SMPN 1 Madapangga Kabupaten Bima Disorot Pungli, Gegara Ini

JejakNTB.com | Pemerintah telah melarang satuan unit pendidikan untuk menggelar kegiatan seremonial yang berbau pungli hal tersebut ditegaskan Mendikbud Nadiem Makariem sebagai suatu proses pembodohan publik dan syarat mal administrasi. Namun himbauan sang Nadiem millenial itu rupanya hanya angin lalu saja oleh sejumlah sekolah di negeri ini.

 

Baca Juga :

 

SMPN 1 Madapangga Kabupaten Bima Disorot Pungli, Gegara Ini

Baru ini dugaan adanya proses mal administrasi untuk kelulusan tingkat SMP/MTs kembali terjadi, prosesi kelulusan atau tamat sejumlah Peserta Didik Tahun Ajaran 2022/2023 pada SMPN 1 Madapangga yang beralamat di Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima menuai kontroversi.

Hal tersebut berawal dari keluhan beberapa wali murid yang nggan di sebut nama nya saat di temui awak media di kediaman nya di desa Bolo, Rade, Dena, Ncandi, Monggo dan Tinda Kecamatan Madapangga.

Narasumber pun menyampaikan bahwa di tahun ajaran 2022/2023 saat wisuda pesdik kami diwajibkan membayar uang uang wisuda kepada pihak SMPN 1 Madapangga.

Yang menerima uang tersebut adalah pihak SMPN 1 Madapangga yang di Kepalai Doktorandus Lukman Hasan, M.Pd.

 

Baca Juga  :

Kasek SMPN 1 Madapangga Akui Kesalahan dan Meminta Maaf, serta Berjanji Mengembalikan Uang Pungutan

Uang tersebut untuk wisuda atau tamat mengakhiri studi di SMPN 1 Madapangga layaknya orang yang mau di sarjanakan.

Kemudian para wali murid tersebut menceritakan bahwa keputusan pihak sekolah dalam menarik itu sangat membebani para orang tua sebab diduga tanpa kesepakatan dan sangat memberatkan adanya.

Salah satu kakak dari saksi korban peserta didik asal Desa Bolo Agus dan Gufran mengungkapkan hal tersebut panjang lebar di kantor redaksi, Sabtu 10 Juni 2023.

 

Baca Juga   :

Dugaan Penggelapan Dana PIP SDN Sori Panihi Ternyata Diakui dan diiyakan Guru bahkan Walimuridnya. Berikut Kasusnya !!!

 

” Iya benar, itu bukan dugaan lagi bang tapi fakta dan nyata ada pungli di proses akhir pembelajaran anak dan adik kita yang menimba ilmu pada SMP N 1 Madapangga,” bebernya.

SMPN 1 Madapangga kerap diterpa isyu yang tidak sedap sejak tahun 2016/2017 sekolah tertua dan terfavorite yang pernah menyandang status sekolah standar nasional ini pernah disorot dalam pengelolaan keuangan berupa dana bos hingga pemotongan gaji guru serta lainnya.

Sekolah yang memiliki jumlah siswa hampir 2 ribu orang ini memang kerap membuat masalah bahkan bukan isu lagi. Hanya saja internalnya sangat rapi dan tidak mau terbuka ke publik terkait manajemen di sekolah tua itu.

Selain Gelapkan PIP Oknum ‘NNI’ Kasek SDN Sori Panihi juga Menimbang Buku Pelajaran ke Juru Pungut

Kepala SMPN 1 Madapangga, Doktorandus Lukman Hasan MPd
Saat dihubungi via telepon Sabtu (10/6) menepis hal itu.

Sambil tergesa gesa Kasek yang baru menjabat sekitar seumur jagung itu berkelit dan sangat terbata bata menjawab konfirmasi media,

” Itu tidak benar, uang siswa sudah kita kembalikan,” ucap Lukman yang nyambi jadi Pengelola UHABI di Bolo.

Selain itu lukman pun meminta kepada para orang tua peserta didik yang merasa dipunguti agar menghadap dirinya di SMPN 1 Madapangga Jl Lintas Dena Campa,

” Jangan berkoar-koar di medsos silakan yang belum ambil uangnya hubungi pihak sekolah,” tuturnya srmbari bergegas mematikan hp dan menyatakan dirinya mau pulang dan tidak mau menerima tamu di ruang kerjanya.

” Mohon maaf saya sudah siap siap mau balik rumah ini pak mohon jangan ke kantor,” larangnya.

Beberapa hari terakhir, memang sedang viral prmaksaan penaruhan uang untuk wisuda anak anak mulai TK hingga SMA di Bima.

Tidak hanya menimpa wilayah Kabupaten saja melainkan juga Kota Bima.

Salah seorang walimurid Kota Bima, Afni yang juga anggota FGII asal Lelamase pun mengakui hal tersebut,

” Iya di Kota sempat ada namun karena merasa malu di tanggapi sejumlah walimurid pungli itu langsung meredah,” ungkap Afni.

Untuk diketahui Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima baru ini,  telah mengeluarkan edaran akan larangan untuk menggelar wisuda bagi satuan pendidikan dibawah kewenangannya mulai dari tingkat TK/ PAUD, hingga SMP/MTs.

” Kita sudah keluarkan edaran adinda kepada semua sekolah mulai dari TK hingga Sekolah Menengah untuk tidak gelar acara semacam wisuda karena itu tidak sesuai anjuran dan regulasi,” ucap Kadisdikbudpora Bima Zunaidin HI S.Sos., MM saat dihubungi di kemarin di Desa Tonda.

Menanggapi hal ihwal yang dilakukan pihak SMPN 1 Madapangga dirinya dalam waktu dekat akan memanggil Lukman Hasan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

” iya nanti kita panggil dan croscek kebenarannya,” pungkasnya.

Untuk diketahui kasus SMPN 1 Madapangga tidak hanya pungli uang wisuda tetapi juga saat acara buka puasa bersama pada Ramadhan 1444 Hijriah lalu dimana Lukman Hasan membebankan kepada setiap guru melalui gaji dan tunjangan untuk acara yang sifatnya kekeluargaan dengan memotong uang sebesar 25ribu hingga 50ribu tanpa musyawarah mufakat sehingga terjadilah pemotongan oleh sekolah atas perintah kepala sekolah yang baru beberapa hari menjabat itu.

” iya tidak hanya peserta didik melainkan juga kita guru pun sama nggak besar sih tapi kalau dikalikan dengan jumlah guru yang hampir seratus orang plus staf dan lainnya besar juga,” tutup guru yang tidak mau disebutkan namanya ini pada media.

Jejak rekam Lukman Hasan ini bukan asli guru pada unit sekolah teraebut, melainkan mantan pengawas yang di ofer kiri kanan ke wilayah Donggo dan Soromandi untuk mengisi 1 Madapangga padahal stok sumber daya Madapangga banyak namun entah apa pertimbangannya wallahu allam bishawab.

Tim

(*)

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
Print
Scroll to Top
Scroll to Top