JAKARTA, JEJAKNTB — Upaya keras Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Dompu dalam memperjuangkan nasib para pahlawan tanpa tanda jasa di daerah akhirnya membuahkan hasil yang menggembirakan.
Menindaklanjuti surat Bupati Dompu terkait permohonan audiensi dengan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), jajaran Dikpora Kabupaten Dompu melaksanakan audiensi pada Senin, (28/9)
Melalui agenda audiensi resmi dengan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd, yang diwakili perwakilan KPSTK bersama jajaran serta perwakilan RSDM sukses.
Sejumlah komitmen strategis berhasil disepakati demi peningkatan mutu, kejelasan karier, serta kesejahteraan guru.Agenda tersebut berlangsung di Kantor Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan (KPSTK)
Pertemuan yang berlangsung hangat di Jakarta ini membahas berbagai isu krusial yang selama ini menjadi keluhan para pendidik di daerah, mulai dari kuota pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN), percepatan program Pendidikan Profesi Guru (PPG), hingga nasib kelanjutan sejumlah eks. Kepala Sekolah yang seketika menjadi tenaga teknis di sistem.
Kepala Dikpora Kabupaten Dompu melalui Sekertaris Dinas, Muhammad Ihsan, S.Ag., menyampaikan bahwa audiensi ini bertujuan untuk menjemput bola serta menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah agar tidak ada lagi guru yang terabaikan haknya.
Dalam audiensi tersebut, rombongan Dikpora Dompu diterima langsung oleh perwakilan KPSTK bersama jajaran serta perwakilan RSDM
Berbagai persoalan dan kebutuhan pendidikan di Kabupaten Dompu menjadi bagian dari pembahasan. Salah satu poin penting yang mendapat perhatian adalah proses pengembalian status sejumlah guru yang sebelumnya masih dalam tahapan penyelesaian.
“Kami datang membawa aspirasi langsung dari lapangan. Alhamdulillah, pihak KPSTK dan RSDM menyambut baik dan memberikan solusi konkret atas status guru di daerah kami serta kepastian nasib sejumlah mantan kasek,” ujarnya setelah pertemuan selesai.
Dalam audiensi tersebut, Dirjen GTK Nunuk Suryani yang diwakili KPSTK dan RSDM menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus mengawal penataan guru, termasuk rencana besar penyelesaian ketimpangan, serta optimalisasi pemanfaatan dana BOS untuk pembayaran honorarium guru non-ASN di sekolah negeri.
“Pemerintah pusat terus berupaya memastikan guru mendapatkan kepastian, baik dalam hal karier, kesejahteraan, maupun kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Jika koordinasi dari Dikpora daerah seaktif ini, penyelesaian masalah guru di tingkat lokal tentu akan jauh lebih cepat terealisasi,” tegas Nunuk.
Kabar baik ini menjadi angin segar sekaligus pembuka jalan bagi ratusan guru yang selama ini menanti kejelasan status kepegawaian dan peningkatan kesejahteraan.
Dikpora Kabupaten Dompu berkomitmen akan segera menindaklanjuti hasil audiensi ini ke tingkat teknis agar seluruh program yang disepakati dapat dirasakan langsung oleh para guru dalam waktu dekat.
Proses pengembalian status guru telah ditindaklanjuti dan terselesaikan dengan baik, termasuk untuk pendidik sebanyak 19 orang yang sebelumnya masih dalam proses.
Audiensi tersebut, rombongan Dikpora Dompu diterima langsung oleh perwakilan KPSTK bersama jajaran serta perwakilan RSDM
Pemerintah Kabupaten Dompu melalui Dinas Dikpora menyampaikan apresiasi atas respons, koordinasi, dan tindak lanjut pihak terkait sehingga persoalan tersebut dapat diselesaikan.
Redaksi ___
