Foto.Flayer yang dikutip dari Akun Badai NTB terkait Korupsi
SINGARAJA, JEJAKNTB|Sosok Uswatun Hasanah atau yang akrab disapa Badai NTB memang sosok idealis bukan pragmatis semua masyarakat sudah tahu sangat kenal dan akrab terutama warga Bima dengan kemampuan dan kecerdasannya dalam berpikir kritis, aktifis sejati sang pembela rakyat jelata, sepak terjangnya sudah tidak diragukan lagi bagi warga Dompu, Bima dan Kota Bima.
Saat dihubungi melalui sambungan telepon, Miss Badai ternyata banyak nomornya, “ada nomor hotline bang kita tidak sembarang kecuali buat relasi jaringan dan pers,” ucapnya saat mengawali pembicaraan dengan JejakNTB
Uswatun Hasanah orangnya berkelas bukan saat ini saja mengkritik kebijakan publik Bupati IDP melainkan telah lama karena baginya trah kepemimpinan Kabupaten paling ujung Pulau Sumbawa saat ini sedang tidak baik baik saja. Sedang dalam sorotan semua pihak, Sosok wanita cerdas dan berani kelahiran Ngali ini besar di Denpasar Bali dan menimba ilmu di Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali.
Sepak terjangnya dalam menyoroti kinerja pemerintahan sudah tidak asing lagi, Uswatun berkali-kali menarasikan otokritiknya namun tak satupun delik yang dipaksakan itu mampu menjeratnya hingga jeruji besi. Satu – satunya anak muda yang berani menyuarakan kebenaran, tak gentar dengan penguasa maupun alat kekuasaannya.
“Iya, rasanya tidak perlu berpendidikan tinggi untuk mengetahui itu bang dan proses ini tidak terjadi begitu saja karena khan demokrasi kita pun memberikan akses kepada siapapun manakala ada rekom partai Khan, cuman ini yang menjadi simalakama buat kita semua yang sedang melawan kedzaliman saat ini, pertama ketika mulai karir IDP ini khan tau bersama suaminya dua periode yang selalu digadang sebagai raja atau sultan lalu punya anak laki-laki dipaksa yang secara akademik dan mentalitas juga tidak prepared jika mau jujur dan obyektif nah banyak kader kader partai yang sudah melanglang buana tapi itu tadi itu mindset dinasti.,” kata Uswatun
Uswatun melihat kapasitas Muhammad Putera Ferriyandi (MPF) sebagai pimpinan DPRD saat ini tak lebih sebagai formalitas saja. Bahkan menurutnya tidak banyak yang bisa dilakukan MPF cukup sebagai Singa Penjaga bagi ibunya di eksekutif.
“Anak yang tidak tahu ritme organisasi lalu memimpin sebuah institusi DPRD kabupaten, cobak bayangkan, analoginya begini ketika dalam satu rumah ada anak dan ibu tentu akan mewanti – wanti jika ada kesalahan dan kekeliruan sudah barang tentu anak akan mengalah. Dengan posisinya sebagai Ketua DPRD maka dia akan memposisikan dirinya sebagai singa penjaga. Jadi tidak ada naluri seorang ibu maupun anak untuk bisa jor -joran atau all out membuka tabir, meski kesalahan itu fatal,” tambahnya
Uswatun mengkritisi kebijakan dan sepak terjang Ketua DPRD Bima yang sama sekali gak ada kerjaannya.
“Apalagi ini bicara sebuah negara, negara ketika dibangun dengan patronase arisan keluarga itu tidak akan mewariskan peradaban dan sejarah yang akan dingat anak cucu dengan baik, gimana sebuah produk yang sampulnya demokrasi tetapi keberlangsungan itu dinastik maka akan sangat dekat dengan korupsi,” tegasnya.
Eks. Kohati Singaraja Bali ini mencoba mengilustrasikan
“Masih ingat sejarah VOC? VOC itu negara mana yang tidak pernah dijajahnya, di era dan masanya. Tetapi mana VOC sekarang, sudah dimana rimbanya, karena pertarungan internalnya bagaimana VOC saling merebut kekuasaan dengan gaya korupsi, kolusi dan sangat nepotisme. Dan inilah yang kita lihat di Bima hari ini siapa yang kuat menjilat, siapa yang kuat memuji didepan matanya ada hal melenceng dan banyak hal yang bisa dibuktikan mulai Dinas dinas kebawah namun akses uang bisa meredam dan membeli hukum itu terjadi,” beber Uswatun.
Praktik Dinasti di Bima menurut Uswatun sudah berurat-akar bahkan menggurita dengan seratnya.
“Panjang nafas mereka untuk melobi inilah yang membuat kita dibawah kewalahan serta gerakan mahasiswa tumpul juga bang, karena hanya bisa teriak lewat narasi, diluar gerbang DPR, diluar gerbang Kapolda, Diluar Pagar Kejati. Jadi saya bicara dinasti IDP dan pemerintahannya itu sudah berjalan 10 tahun bang,”terangnya.
Dia menambahkan bahwa saat ini ia gencar menginformasikan itu melalui media sosial guna menyadarkan entitasnya.
“Tidak pernah hilang di Facebook ini bagaimana kita melaporkan kasusnya secara by data dengan susunan laporan yang dimainkan negara lalu saat ini sampelnya adalah GOR Panda,”
“Masyarakat Kabupaten Bima lah yang lebih tahu bagaimana mengelola kekuasaan, kebijakan selama ini yang sangatlah buta dengan political will semua orang bisa berontak tapi lebih lebih masyarakat adalah pelupa dan pemaaf , makanya kita buka lagi tabir ini, inilah orang orang tengah mendzalimi rakyatnya lewat senyum yang baik baik saja seolah-olah sedang Ok padahal daerah dalam keadaan siaga satu,”
“Ini yang sedang kita dengungkan kepada masyarakat karena saat ini masyarakat kita sudah mengenal Facebook dan lainnya jadi informasi nya cepat menyebar kemana-mana
Senada dengan Uswatun, Muhammad Yadhi pun mengakui bahwa selama ini kenapa kasus kasus yang dilaporkan sulit diendorse bahkan berakhir dengan tidak ada hasilnya karena semua kasusnya ada orang yang mengawasi.
” Ketika kita masukkan laporan di Polda maka ada oknum yang memantau, begitu pula dilain tempat bahkan hingga ke MA dan KPK semua ada di titik-titik demarkasinya. Itulah fakta yang sulit dibantah, tetapi kita tidak menyerah, tidak kehabisan akal” ungkapnya
Ia, menegaskan komitmennya untuk terus menegakkan keadilan dan kebenaran walau langit akan runtuh dia menilai sangat sulit menegakkan hukum jika APH masih bersikap seperti itu, tetapi jangan padam dan surut melangkah.
” Ada aja oknum yang ditugaskan untuk memantau sejauhmana pergerakan kita terjadi sehingga melakukan gerakan pembusukan dari dalam dengan mudah juga membuat gerakan teman teman jadinya melempem,tetapi bagi saya itu semacam spirit untuk terus bangkit sebagaimana jargon kami diam tertindas atau bangkit melawan serta mundur berarti pengkhianatan” tukasnya.
Pria yang karib disapa Yadhi berjanji akan terus mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bima, bahkan Kota Bima serta Kabupaten Dompu.
” Kita tetap mengawal apapun dan bagaimanapun resistensinya serta resiko yang kita hadapi segala hal tetap kita kawal, karena ini kita bicara moral force bukan kepentingan politik tetapi panggilan nurani untuk membangun daerah agar lebih menyala bang” ungkapnya
Yadhi menambahkan ini bukan karena pilkada melainkan murni persoalan hukum dan keadilan yang sedang menimpa masyarakat Kabupaten Bima.
” Sekali lagi kami tegaskan bukan karena pilkada kami tekan kebijakan Bupati melainkan tingkat kerusakannya bagi keberlangsungan kehidupan entitas masyarakat kita,” terangnya.
Sementara Hj Sumarni menilai Kabupaten Bima selama sepuluh tahun IDP dan Sepuluh tahun Haji Ferry dibangun secara serampangan daerahnya.
” Tidak ada kebanggaan selama dua puluh tahun, yang ada hanyalah membangun relasi untuk menguatkan dinasti korupsi kolusi dan nepotisme,semua orang tahu dan bukan rahasia umum lagi,” pungkasnya.(TIM)
