Teror Mutasi 12 Kepsek di Bima Bermodal Catut Pj. Gubernur NTB
JejakNTB.com | Sejumlah kepala sekolah (Kepsek) di Bima sedang resah.
Betapa tidak, seorang Caleg DPRD NTB di Bima inisial B diduga mencatut nama Pj Gubernur, Lalu Gita Ariadi untuk mengumpulkan sejumlah guru penggerak untuk dimintai sejumlah uang belasan juta rupiah.
Mengutip Informasi dari sebuah sumber utama kasus ini yakni NTBSatu, B melakukan kegiatannya bersama dua orang lainnya. Yakni, Pengawas KCD Dikbud Bima inisial S dan Kepala Sekolah (Kepsek) SMA Negeri di Tambora inisial H.
Sumber menyebut, ketiganya memiliki peran berbeda. Caleg DPRD NTB itu berperan mendata nama dan jumlah guru penggerak, calon Kepsek yang akan diajukan ke Pj Gubernur.
Sedangkan S dan H bertugas menghubungi para guru penggerak dan Kepsek yang masih ingin bertahan. Para Kepsek diminta menyiapkan sejumlah uang belasan juta jika ingin bertahan dari jabatannya.
“Jadi ada yang diminta dari Rp17 hingga Rp30 juta. Sesuai dengan besar kecil sekolah,” kata sumber NTBSatu, Minggu, 7 Januari 2024.
Bahkan, sudah ada beberapa yang sudah dimintai uang. Salah satunya, sekolah negeri di Langgudu sebesar Rp15 juta. Kemudian, ada juga Kepsek di Wera, Kabupaten Bima sebesar Rp10 juta. Di antara mereka, sambung sumber, ada yang menolak, ada juga yang mengiyakan. “Tapi tidak berani buka suara,” jelasnya.
Sementara bagi guru penggerak yang siap menjadi Kepsek, juga dimintai sejumlah uang. Uang mukanya kisaran Rp5 juta hingga Rp10 juta.
“Kuat dugaan setelah mengumpulkan DP (uang muka), oknum Caleg langsung menuju Mataram untuk mengajukan mutasi,” jelas Sumber.
B, S, dan H pernah mengumpulkan guru penggerak di Bima bahkan pada Senin, 1 Januari 2023 lalu di rumah H. Dalam pertemuan itu, nampak Caleg tersebut hadir dengan menggunakan baju berwarna merah muda. Ketiganya menjanjikan para guru penggerak akan menggantikan sejumlah kepala sekolah. Syaratnya, mereka harus menyerahkan Rp17 juta hingg Rp30 juta.
“Dan mengumpulkan suara untuk caleg tersebut di Pileg 2024. Mereka juga mencatut Pj Gubernur,” ujarnya
Tentu saja ini membuat resah para kepala sekolah. Terlebih bagi mereka yang namanya masuk dalam list mutasi.
Informasi diterima NTBSatu, setidaknya 12 nama yang terancam mutasi. Mereka adalah:
1.H. Suratman dari SMAN 1 Bolo diganti Hamka SMAN 1 Tambora.
I Putu Budiarta dari SMAN 1 Madapangga diganti M. Amin dari SMAN 2 Madapangga.
Imran dari SMAN 4 Kota Bima diganti M.Rifial Akbar dari SMAN 1 Soromandi.
Makarau dari SMAN 1 Donggo diganti Muslimin dari SMAN 1 Donggo.
Subari dari SMAN 2 Donggo diganti Sri Suryani dari SMAN 1 Donggo.
Hasanuddin dari SMKN 1 Soromandi diganti Sri Suryani dari SMKN 1 Soromandi.
Ruslan dari SMAN 2 Soromandi diganti Arif Rahman SMAN 1 Donggo.
Juwaidin dari SMKN 2 Soromandi diganti Adhar SMKN 1 Soromandi.
M. Rifial Akbar dari SMAN 1 Soromandi diganti Slamet Mulyono SMAN 1 Soromandi.
Hairul Juhdy dari SMAN 1 Woha diganti Andi Azis dari SMAN 1 Monta.11. M. Saleh dari SMAN 3 Bolo diganti Bahtiar dari SMAN 2 Bolo.
Abdurrahman dari SMAN 2 Bolo diganti Hj Nurhidayah dari SMAN 3 Bolo.
“Hampir semua, tidak ada yang tersisa,” tegas sumber.
Dibantah ada Upaya Transaksi
Sementara, Pengawas KCD Dikbud Bima inisial S yang dikonfirmasi menepis adanya permintaan uang dan menjanjikan adanya jabatan Kepsek kepada para guru penggerak di wilayah Bima. Namun, dia membenarkan sempat mendata sejumlah nama guru penggerak. Alasannya, untuk memajukan sektor pendidikan di Bima.
“Karena guru penggerak memang disiapkan untuk menjadi pemimpin pembelajar,” katanya kepada NTBSatu via telepon, Senin, 8 Januari 2024.
Karena itu, guru penggerak, seandainya jika mereka dijadikan dan ditempatkan sebagai kepala sekolah, secara otomatis harus siap.
S juga membantah jika dirinya terlibat dalam penarikan sejumlah uang kepada para guru tersebut
Saya cuma melakukan pendataan guru penggerak. Karena saya bertugas sebagai fasilitator guru penggerak. Itu saja,” kelitnya.
NTBSatu memperoleh gambar pertemuan antara H dan B dengan sejumlah kepala sekolah.
S membenarkan adanya pertemuan sejumlah orang di rumah H pada awal tahun 2024. Namun pertemuan itu tidak membahas terkait mutasi dan jual beli jabatan. Juga tidak berhubungan jabatan dan pencalonan B. Hanya membahas tentang bagaimana kinerja sejumlah guru penggerak di Bima.
“Jadi pengumpulan uang Rp17 juta sampai Rp30 juta saya rasa tidak ada pembahasan seperti itu,” tepisnya.
Terpisah, H mengaku, benar pertemuan itu dilaksanakan di rumahnya. Akan tetapi, dia tak mengetahui terkait transaksi jual beli jabatan kepala sekolah tersebut. Setahu dia, pertemuan itu hanya sekadar silaturahmi, berhubung dalam suasana tahun baru.
“Mungkin ada pembicaraan pak B (Caleg) sendiri dengan yang bersangkutan,” paparnya kepada NTBSatu sore ini.
H masih memiliki ikatan keluarga dengan S juga menyebut tahu bahwa dirinya menjadi salah satu nama yang diisukan akan dimutasi.
“Saya juga kan diisukan sudah pindah kesini sebelum pertemuan itu. Tapi saya sendiri belum tahu pasti soal mutasi itu. Namanya kita ini diatur,” ucapnya.
Senada dengan itu, B yang dikonfirmasi juga membantah keterlibatan dirinya mencatut Pj Gubernur. Diakui B, dirinya merupakan Caleg DPRD NTB Partai Perindo. Namun dia tak pernah menggalang dana dan suara dari kepala sekolah. “Jadi itu murni hanya pendataan bersama pengawas (S),” ujarnya
Dia menyebut, S yang merupakan pamannya adalah pengawas dan guru senior dalam hal guru penggerak. Wajar jika S melakukan deteksi dan mendata para guru penggerak di seluruh wilayah di Bima.
Menurut dia, isu transaksi jual beli jabatan ini justru bentuk sakit hati para kepala sekolah yang terancam mutasi. Karena itu dia meminta Kepala Dinas (Kadis) Dikbud Bima agar berkoordinasi dengan pihak Inspektorat untuk mengaudit setiap sekolah.
“Karena persoalan di sekolah itu banyak sekali. Jadi para sekolah itu penuh masalah. Kita mau memberikan rekomendasi ke PJ Gubernur atau ke Dinas untuk menurunkan Inspektorat. Sehingga kalaupun misalnya ada mutasi, tidak meninggalkan persoalan,” tegas B.
“Ini kan kepala sekolah banyak hutangnya di Dana Bos sudah kita telusuri semua, makanya Inspektorat perlu diturunkan,” sambungnya.
Pj. Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi belum merespons konfirmasi NTBSatu hingga malam ini. Tanggapan datang dari Karo Adpim Setda Provinsi NTB, Khairul Akbar. “Nanti kita cek,” jawabnya singkat.
Apakah berpeluang diproses hukum? Terkait ini, pihak Polres Bima enggan memberi komentar. Kasi Humas Polres Bima, Iptu Adib Widayaka mengaku belum berani memberi tanggapan.
“Kalau soal ini, saya jangan dulu berkomentar. Maaf,” katanya singkat.
Dinas Dikbud Nusa Tenggara Barat, melalui Kepala KCD Dikbud NTB Bima, Dra. Siti Maryatun, M.Pd. saat dikonfirmasi media jejakntb.com mengaku baru tahu informasi tersebut dari media dan dihubungi pak Kadisdikbud NTB Dr. Aidil Furqan.
” Saat anda telfon ini saya lagi di puskesmas Mpunda mas, lagi ngurus keterangan sehat untuk ibadah haji, ” ucapnya saat dihubungi media, Selasa 9 Januari 2024.
Masih Maryatun dirinya tidak tahu menahu hal tersebut,
” Saya baru tau setelah saya baca berita yang dikirim mas barusan dan tadi pagi pak Kadis nge bel saya untuk suruh baca berita tersebut,” pungkasnya.
(KHN/Red)
