JejakNTB.com | Terkait regenerasi dan estafet kepemerintahan di NTB yang sudah memasuki fase dan periode sejumlah pihak angkat bicara tetmasuk dari akademisi dan praktisi, Tiga namanya seperti Sekda NTB Lalu Gita Aryadi, Deput DPD RI, Lalu Niqman Zahir dan Sekjen Kemenang Prof Nezar.
“Hasil pembicaraan dengan pimpinan DPRD akhirnya dirumuskan 3 nama,” kata Wakil Ketua DPRD NTB Nauvar Fuqroni Farinduan di Mataram, Senin (14/8)
Tiga dari kandidat tersebut, dua putra asli putra daerah dan 1 bukan putra asli daerah.
Menurut Farin, berdasarkan regulasi DPRD susah mengajukan tiga nama, kemudian Kemendagri yang bakal mengodok tiga nama tersebut dan dikirimkan kepada tim penilai serta keputusan akhirnya diputuskan langsung oleh presiden.
“Berdasarkan regulasi DPR mengajukan 3 nama, lalu kemudian Kemendagri nantilah yang akan menggodok dan mengirimkan kepada tim penilaian dan akhir untuk kemudian diputuskan oleh Presiden,” kata Farin.
Menurut Farin, ketiga nama itu berpeluang untuk jadi Pj Gubernur, meski berasal dari putra daerah atau bukan.
“Kalau ditanya mana lebih baik daerah atau luar daerah buat buat saya sama saja,” katanya.
Yang terpenting menurut dari Pj Gubernur NTB yang terpilih nanti mampu menyelesaikan permasalahan daerah dan harus tetap netral sampai jabatan Gubernur NTB diisi lagi.
“Yang terpenting dari pejabat Gubernur ke depan itu yang pertama adalah dia harus mampu menyelesaikan problem-problem di daerah. Kedua, dia juga harus tidak memiliki afiliasi-afiliasi politik kepada calon atau tokoh tertentu nanti ke depan,” kata Farin lagi
Sementara Analis Kebijakan Publik, Syahrul, S.Sos., MM melihat Pj Gubernur NTB yang akan melanjutkan ihtiar ini adalah yang bisa menuntaskan yang tersisa dari pemerintahan Zul-Rohmi terutama kebijakan publik yang belum terlaksana hingga hari ini,
Syahrul mencontohkan anggaran aspirasi dan pokok pikiran rakyat (pokir.red) sejumlah anggota dewan udayana untuk segera dituntaskan,
” Pemerintahan ini meninggalkan beban dan utang jadi Pj Gubernur NTB nanti harus bisa melunasinya termasuk kepada sejumlah kontraktor maupun kegiatan baik fisik dan non fisik harus segera dicairkan tidak boleh lagi ada alasan ini dan itu,” ungkap Dosen salah satu PTS di Mataram ini pada media, Rabu (16/8).
Momentum ini harus bisa dimanfaatkan sebaik baiknya untuk kemaslahatan bersama,
” Dan menjelang habis masa jabatan atau berakhir tugas, pasangan Zul Rohmi tidak boleh membuat kebijakan kebijakan yang bisa memicu instabilitas daerah terutama sekali yang merugikan rakyat,” pungkasnya.(jejakntb/red)
