Tak ada ampun bagi mereka yang menanam jagung di lereng dan hutan negara

Oleh      | RED Amar

Editor   | Elshabier|

 

 

JEJAK.COM,- MULAI 2022 mendatang, Pemprov NTB melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melarang keras penanaman tanaman semusim seperti jagung, padi dan kacang-kacangan di kawasan hutan.

Pemprov NTB bekerja sama dengan TNI/Polri akan mengeluarkan maayarakat dan pemegang izin pemanfaatan hutan yang tetap nekad menanam tanaman semusim.

Kawasan hutan yang gundul akibat perambahan di NTB seluas 96.238,24 hektare. Tersebar di Lombok Barat 12.330 hektare, Lombok Tengah 6.686 hektare, Lombok Utara 4.299 hektare, Lombok Timur 9.002 hektare, Sumbawa Barat 53 hektare, Sumbawa 30.291 hektare, Dompu 16.690 hektare, Bima 15.790 hektare dan Kota Bima 1.093 hektabre.

“Semua kawasan hutan tidak boleh lagi menanam tanaman semusim. Kita akan bekerja sama dengan TNI/Polri untuk melakukan penindakan, mengeluarkan mereka dari kawasan hutan,” tegas Kepala Dinas LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, B.Sc.F., M.Si., dikonfirmasi JejakNTB usai peringatan HUT Polisi Kehutanan, Selasa, 21 Desember 2021.

Madani mengungkapkan selama tiga tahun terakhir rehabilitasi hutan bersama masyarakat dengan pola partisipatif belum menunjukkan hasil menggembirakan. Lahan kawasan hutan yang sudah dilakukan penghijauan masih tetap ditanami tanaman semusim.

“Karena dia nanam jagung atau padi. Tanaman disemprot pakai round up. Mati semua pohon yang sudah ditanam. Saya analisa tak bisa lagi dengan pola partisipatif. Harus tegas sekarang. Kami akan larang, tidak boleh menanam tanaman semusim dalam kawasan hutan,” ucapnya.

Begitu juga kawasan hutan yang sudah dikerjasamakan pemanfaatannya bersama masyarakat dalam bentuk hutan kemasyarakatn (HKm), hutan tanaman industri dan lainnya. “Kalau tidak ada pohon saya bersama TNI/Polri akan mengeluarkan mereka,” tegasnya.

 

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
Print
Scroll to Top
Scroll to Top