Soal Anjloknya Harga Gabah Petani di Dompu dan NTB, begini tanggapan Cerdas Dr. Raihan Duta Nasdem

JejakNTB.com |Menanggapi luapan kekecewaan petani yang memuncak beberapa saat lalu lantaran sikap Pemda Dompu di bawah kepemimpinan Kader Jaelani yang terkesan acuh dan belum mampu memberi kepastian terkait anjloknya harga gabah, hingga membuat puluhan petani harus bergerak melakukan aksi blokade jalan yang dipusatkan di depan perusahaan Lancar Abadi (LA) yang terletak di Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, pada Selasa (29/3) siang kemarin, sehingga menyebabkan arus lalulintas macet total hingga waktu yang cukup lama langsung mendapat respons Anggota DPRD NTB Komisi 1 dari Partai Nasdem, Dr. Raihan Anwar,

Media ini langsung dihubungi melalui whatsapp Rabu (30/3) sekitar pukul 21.30 Wita, Mantan Anggota Komisi 2 yang membidangi masalah pangan tersebut mengaku sudah mengetahui informasi pemblokiran jalan soal harga gabah petani melalui salah satu media online lokal saat itu,

Ia menegaskan instrumen pemerintah dalam melakukan serapan gabah rakyat adalah bulog, jadi Bupati Dompu harus meminta Bulog agar mereka bisa mengakomodir juga gabah petani yang tak mampu terkafer di PT. Lancar Sejati nya Mas Tatang, harus ada kebijakan intervensi pasar oleh Bulog atau mungkin ada instrumen kebijakan lain dari Pemerintah Daerah, Bulog khan perusahaan milik negara itu, paparnya.

Untuk menjamin ketersediaan dan keamanan stock pangan termasuk dalam hal stabilisasi harga bukan hanya beras saja melainkan juga dalam bentuk gabah

,”kalau soal  grading (memilah milah /menyelompokkan berdasarkan kualitas yang sama)

,”Grading itu memang wajib diarusutamakan, kita edukasi baik ditingkat gabah dan jagung , kualitas garam misalnya, ini garam KW1,2,3 kadang kadang bersumber dari minimnya pengetahuan masyarakat petani yang tidak mengikuti standar tekhnis didalam pengeringan proses pembuatan garamnya itu sehingga tidak memenuhi syarat, intinya sama dengan gabah juga, kalau soal standar standar itu memang akan menentukan kualitas dari beras dan kualitas itupula akan menentukan harga khan begitu, beber Duta Nasdem tiga periode ini menjelaskan,

,”Edukasi juga terhadap petani yang wajib dilakukan pemerintah dalam hal ini  Dinas Pertanian, kemudian Badan Ketahanan Pangan mungkin juga bisa intervensi disitu kemudian Bakorluh atau penyuluh penyuluh pertanian bukan hanya penyuluh dibidang obat obatan dan urusan pupuk memupuk atau cara menanam akan tetapi juga didalam paska panen itu juga yang mestinya diantisipasi bersama, tambahnya.

Beliau mencontohkan, misalnya agar gabah ini ber standar dan memenuhi kadar air sekian atau 16 misalnya, kadar air 16 itu supaya berasnya berkualitas nggak pecah pecah, khan begitu seharusnya diedukasi tekhnisnya itu oleh pihak pihak berkompeten tadi, bahkan mungkin perlu dikoordinir pemerintah membangun fasilitas fasilitas seperti lantai jemuran yang memadai diperbanyak agar masyarakat itu menjemurnya di tempat tempat yang benar dengan cara yang benar , bukan seadanya begitu dipinggir jalan atau diatas tanah yang bekas apa itu , potong padi itu disawah, dan itu akan mempengaruhi kualitas pengeringan yang tadi juga

Nggak bisa instant itu sebetulnya harus ada proses proses yang lebih edukatif yang lebih terdidik dengan cara cara metode yang benar karena kita tidak bisa bicara kualitas itu ucuk ucuknya menjadi ..’oooh ini berkualitas baik, khan gitu…prosesnya bagaimana menghasilkan suatu kualitas yang lebih baik, sementara menjualnya itu bukan hanya oleh pedagang atau bulog, bukan hanya menjual di pasar lokal atau pada tingkat masyarakat Dompu, Bima atau NTB sendiri , beras yang dihasilkan oleh NTB ini sebetulnya surplus, ungkapnya

,”Untuk kebutuhan masyarakat lokal NTB sendiri itu, kita sudah swasembada beras dan surplus bahkan kalau tidak salah itu cadangan kita diluar konsumsi tahun 2016 waktu saya di Komisi dua itu melebihi sekitar empat ratus ribuan ton untuk cadangannya saja bahkan lebih, tapi angka persisnya nggak ingat gitu, produksi kita lebih dari satu juta ton atau berapa gituu, lupa angka persisnya itu,,kita pernah mensubsidi beras ke Jawa Timur, Surabaya kemudian ke NTT,

Nah itu standarnya beras agar bisa bersaing dengan premium atau instrumen yang dihasilkan di Jawa barat, di Bogor, Majalengka, Cirebon, prosesnya emang harus lebih baik , memang wajib memenuhi standar kualitas juga tetapi tidak bisa atau bukan berarti tingkat pendidikan masyarakat dalam mengolahkua beras itu belum sesuai harapan lalu berasnya menjadi sangat rendah harganya dibawah harga pasar nggak begitu juga, tandas Raihan.

Itulah peranan Bulog untuk melakukan intervensi terhadap perdagangan gabah atau beras itu dengan standar harga pembelian pemerintah (HPP) , jadi soal harga dan mutu kwalitas beras rakyat itu kayak gimana kayak gimana kualitasnya kayak standar apa pokoknya siapa yang mau jual beras mau jual gabah tidak boleh dibawah harga HPP

Ketika ditanya bagaimana gabah atau beras petani diarahkan untuk dibeli para ASN, Raihan tidak setuju dengan cara itu,

” Ooh bukan begitu persoalannya , itu pemaksaan, berapa sich jumlah ASN kita itu kebijakan enggak benar, bukan prinsip pasar yang benar kalau itu, itu khan tindakan kebijakan yang sangat memaksa,

Tidak ada masalah dengan beras yang dihasilkan masyarakat NTB selama ini sehingga menimbulkan harus dipaksa begini begitu oleh pemerintah daerah , sudah beratus ratus tahun orang NTB menghasilkan beras, menghasilkan gabah itu, artinya beras itu beras yang sangat layak untuk dikonsumsi , jadi tidak ada masalah dengan beras NTB

Beras NTB malah selama ini kita subsidikan ke daerah lain artinya diluar stock konsumsi dan cadangan kita bantu juga ke daerah lain, bukan berarti bantu itu ambil gratis, bukan.

Menyuplai kebutuhan daerah lain, karena untuk kebutuhan daerah sendiri sudah cukup bahkan kita menyiapkan cadangan ratusan ribu ton, nah orang daerah lain saja mengkonsumsi dan tidak mempermasalahkan beras kita di NTB kenapa ada oknum pengusaha beras di Kabupaten Dompu seperti oknum T dari sebuah perusahaan LS Dompu misalnya menolak gabah petani Dompu, ini khan aneh, apalagi ada wacana yang ingin memaksakan ASN untuk memborong beras beras petani, itu lucu, lalu pertanyaannya dia dapat darimana PNS itu untuk dimakan sehari harinya berpuluh puluh tahun dan itu jelas kebijakan pemaksaan kehendak, tandasnya.

ASN itu bukan dewa penyelamat, ASN itu kalau dibandingkan dgn saudara saya para petani bawang merah di Sumbawa yang satu kali panen itu ada yang lebih satu miliar , ada anak bocah baru kawin kemarin dapat lima ratusan juta lebih bahkan delapan ratusan lebih juta, kalau dibagi saja misalnya modal 300 dijadikan 800 juta keuntungan bersih lima ratus juta dan dibagi 12 bulan itu kira kira satu bulan gajinya berapa itu, itu lebih kurang 40jt per bulan petani itu dia punya gaji., jadi logikanya seperti itu jangan memaksa diri, kisahnya.

Masih Raihan beda kasus bawang merah jagung dan padi, kalau jagung itu komoditi yang tidak langsung dikonsumsi semuanya mentah mentah oleh manusia jagung itu mas, di olah lagi oleh pabrik pabrik itu menjadi bahan makanan yang lain

” Itu diolah menjadi bahan makanan ternak, menjadi tepung,menjadi ini dan itu khan begitu,

,”Nah sehingga ketika penanaman jagung di pulau sumbawa seperti Bima dan Dompu maupun Sumbawa besar dilakukan secara massive dan membumi serta peningkatan produksi jagung itu luar biasa besar nya dan saya nggak tau persis angkanya itu maka pabrik pabrik pakan ternak ini mengangkat ketersediaan bahan bakunya untuk menjamin keberlangsungan proses produksinya pabrik itu sudah dianggap layak maka secara otomatis mereka membangun pabrik disekitar itu

Mendekati bahan bakunya, otomatis permintaan terhadap jagung naik dan meningkat pula sebagai bahan baku pakan ternak dll itu memuncak, atau tinggi permintaannya sehingga berpengaruh terhadap harga pembelian biji jagung atau harga jual jagung di masyarakat penghasil jagung tersebut,

Tetapi komoditi jagung ini juga saat ini sama kayak kedele, jagung dan beras itu memiliki kebijakan HPP dari pemerintah, harga pembelian pemerintah itu harga minimal yang boleh dibayarkan kepada para petani dan jika pemerintah daerah tidak mampu atau membayar dibawah HPP itu melanggar aturan itulah bedanya jagung dengan beras,

Kalau beras ini dari gabah proses penggilingan kemudian makan langsung oleh manusia, dan selama ini mekanisme pembelian oleh pemwrintah itu dilakukan atau melibatkan bulog, jadi yang patuh terhadap HPP itu adalah bulog tetapi bukan berarti bulog tidak pernah membeli harga beras itu diatas harga HPP tergantung kondisi pasar juga dong

Apalagi swasta, swasta tentunya lebih tinggi lagi pembeliannya daripada bulog khan gitu, nah inilah logikanya. Nah ketika harga gabah ataupun harga beras itu jauh dibawah harga HPP tadi itu, itu sangat mengherankan buat saya, ada apa, tanyaknya geram.

Padahal panen sekarang ini sebetulnya di dompu dibandingjan dengan luas lahan yang ada di Sumbawa dan Bima sebetulnya tidak terlalu luas dibandingkan dengan lahan yang ada di Sumbawa, kenapa di Sumbawa tidak ada masalah termasuk kSB gak ada masalah kenapa di Kabupaten Dompu bermasalah, gak boleh begitu, Pemkab Dompu harus komunikasikan dengan baik, pungkas Doktor Raihan Anwar Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi NTB melalui Whatsappnya kemarin.

Sementara aktifis Jejaring Kemanusiaan Elshabier Algura SH menengarai soal anjloknya harga gabah petani di Kabupaten Dompu pada sisi kebijakan publik dan pasar yang diterapkan Kader Jaelani dan Sahrul Parsan,

Salahnya itu,, kenapa yang diutamakan itu perusahaan swasta dalam penyerapan gabah atau beras petani dan bukan Bulog , dimana posisi dolog dalam konteks ini

Yang dipersoalkan itu adalah kebijakan memberikan rekomendasi kepada LS yang nota Bene swasta dan tidak memanfaatkan Bulog dan dolog secara maksimalnya ini jelas salah

Bicara kebijakan jadinya kalau sudah begini dan swasta itu bukan soal tatang saja melainkan bisa amal Hami Inal hawsah, tutup Elshabier Algura.

[TIM]

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
Print
Scroll to Top
Scroll to Top