Nukman, SH., M.Si. (Pimred Salah Satu Media Kecil)
KOLOM | Pelantikan 481 Kepala Daerah seluruh Indonesia secara serentak sudah selesai dilakukan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Kamis 20 Februari 2025 kemarin, dari keseluruhan kepala daerah yang dilantik hanya satu yang ditunda pelantikannya yaitu Bupati Pesawaran Lampung, Aries Sandi Dharma Putera dikarenakan tidak mengantongi ijazah SMA namun diloloskan KPUD setempat.
Dengan selesainya pelantikan Kepala Daerah termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur NTB ini penulis berharap semua Kabupaten dan Kota yang tersebar mulai pulau Lombok hingga Sumbawa memulai mindset nya dengan perubahan yang fundamental bukan sekedar slogan basi tanpa makna.
Birokrasi yang saya harapkan itu birokrasi yang profesional bukan birokrasi rente yang kerap di rong-rong brokeran dengan resistansi dan instabilitas, bukan birokrasi abal-abal tetapi birokrasi yang tangguh, tanggap dan tanggon. Persoalan dan dinamika daerah kita beragam dan multi dimensi.
- Birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah.
- Birokrasi memiliki struktur hierarkis, artinya ada tingkatan atau lapisan dalam organisasi.
- Birokrasi membagi pekerjaan menjadi tugas-tugas yang spesifik dan mendistribusikannya kepada individu atau departemen yang memiliki keahlian atau pengetahuan yang sesuai.
- Birokrasi bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- Rent seeking adalah praktik mencari keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya dengan upaya yang sekecil-kecilnya.
- Rent seeking dilakukan dengan memanipulasi atau merekayasa politik, aturan-aturan, regulasi, tarif, kebijakan hingga alokasi anggaran negara.
- Rent seeking dapat memberikan dampak yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Misalnya tempatkan seseorang pada bidangnya, the right man on the right job trus the right job on the right place then the right place with good outcomes, jangan jadikan S1 Hukum menjadi Camat, Mantan Napi menjadi Guru dan ASN, Preman jadi aparatur P3K termasuk praktik-praktik suap menyuap dan jual beli jabatan.
Hal utama yang harus dilakukan dan diperhatikan mengubah mindset dan paradigma dalam mengendalikan pemerintahan ini, pemerintahan tidak bisa dikendalikan bersama tim suksesnya saja atau hanya orang orang tertentu saja, itu tidak mungkin.
Pemikiran pemikiran bersifat primordialism dan mendikotomikan harus segera dibuang jauh-jauh, itu penyakit dalam birokrasi yang akut dan sangat menggerogoti, jangan ada dusta diantara kita.
Jangan sampai kita buta melihat figur pemimpin untuk satker dan OPD serta hingga ke bawah, Indonesia saat ini tengah disorot berbagai pihak mulai mahasiswa hingga dunia . Negara ini sedang diteropong berbagai kalangan diberbagai sisi dan segmen.
Hindarilah rasisme dalam menjalankan pemerintahan, buang jauh-jauh vested interested with emote like and dislikes
Saatnya kita membenahi dan membangun dengan nawaitu yang tulus dan bukan pencitraan. Berbagai ujian dan cobaan diawal atau jelang pelantikan atau masa purnatugas menyertai seperti banjir, tanah longsor, badai, tornado, kebakaran, korupsi, kejahatan kejahatan lainnya terus menyelimuti daerah kita dari Sabang hingga Merauke.
Apakah ini pertanda teguran Tuhan ataukah kita sedang di Azab Allah SWT, Wallaahuallam bishawab kita tidak pernah tahu dan mengetahuinya melainkan hanya Allah SWT saja yang tahu itu semuanya.
Ambil hikmah dari semua kejadian, jangan mengulangi kesalahan yang sama dan jangan sampai jatuh pada lubang itu itu saja, hanya seekor keledai saja yang jatuh pada lubang yang sama.
Daerah kini tengah membangun mari kita kawal secara bersama sama, kritik boleh, saran dan usul juga bisa asalkan sifatnya konstruktif untuk sebuah kemajuan yang signifikan dan progresif.
Jangan sampai kita hanya membangun idealisme kritik yang terus menghujat tapi tidak memberikan solusi terbaik untuk kemajuan dan jalan keluarnya. Jangan sampai Kepala Daerah yang dilantik ini salah jalan atau salah start…….
(Bersambung)
