Sampaikan Hasil Reses, DPRD Sumbawa Minta Diakomodir Pemda Sumbawa.
JejakNTB.com | DPRD Kabupaten Sumbawa melaporkan hasil reses I Tahun 2023 yang telah dilaksanakan di 5 daerah pemilihan (Dapil) pada Sidang Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sumbawa, Drs Mohamad Ansori, dan dihadiri Sekda Sumbawa Drs H Hasan Basri MM mewakili Bupati, Kamis (30/3/2023).
Kelima dapil itu adalah Dapil I (Kecamatan Sumbawa, Moyo Hilir, dan Moyo Utara), Dapil 2 (Kecamatan Lape, Lopok, Lantung, Ropang, Moyo Hulu, Lenangguar, Lunyuk, dan Kecamatan Orong Telu), Dapil 3 (Kecamatan Tarano, Empang, Plampang, Labangka dan Maronge), Dapil 4 (Kecamatan Rhee, Utan, Buer, Alas dan Kecamatan Alas Barat), serta Dapil 5 (Kecamatan Unter Iwes, Batulanteh dan Labuhan Badas).
Dalam laporannya, Juru Bicara DPRD, Basaruddin S.AP menyebutkan bahwa Reses I telah dilaksanakan oleh masing-masing Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa pada tanggal 1–6 Maret 2023. Kegiatan reses dilakukan dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat.
Aspirasi masyarakat merupakan harapan, tujuan dan kebutuhan masyarakat untuk mewujudkan keberhasilan pada masa yang akan datang sesuai dengan hajat hidup mereka, baik secara individu maupun secara kelompok.
Sidang Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses Anggota DPRD ungkap Basaruddin—akrab politisi dari Fraksi Demokrat ini disapa, merupakan salah satu corong bagi Anggota DPRD dalam memperjuangkan aspirasi rakyat, sebab semua masukan dan harapan yang disampaikan masyarakat akan dituangkan dalam penyusunan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD sebagai salah satu bahan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Berdasarkan hasil Reses I Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa di 5 Dapil, kami mengharapkan semua aspirasi masyarakat dijadikan sebagai salah satu bahan dalam penyusunan RKPD, agar dapat ditampung dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, baik pada tahun berkenaan maupun pada tahun rencana,” pintanya.
Ada beberapa aspirasi yang berhasil terserap dari masyarakat untuk direspon. Aspirasi itu meliputi bidang fisik sarana dan prasarana seperti pembangunan dan perbaikan jalan lingkungan, pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani, pembangunan hotmix jalan, peningkatan dan pemeliharaan jalan, pembangunan dan perbaikan jembatan (termasuk jembatan limpas), pembangunan dan perbaikan turap/talud/bronjong penahan/pengaman tebing.
Kemudian, pemasangan jaringan PDAM, pembangunan masjid, mushallah dan TPQ, pemasangan paving block, pemasangan lampu penerangan jalan, pembuatan sumur bor, normalisasi sungai, pembuatan dan perbaikan drainase (termasuk normalisasi drainase), saluran irigasi, cekdam, pembangunan balai pertemuan/gedung serba guna, pengadaan tanah dan pemagaran makam, pemagaran sekolah, serta pembangunan jalan wisata.
Bidang ekonomi, meliputi pengadaan alat-alat pertanian (Alsintan), perikanan, bibit ternak, benih berkualitas, pengadaan terop dan kursi, pengadaan mesin diesel, mesin pompa air, bantuan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO), pengadaan motor tiga roda, pembangunan jaringan listrik, bantuan dana atau modal usaha bagi kelompok masyarakat, bantuan rombong, pemberian pelatihan/pembinaan dan pemberian bantuan alat bengkel, pertukangan, menjahit, salon, mesin cetak dan bantuan peralatan atau sarana prasarana bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Selanjutnya Bidang Pedidikan, Sosial Budaya dan Kesehatan, meliputi pemberdayaan pemuda dan karang taruna, pemberdayaan perempuan (termasuk PKK), pembentukan dan pemberdayaan kelompok pengajian, bantuan biaya pendidikan (Beasiswa), bantuan untuk hukum masjid, pengadaan laboratorium komputer sekolah, pengadaan laboratorium IPA dan IPS, pembangunan sarana olahraga sekolah, pemasangan paving block halaman sekolah, pembangunan WC dan kamar mandi sekolah, pembangunan dan perbaikan TK/MI/PAUD.
Masih di bidang yang sama, pengadaan alat kesenian, renopasi cagar budaya, dan pembangunan dan penataan tempat wisata, pembangunan dan perbaikan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, serta penambahan alat kesehatan puskesmas, dan postu. (Ruf)
