SUMBAWA BARAT, JEJAKNTB| Gerakan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) kembali memasuki babak penting. Pengurus Aliansi PPS dari tingkat desa, kelurahan dan Kecamatan serta Pengurus Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) resmi dilantik dalam sebuah kegiatan konsolidasi besar yang digelar di Seteluk, KSB, Sabtu (17/1).
Pelantikan ini bukan sekadar seremoni organisasi, melainkan menjadi momentum strategis untuk menguatkan kembali posisi people power, sekaligus menegaskan keseriusan gerakan rakyat Pulau Sumbawa dalam mengawal proses pembentukan provinsi baru di tingkat nasional.
Presiden Presidium Aliansi Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa, Muhammad Sahril Amin Dea Naga, menegaskan bahwa pelantikan aliansi PPS ini merupakan awal baru setelah perjalanan panjang perjuangan politik dan sosial masyarakat Pulau Sumbawa.
“Momentum ini untuk menguatkan kembali posisi people power, gerakan rakyat yang mengawal ketat proses di Kementerian Dalam Negeri. Kita juga bersiap menyambut rencana turunnya Kemendagri ke Pulau Sumbawa serta agenda diskusi publik penyusunan RPP Penataan Daerah,” tegas Sahril.
Menurutnya, setelah pelantikan ini, Presidium Aliansi PPS akan melakukan penetrasi tekanan politik yang terukur dan konstitusional kepada pihak-pihak terkait guna mempercepat realisasi pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
Napak Tilas Panjang dan Sejarah yang Tak Boleh Dilupakan
Sahril mengingatkan seluruh pengurus dan simpatisan Aliansi PPS agar memahami sejarah panjang perjuangan pemekaran Pulau Sumbawa.
Ia menyinggung peristiwa monumental 1 Juli 2013, saat putra-putri Sumbawa Barat melakukan blokade di Poto Tano sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan kebijakan politik.
“Itu bukan peristiwa kecil. Kita sudah berjuang, kita sudah menang, dan efek politiknya jelas: lahir Calon Daerah Otonomi Baru Provinsi Pulau Sumbawa,” katanya.
Ia menambahkan, pada tahun 2014, PPS sejatinya telah mencapai tahapan akhir pembahasan di tingkat paripurna. Namun, proses politik di pusat kala itu dinilai sarat kepentingan, sehingga pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa gagal terealisasi.
“Sejarah ini harus dipahami oleh seluruh pengurus PPS di kabupaten. Dalam bentuk apa pun perjuangan kita hari ini, ia berdiri di atas sejarah,” tegasnya.
Dalam paparannya, Sahril juga merinci rangkaian aksi dan konsolidasi yang telah dilakukan Aliansi PPS dalam waktu relatif singkat, sebagai bagian dari strategi “Speed and Smart Option”.
Mulai dari:
- Aksi Tano pada 15 dan 26 Mei
- Aksi lanjutan 2–3 Juli
- Roadshow dua kali dari ujung barat hingga timur Pulau Sumbawa
- Rapat Akbar Nasional PPS November 2025
- Audiensi dengan Kemendagri Desember 2025
- Aksi demonstrasi di DPR RI Desember 2025.
“Semua ini menunjukkan bahwa perjuangan belum padam. Kita masih berdiri di barisan perjuangan untuk 1,7 juta masyarakat Pulau Sumbawa,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pulau Sumbawa memiliki potensi besar, termasuk sumber daya alam strategis yang menjadi salah satu indikator kelayakan pemekaran wilayah.
Dalam kesempatan itu, Sahril juga menyampaikan kebanggaannya terhadap keterlibatan perempuan dalam gerakan PPS.
“Saya bangga dengan Kartini-Kartini PPS yang hadir dan menjadi garda terdepan perjuangan ini,” ucapnya.
Dalam waktu dekat, Presidium Aliansi PPS dijadwalkan kembali ke Jakarta untuk memastikan agenda diskusi publik Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Desain Besar Penataan Daerah di Kemendagri dapat segera dilaksanakan.
“Desain besar penataan daerah ini harus kita desak. Provinsi Pulau Sumbawa adalah salah satu daerah yang layak dan prioritas untuk dimekarkan,” pungkas Sahril.
Pelantikan Aliansi PPS se-Pulau Sumbawa ini sekaligus menjadi titik awal konsolidasi besar menjelang diskusi publik, yang diharapkan menjadi pintu masuk percepatan lahirnya Provinsi Pulau Sumbawa.
Redaksi | JEJAKNTB
