MATARAM, JEJAKNTB.COM|Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) NTB telah dilaksanakan untuk membahas dan menetapkan sejumlah agenda krusial, termasuk penentuan susunan direksi dan dewan pengawas baru serta fokusnya strategi penguatan peran BPR dalam mendukung ekonomi daerah, Selasa (15/7/2025).
Dalam RUPSLB yang dihadiri oleh perwakilan dari berbagai Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB selaku pemegang saham, yang muaranya berdampak nyata dan luas bagi layanan keuangan dan kesejahteraan masyarakat.
RUPSLB ini juga menjadi momentum penting guna melakukan reformasi secara massif di internal perusahaan yang saat ini tengah sakit dan diterpa berbagai masalah internal perusahaan yang tidak obyektif. Saat ini BPR Perseroda NTB tengah dihadapkan pada berbagai ujian seperti yang menimpa Cabang Dompu dan Bima selama sepuluh tahun terakhir.
Pemprov NTB selaku pemegang saham mayoritas memastikan bahwa keberadaan BPR Perseroda NTB bisa diandalkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Revitalisasi peran dalam kapasitasnya sebagai Bank Daerah sebuah keniscayaan apalagi punya arah ingin menggeser mindset dari BPR Perseroda NTB ke BPR Perseroda Syariah NTB.
“Itulah sebabnya kenapa saya ngotot dan mendorong supaya semua direksi BPR Perseroda NTB itu diganti, karena mereka saya duga seringkali memberikan teguran, memberikan hukuman kepada karyawan itu tidak obyektif. Iya, berdasarkan kepentingan pribadi. Nah, termasuk lah yang terjadi baru-baru ini yang di BPR Soriutu, kenapa begitu? Karena dia tidak prosedural. Mereka mau-maunya sendiri , tidak ada SP 1, SP 2 dan SP3 atau semacam teguran itu tidak ada.” ucap salah satu tokoh NTB Makmur Mendunia yang hadir saat RUPSLB siang tadi.
Oleh sebab itu, itu sewenang-wenang, cenderung subyektif. Itu enggak boleh dilakukan kesalahan prosedur dan itu kesalahan fatal dalam dunia perbankan harus didorong supaya diganti semua mereka itu. Itu yang pertama, dan Kedua, diduga mengangkat keluarga sendiri, ponakan sendiri, menjadi staf, menjadi ini itu. Itu semua enggak benar melalui prosedur yang enggak benar. Itu juga harus kita ungkap semua dan enggak boleh terjadi di dunia perbankan dan kita harus mengedepankan profesionalitas,” paparnya.
“Coba nanti kalau diaudit itu, perjalanan perjalanan dinas harus di cek semua. Itu liar, kadang bawa anak bawa istri diduga seperti itu iyaa. Keempat ini BPR seperti perusahaan seperti badan hukum yang auto-pilot saja sebenarnya enggak perlu ada Direksi. Orang dia sudah berjalan seperti biasa ke cabang-cabang tuch, ndak ada terobosan yang mampu mengangkat nafas, memberikan terobosan kepada keuangan Daerah ini enggak ada.
” Harus berinovasi, harus ada terobosan itu yang terpenting, ini enggak ada ini seperti auto pilot saja enggak ada Direksi saja enggak apa-apa itu udah jalan BPR tuch, kita butuh keberadaan direksinya itu yang inovatif, yang bisa menyuntik semangat, yang bisa berinovasi terhadap peningkatan ini, keuntungan BPR sehingga mampu menggairahkan mampu berkontribusi terhadap peningkatan keuangan daerah itu yang kita harap
“Jadi menurut saya ini ganti semua, udah enggak benar semua ini,Jadi sekarang itu ada badan usaha milik Daerah ini semuanya sebenarnya, lembaga-lembaga untuk itu harus dan wajib memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan pendapatan asli daerah supaya kemiskinan ekstrim bisa terjawab bisa dituntaskan, pembangunan ini bisa lancar sehingga visi misi untuk makmur mendunia itu bisa diraih, bukan hanya mimpi gituloh, itu catatan penting,” pungkasnya.
Editor : Redaksi
