Rakor Kesehatan Hewan dan Lalu Lintas Ternak Se-NTB Sukses Di Gelar di Lombok Plaza, Berikut Rumusan Hasilnya !

JejakNTB.com | Rapat Koordinasi Kesehatan Hewan dan Lalu Lintas Ternak Se Provinsi NTB Tahun 2022 di gelar di Hotel Lombok Plaza, Senin (21/11). Rapat koordinasi ini langsung dipimpin Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Provinsi Nusa Tenggara Barat, drH. Hairul Akbar, M.Si.

Legal Standingnya adalah Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2022
Tentang Pengendalian Lalu Lintas Hewan Rentan Penyalit  Mulut dan
Kuku serta Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku berbasis kewilayahan.

Rakor kesehatan hewan dan lalu lintas ternak Se Provinsi ini dihadiri oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di 10 Kabupaten Kota se Nusa Tenggara Barat sembari melaporkan progress dan tantangan PMK maupun lainnya di masing masing wilayah yang dikendalikannya.

Disnakkeswan NTB melalui Kabid, drh. Muslih dalam paparannya mengatakan

” Pada kesempatan ini kami ingin melaporkan perkembangan PMK di NTB, sebenarnya hajat kita acara ini adalah PHMS semuanya seperti Rabies,Anthrax, dll. Namun karena kita sedang PMK makanya kami ingin menyampaikan perkembangan PMK. Dam alhamdulillah kita sudah sangat sedikit perkembangan kasusnya,

Masih Muslih dirinya menjelaskan bahwa awalnya diprediksi bahwa di Pulau Sumbawa  itu akan jauh lebih banyak dan itulah yang menyebabkan kita menyusun pengadaan obat itu cukup besar memgingat di pulau lombok sangat kesulitan obat obatan untuk menjaga hewan tetnak kita.

” teman teman pulau lombok sudah merasakan, tidak ada obat , tidak ada fasilitas dan lain lain penyakit berkembang cukup pesat jadi dalam sehari itu bisa seribu bahkan dua ribu dan barangkali juga yang di Lombok Tengah dan Lombok Timur mengalami  dengan keterbatasan sumberdaya yang ada kita akan berpatokan dari hal tsb dan akan diestimasikan dengan populasi Pulau Sumbawa delapan ratus ribu tentunya hasil estimasi menunjukkan bahwa hasilnya dua kali pulau lombok.

Saat itu pulau lombok hanya 60ribu saat estimasi dan meningkat terus sampai 90ribu kasus di pulau lombok. Dan lebih seratus ribu di pulau sumbawa dan ternyata di Pulau Sumbawa tidak demikian perkembangannya cukup terkendali dan obat yang kami usulkan itu tiga ratus delapan belas ribu dosis, jadi kita sediakan untuk tiga ratus delapan belas ribu ekor hewan ternak berupa sapi.

Untungnya kita adakan bertahap sehingga kita memgadakannya hanya 70 porsen dari yang dana yang tersedia. Saat ini kasusnya tinggal tersisa Bima dan Dompu. Dan ada dua kemungkinan memgacu kepada laporan ISHIKNAS bahkan sudah lama , harusnya ada perubahan angka paling tidak, sembuh atau bagaimana paling tidak perubahan angka wajib dipaparkan.

Jangan sampai merah itu, belum dikontrol karena kita tahu di Sumbawa itu sangat sulit karena ternaknya khan di gunung dan untuk pulau lombok hampir saja sudah nol tiap hari dan nol nya ini ada pertanyaan juga buat kita semua,” apakah tidak ada kasus atau tidak dilaporkan.

Nah itu nanti sesuai dengan SK Dirjen Peternakan, nol itu kalau sebulan dia bisa jadi putih tetapi harus ada surveillance. Jadi kemarin orang berbicara lalu lintas nah bisa enggak jadi putih yang nol kasus itu karena sudah hitam hampir sebulan. Sementara di Lombok Barat lebih sebulan.

Muslih menegaskan bahwa masyarakat tidak diperkenankan,  belum bisa kalau belum ada survelance karena ada dalam SK kementerian.

” Akan menjadi putih statusnya jika sudah ada surveilance. Dan sebenarnya sangat menguntungkan jika dikait kaitkan dengan surat edaran nomor 7 tersebut, kalau dia putih dia bisa ke zona merah dan persyaratannya sudah tidak ruwet lagi akan tetapi karena belum surveilance makanya belum putih dan berarti masih zona merah.

Hal hal yang perlu dilakukan yang pertama melakukan penyemprotan disinfektan. Dan alhamduulillah kita mendapatkan disinfektan yang diperuntukkan 10 Kab/Kota se NTB masih cukup banyak di gudangnya bahkan kemarin sudah dua truck yang diangkut menuju dinas dan masih tersimpan rapi stocknya.

” Kita kedatangan disinfektan cukup banyak di gudang  kemarin dua truck dan masih ada lagi, kita sebenarnya mau menolak tetapi bagaimana caranya sedangkan baramg2 tersebut telah sampai dengan selamat di lokasi.

Nanti kita akan teruskan ke Kabupaten dan Kota Se NTB dan mohon diterima dan gimana tekhnisnya di Kabupaten Kota yang tekhnisnya mohon diaturlah.,” pungkasnya.

Rapat Koordinasi ini diisi pembicara  utama dari Kepala Karantina Lapas I Mataram, drH. Arinaung.

Dalam arahannya Arinaung menjelaskan  Maksud Surat Edaran ini adalah untuk menerapkan pembatasan lalu lintas
hewan rentan penyakit mulut dan kuku dan produk hewan rentan penyakit mulut dan kuku. Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk mengendalikan penyebaran virus penyakit mulut dan kuku di Indonesia

” Adapun ketentuan umum lalu lintas Lalu Lintas Hewan Rentan PMK dan Produk Hewan Rentan PMK maksudnya Lalu lintas Hewan Rentan PMK Antar Provinsi untuk tujuan perdagangan
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. telah menerima vaksinasi minimal 1 (satu) dosis vaksin PMK atau
menunjukkan hasil negatif uji laboratorium hewan bebas PMK melalui
metode pooling test dengan 1 (satu) sampel hewan yang belum
divaksinasi untuk setiap kandang/pen/paddock menggunakan metode
RT-PCR atau ELISA NSP dengan waktu pengujian maksimal 1 (satu)
minggu sebelum keberangkatan untuk tujuan perdagangan;

b. merupakan hewan ternak sehat dengan kepemilikan Surat
Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan/atau Surat Veteriner (SV)
yang diterbitkan sebelum keberangkatan dan telah memiliki surat riwayat kesehatan hewan,” pungkasnya.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat, drH. Hairul Akbar, M.Si. dalam closing statementnya menegaskan

“Setelah melalui rangkaian diskusi panjang kita ada beberapa hal yang perlu kita inginkan yakni pertama daerah kita aman. Kasus yang selama ini tinggi dapat kita atasi dan hilangkan di lapangan. Kedua pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat tumbuh dengan baik dan geliat ekonomi di sepuluh Kabupaten dan Kota termasuk antar Kota antar dalam Provinsi dan Antar / Lintas Daerah,” tambahnya.

Terlalu jauh, Khairul mengharapkan kepada seluruh jajaranmya agar bekerja keras dan kenal lelah dalam mewujudkan misi NTB Gemilang,

“Kita harapkan banyak investor melirik kita dan investor tersebut masuk tanpa beban dan bagaimana menjadikan daerah kita sumber daya pokok utama kebutuhan daging dan pakan serta lumbung produksi dan kita berharap kegiatan ini mampu meningkatkam kesejahtetaan masyrakat ke depannya,”imbuhnya.

Masih Khairul, Alumni Magister Unram ini meminta kepada seluruh jajarannya untuk bekerja dengan sangat maksimal dan outcomesnya dapat terukur.

Kita harus all out mengabdi dan pekerjaaan kita ini sangat jauh dengan gaji kita  namun mari kita jadkan ini sebagai ladang beramal serta ladang ibadah  dan mudahan hasil acara ini dapat menjadikan daerah kita bebas dari penyakit mulut dan kuku” tutupnya.

Adapun Rumusan Hasil Rapat Koordinasi Kesehatan Hewan
dan Lalu Lintas Ternak Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022

Peserta pertemuan dalam rapat koordinasi kesehatan hewan dan lalu lintas ternak tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Mengusulkan kepada pemerintah pusat bahwa Dinas Provinsi dan Kab/Kota memerlukan biaya pendukung Pengendalian PMK (ATK, Sarana Prasarana, Monitoring dan Evaluasi).

2. Mengusulkan kepada pemerintah pusat melalui dana DAK Provinsi untuk pengadaan kendaraan laboratorium dan puskeswan roda 2 dan roda 4 guna meningkatkan pelayanan kesehatan hewan di Provinsi NTB.

3. Mengusulkan kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pemerintah pusat khususnya Kementerian Pertanian untuk menyediakan rantai dingin yang diperlukan dalam transportasi vaksin.

4. Melakukan pengobatan sebagai pendampingan kegiatan vaksinasi PMK.
5. Mengusulkan kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pemerintah pusat khususnya Kementerian Pertanian pembangunan kandang jepit portable untuk mempermudah pelaksanaan di lapangan.

(Nkm)

 

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Berita Terbaru

Scroll to Top