CATATAN REDAKSI|Kongres Rakyat Pulau Sumbawa (KRPS) merupakan forum tertinggi yang dihajatkan Aliansi PPS Jilid IV dengan aspirasi pemekaran wilayah Provinsi atau otonomi baru bagi Kepulauan Sumbawa.
KRPS telah diadakan beberapa kali, salah satunya adalah Kongres Rakyat Pulau Sumbawa I yang menghasilkan resolusi dasar menuju Pulau Sumbawa mandiri dan berdaulat. KRPS juga menjadi bagian dari sejarah resistensi terhadap kebijakan publik pemerintah Indonesia di Nusa Tenggara Barat.
Salah satu Kongres Rakyat Pulau Sumbawa yang signifikan adalah Kongres Rakyat Pulau Sumbawa I (2005) di Sumbawa Besar, yang meletakkan tonggak sejarah menghasilkan resolusi fundamental menuju Provinsi Pulau Sumbawa yang mandiri dan egaliter secara konsesif serta massif oleh 5 Kabupaten/Kota saat itu.
Kongres ini merupakan wadah menghimpun kesamaan visi entitas dalam mewujudkan daerah otonomi baru guna mendekatkan pelayanan publik dalam berbagai sektor secara adil, merata dan berkemajuan.
Kongres Rakyat Pulau Sumbawa ini adalah representasi kultural masyarakat Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima yang terpendam dalam dua dasawarsa.
Pulau Sumbawa memiliki potensi tambang yang sangat besar, seperti Batu Hijau di Sumbawa Barat (tahap eksploitasi), Dodo Rinti di Sumbawa, dan Hu’u di Dompu (tahap eksplorasi). Pulau Sumbawa juga merupakan pengekspor udang terbesar pertama di Indonesia. Produksi udang NTB sebesar 194 ribu ton dengan nilai 13,6 Triliun, sebanyak 92 persen berasal dari Pulau Sumbawa. Belum termasuk rumput laut, karapu, bandeng, garam, perikanan tangkap dan budidaya lainnya. Semua potensi besar besar itu wajib dikelola secara berkeadilan. Dan jawabannya adalah Pembentukan PPS.
Selain itu, PPS juga siap dengan stok SDM yang mumpuni pada berbagai bidang. Termasuk kesiapan masyarakat madani yang siap untuk menggerakkan pembangunan di berbagai bidang.
Faktor pendorong lainnya yaitu Sosial dan Budaya. Pulau Sumbawa punya tiga kesultanan yang pernah kesohor dan eksis sampai saat ini. Kesultanan Sumbawa, Kesultanan Bima dan Kesultanan Dompu.
Dijelaskan, Menteri Keuangan secara resmi mengeluarkan PMK No 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Disebutkan bahwa Rasio Kapasitas Fiskal Daerah, untuk Pulau Sumbawa: Bima (0,846/Sangat Rendah), Dompu (1,048/Rendah), Sumbawa (0,941/Rendah), Sumbawa Barat (1,653/Sangat Tinggi), dan Kota Bima (0,964/Rendah).
Sementara untuk Pulau Lombok: Mataram (1,544/Tinggi), Lombok Barat (0,843/Sangat Rendah), Lombok Tengah (0,886/Sangat Rendah), Lombok Timur (1,017/Rendah). dan Lombok Utara (1,388/Tinggi).
Ditambahkan, Dari data itu menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat sangat tinggi. Hal itu disebabkan karena komponen PAD di dalam APBD sangat kecil, hanya berkisar 10 persen.
PAD kabupaten/kota sangat kecil. Artinya sekitar 90 persen komponen APBD merupakan dana asupan dari pusat, berupa Dana Bagi Hasil. DAU, DAK, Dana Desa, dan Insentif Fiskal. Kondisi fiskal daerah hampir sama di seluruh Indonesia, indikasi bahwa ada yang salah dalam tatakelola hubungan keuangan antara pusat dan daerah.
Satu aspek yang lepas dari pernyataan Wamendagri, bahwa kabupaten/kota se pulau Sumbawa memiliki potensi SDA yang sangat besar untuk dikembangkan. Sebagai pendukung percepatan kesejahteraan. Seperti pertambangan, peternakan, perkebunan, pertanian dan Pariwisata.
Dalam teori ilmu kebijakan publik, suatu kebijakan itu akan berubah jika ada yang meresistensi, semakin kuat resistensi dilakukan maka peluang itu kian terbuka. Hanya dengan itulah satu – satunya caranya setelah ditempuh berbagai upaya seperti diplomasi gagal maka resistensi akan menjadi berlian dan mutiara bagi gerakan.
Hasil rilis MY Institute terkini sebanyak 78% Masyarakat Pulau Sumbawa Mendukung Terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).
Survei Pendapat Publik Terhadap Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa Dengan:
✅Margin Of Eror 5%
✅Tingkat Kepercayaan 95%
✅Jumlah Sampling 400, Pada Mei 2025.
#MY Institute
#PPS Adalah Keniscayaan
#PPS Adalah Harapan
#Bersuara Bergerak Bersama
Bersambung………
