PPK Infrastruktur PUPR Bantah Tudingan Miring Media Online MDG, Kadis PUPR :” Proyek sudah selesai dan diaudit BPK”

Nampak Aparat Keamanan dari Satbrimobda NTB berjaga jaga di lokasi proyek karena kegiatan tersebut kerap diganggu oknum oknum tertentu.(ist)

 

 

JejakNTB.com | Mencermati pemberitaan media lokal dan salah satu yang mengatasnamakan dirinya sebuah organisasi Nirlaba Bima yang menyoal dan memberitakan terkait proyek infrastruktur jalan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sengaja diasumsikan momok padahal tidak seperti yang didugakan, padahal sejatinya proyek tersebut telah diselesaikan dengan teramat baik dan sangat bermanfaat bagi warga masyarakat Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima.

Akibat berita pencitraan negatif dan gerakan parsial itu di sosmed pun viral dan seolah olah sebagai sebuah kekecewaan bahkan konon katanya lembaga tersebut melakukan aksi yang seakan akan dilegitimasi semua pihak di depan kantor desa setempat padahal itu semua fitnah.

Ironisnya, sebuah akun yang bernama Panglima Sanggar yang ditengarai milik saudara Hendriwan asal Desa Taloko menulis dalam akun pribadinya dengan narasi yang memojokkan Dinas PUPR maupun Kepala Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ir. H. Ridwansyah

Screenshoot dari sebuah akun
Panglima Sanggar 

 

Sayangnya unggahan status tersebut sudah dihapus oleh Hendriwan atau yang akrab disapa Panglima Sanggar dalam akun fakenya. Sejumlah netizen mengecam dan mengutuk keras status postingan yang menyoal salah satunya adalah drainase sepanjang jalan di Desa Taloko, Kecamatan Sanggar yang mereka klaim dan sebut tidak sesuai dengan bestek/gambar serta dikerjakan asal jadi saja oleh pelaksana proyek.

Hendriwan dan salah satu media lokal pun menuding pihak pelaksana tidak mengantongi ijin untuk galian c, hal yang tidak mungkin sebuah perusahaan besar yang bonafide selevel PT. Lancar Sejati tidak memiliki hal perizinan dan legalitas yang akurat merupakan hal yang mustahil.

Ketua Forum Pemerhati Pembangunan Sumbawa Timur,  Muhammad Iqra menilai apa yang dilakukan mereka (oknum.RED) adalah suatu fitnah yang sangat keji dan mungkar.

” Saya dapat informasi bahwa mayoritas pekerja di Desa Taloko itu diintimidasi dan diganggu ganggu bahkan ada oknum oknum tertentu yang sok jago mendatangi para pekerja dengan secara kasar dan gaya premanisme,” ungkap Iqra.

Masih Iqra, dirinya pun melihat dengan fakta dan mata kepala sendiri bagaimana kondisi keseimbangan alam pun sudah sangat memprihatinkan di Sanggar

” Kita harus obyektif juga melihat bahwa akibat ngoho yang membabi buta di Sanggar khususnya Desa Taloko saat musim hujan tiba pun sudah pasti semua tergerus termasuk sedimen dan lumpur dengan serta merta akan memenuhi penuh halaman rumah warga termasuk badan jalan dan jembatan sebab fakta di lapangan kita melihatnya seperti itu dan sudah barang tentu ini juga berkontribusi merusak fungsi drainase selokan parit talud bahkan badan jalan pun akan segera terkikis,” ucap lelaki yang berdomisili di Tambora ini pada jejakntb.com

Selain itu Iqra menambahkan bahwa proyek itu membawa manfaat bagi masyarakat setempat karena locus utama pengerjaannya adalah jalan sedangkan drainase itu menurut informasi yang didengarnya adalah pekerjaan minor.

Sementara itu, Miftahuddin A selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Barat saat dikonfirmasi jejakntb.com diruang kerjanya, Sabtu (26/11) mengungkapkan,

“Pekerjaan ini adalah Kegiatan Program Percepatan tahun jamak 2020 2023, dikerjakan oleh PT Lancar sejati. Terkait yang menjadi polemik drainase, sudah siap dikerjakan, tapi mandapat gangguan sosial dari beberapa oknum yang bergantian, berkali2, sampe pekerja, pelaksana, maupun pengawas sering mendapat ancaman.

 

“Begini pak program itu khan merupakan program percepatan tahun jamak yakni tahun 2020 sampai 2022 yang dikerjakan oleh PT Lancar Sejati. Nah, mulai dari awal pelaksanaan pekerjaan itu seringkali mendapat gangguan dari oknum lah pak wartawan, seperti itulah adanya disana.

“Nah oknum oknum tersebut mulai dari pertama mengajukan tenaga kerja, meminta minta pekerjaan lah gitu khan..nah terus waktu itu teman teman juga memberikan pekerjaan sesuai yang diminta tetapi khan akhirnya mereka tidak sanggup juga dan terus material juga mau diajukan sama teman teman itu yang kerap mengganggu kegiatan proyek itu. Dengan harga dan volume berdasarkan keinginan mereka bahkan kita sudah lakukan penggalian di ujung itu khan krn khan mau kerja nah itu khan,” terangnya.

Nampak Pengawas, dan Pekerja
saling koordinasi di lapangan
menyikapi aksi oknum pengganggu
kegiatan infrastruktur disertai 
pengawalan ketat pihak APH.(ist)

 

“Cuman selama bekerja pun selalu mendapatkan gangguan pekerja pekerja itu yang dipekerjakan untuk menuntaskan galian dan drainase di sepanjang jalan taloko termasuk material material ada oknum yang datang mengambil seperti semen dan informasi ini A1 dari teman teman di lapangan,” beber Miftah menjelaskan.

Masih Miftah berdasarkan informasi yang dihimpunnya dari beberapa rekan pekerja,

“Selain itu, seringkali teman teman pengawas maupun pelaksana , konsultan dari PU pun mendapat ancaman begitu pak wartawan dan bahkan dia di pekerjaan itu beberapa hari berturut turut itu selama diganggu secara sosial seperti itu kita dijaga oleh Brimob pak,

Hingga Hari H dan Finishing 
Kerap dijaga saking massivenya
Gangguan Kamtibmas kegiatan proyek

 

“Dilaporkan ke polisi untuk minta perlindungan kemudian minta bantuan Brimob untuk menjaga dan memang cukup massive disana, gangguannya seperti itu adanya dan ini riil bukan dibuat buat.,” imbuhnya.

Masih Miftah, ketika ditanya apakah kegiatan tersebut masih berjalan, Miftah mengaku proyek tersebut sudah selesai dilaksanakan dan bahkan sudah diaudit BPK

Dalam proses audit BPK, karena waktunya sudah selesai dan pelaksananya pun sudah melakukan kewajibannya dan proyek dengan anggaran 31 miliar lebih itu hemat kami tidak ada masalah dan drainasenya itu pekerjaan minor.

Yang utama itu pengerjaan aspal hotmix jalan dan pembuatan lima jembatan seperti itu pak dan soal ijin galian c PT LS Miftah tidak mau terlalu jauh mencampuri.

” itu dapurnya mereka dan bukan ranah kita untuk menjawabnya, karena mereka ini produknya khan kalau masalah materials itu  di base – camp seperti aspalnya disana dan betonnya juga disana. Domainnya mereka yang lebih tau itu bukan kita pak.

Terkait dengan hasil pekerjaan tersebut selaku PPK Miftah menegaskan tidak ada masalah karena khan kita sdh ada tim dari PU, konsultan yang mengawasinya dan alhamdulillah tidak ada penyimpangan.

“Anggarannya terserap semua dan dalam proses tuntas audit BPK,” pungkasnya.

Senada dengan Miftahuddin A, Kepala Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Barat Ir. H. Ridwansyah memungkasi bahwa apa yang diberitakan dan disuarakan tersebut sejatinya tidaklah benar.

” Begini adinda, pembangunan ruas jalan itu tentunya sudah pasti dengan drainase lengkap dan itu terencana, terstruktur dan sangat sistematis. Semuanya sudah dilakukan dan apa yang menjadi penjelasan pak Miftah selaku PPPK itu benar adanya. Buktinya foto fotonya ada juga di saya,” terang Ridwansyah.

Masih Ridwansyah, dirinya melihat pekerjaan jalan jembatan dan minor drainase yang dilaksanakan PT Lancar Jaya Sejati itu kini sedang di proses audit BPK dan hemat Dae Iwan tidak ada masalah. Dan ketika ditanya atau disinggung soal riak dan kegaduhan spontan yang sifatnya tiba saat tiba akal orang nomor satu di PUPR NTB ini dengan tegas mengatakan,

” Saya anggap berita di salah satu koran online lokal Kabupaten Bima itu adalah berita Hoax dan unggahan status dalam ungkapan postingan akun bernama Panglima Sanggar merupakan ujaran kebencian yang nantinya akan berimplikasi secara hukum dan berkelanjutan, nanti kita lihat dan tindak lanjuti sebab semua data data itu sudah dikantongi tim dan relawan saya,” tutup Dae Iwan sapaan akrab Kadis PUPR NTB. (RED)

 

 

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Berita Terbaru

Scroll to Top