SUMBAWA, JEJAKNTB |Sudah menjadi kegiatan rutin, Istri Gubernur NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc mengunjungi Setiap Kabupaten di NTB dengan agenda Road Show maupun Kabar Bunda Niken, Selasa [14/6].
Kali ini Bumi Sabalong Samalewa dikunjungi Bunda Niken selaku Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Propinsi NTB. Kedatangan beliau dalam rangka Roadshow Kajian Bareng Bunda Niken (14/6/2022) yang dilaksanakan di Aula Mata Jitu SMK Negeri 1 Sumbawa Besar. Kajian ini merupakan sub bagian dari acara yang biasanya di gelar yaitu Kabar Bunda Niken.
Acara ini diikuti oleh Ketua TP PKK Kabupaten Sumbawa dan jajarannya, Dharma Wanita, Majelis Taklim, PIK – R, Forum Anak Samawa, Bayangkari dan perwakilan Siswa/I SMA/SMK sederajat. Turut hadir Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumbawa Dr. Budi Prasetyo, S.Sos,MAP selaku narasumber.
Human Trafficking atau perdagangan orang yang merupakan kasus tindak pidana kekerasan pada anak salah satu bahasan yang banyak di ulas pada roadshow kali ini.
“Di Kabupaten Sumbawa berdasarkan data yang kami peroleh selama pandemi telah terjadi banyak kekerasan terhadap perempuan”. Ucap Ketua TP PKK Provinsi NTB. Banyak faktor yang melatarbelakangi kekerasan pada perempuan ini terjadi utamanya tidak terekspos. Sebagian besar dari perempuan menyimpan hal tersebut karena mereka merasa itu merupakan risiko mereka sebagai perempuan.
“Perlu adanya ruang aman untuk menceritakan apa yang terjadi di dalam sebuah rumah tangga. Di sini perempuan diberikan pendidikan kritis mengenai situasi kekerasan dan ketidak adlian terhapad perempuan dan anak – anak”. Sambung Hasmiah Kordinator perlindungan perempuan dan anak.
Kasus trafficking di NTB berjumlah 9 orang 7 di antaranya berasal dari Kabupaten Sumbawa dan kasus kekerasan terhadap perempuan sejumlah 333 orang. ”Mayoritas trafficking yang paling banyak terjadi adalah kepada anak – anak”. Tandas Bunda Niken. Selanjutnya “Pemalsuan data seperti kartu KK, Ijazah dan KTP merupakan salah satu modus Trafficking kepada “imigran muda” yang pergi mengadu nasib ke negara bagian Timur Tengah tanpa prosedur yang seharusnya berlaku”. Ungkap Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumbawa.
Solusi dari permasalahan ini sendiri ialah Sosialisasi yang masif perlu dilakukan seperti kaderisasi tenaga kerja di gerakkan secara bersama -sama. Sumbawa merupakan daerah Red Allert untuk kasus trafficking ini. Kebanyakan informasi korban di dapatkan melalui media sosial seperti Facebook. “Kedepannya kita akan membentuk DESMIGRATIF Desa Migran Produktif, Jadi,semua yang terkait dengan dokumen keberangkatan, lokasi negara yang dituju, serta periode lama mereka menjadi buruh migran, akan dikelola oleh kader kami dari pihak Disnaker di setiap desa. Di Sumbawa sudah ada 4 desa masih ada 153 desa yang belum berkrontribusi, hal ini di support langsung oleh kementerian tenaga kerja agar kekerasan terhadap perempuan dan anak kedepannya tidak akan terjadi kembali”. Tutup beliau.
