Penggerak Elitis yang Parsial dan Pragmatis

JejakNTB.com | Kebijakan Guru Penggerak dan Sekolah Penggerak yang sudah dilakukan hampir tiga tahun ini, alih-alih membawa transformasi pendidikan secara menyeluruh dan adil, justru menciptakan fragmentasi, elitisme, dan ketidakadilan di kalangan pendidik dan sekolah. Kebijakan penggerak elitis seperti ini harus segera dievaluasi.

*Fragmentasi*

Saat ini, kondisi guru-guru kita sangat terfragmentasi. Para guru dipilah-pilah antara mereka yang memiliki status sebagai Guru Penggerak dan bukan. Sering dicitrakan bahwa guru penggerak adalah guru yang lebih baik daripada para guru lain yang tidak memiliki status sebagai guru penggerak. Sementara itu media sosial Kemendikbudristek, baik yang resmi maupun non resmi, lebih banyak menampilkan narasi glorifikasi tentang Guru Penggerak dan Sekolah Penggerak.

Ironisnya, status guru penggerak diberikan bukan karena jalan panjang perjuangan komitmen guru dalam mentransformasi diri dan lingkungannya secara terus menerus, melainkan diperoleh melalui sebuah proses pendidikan jangka pendek bersertifikat, diadakan oleh Kemendikbudristek, yang begitu selesai proses pendidikan, hasilnya sudah langsung diklaim sebagai prestasi dan status guru tingkat dewa. Guru penggerak adalah yang terbaik, pelaku transformasi, paling paham tentang kebutuhan siswa, berpusat pada anak, pembelajaran berdiferensiasi, jago dalam hal asesmen, dan mampu menjadi pemimpin instruksional. Karena itu, merekalah yang paling pantas menjadi Kepala Sekolah dan Pengawas. Lainnya tidak. Luar biasa!

Kebijakan seperti ini, alih-alih menimbulkan simpati dan empati di kalangan para guru, justru melahirkan jarak dan menjauhkan guru satu sama lain. Yang satu merasa diri lebih super dan diistimewakan dibandingkan dengan yang lain. Yang lain dipaksa menjadi kelompok inferior, harus belajar dari para Guru Penggerak. Atau kalau tidak belajar dari Guru Penggerak, mereka akan dicibir bila tidak belajar di Platform Merdeka Mengajar, karena dianggap guru yang tidak terkinikan dan tidak mau move on.

Sementara, banyak para guru berdedikasi yang penuh komitmen dan kesetiaan berjuang mentransformasi pendidikan dalam kesunyian tanpa hiruk pikuk pencitraan status, justru adalah orang-orang yang sungguh-sungguh telah mentransformasi pendidikan di sekolahnya. Mereka inilah orang-orang yang menjadi penggerak dan transformator yang sesungguhnya. Namun, keberadaan mereka tidak diakui.

*Elitis*

Kebijakan Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak banyak dicap sebagai sebuah kebijakan yang elitis. Elitis bukan sekedar dari sisi perhatian berlebih dan istimewa dari Pemerintah kepada para Guru Penggerak dan Sekolah Penggerak, lebih dari itu, Guru Penggerak dan Sekolah Penggerak akan diberikan berbagai macam keistimewaan, berupa anggaran tambahan pengembangan sekolah, peningkatan prioritas status Guru Penggerak yang akan memperoleh kemudahan dalam hal sertifikasi dan digadang-gadang (diproyeksikan) akan menjadi pemimpin pendidikan di masa depan, yaitu calon-calon Kepala Sekolah dan Pengawas terbaik.

Bila kita bandingkan besaran penerima manfaat efektif dari program yang dianggarkan triliunan ini, maka justru secara gamblang terlihat jelas ada sebagian besar guru terabaikan dan tidak tersentuh melalui kebijakan prioritas Kemendikbudristek ini.

Salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat pernah mempertanyakan besaran anggaran untuk pelaksanaan Kurikulum Merdeka dan penerima manfaatnya, yang di dalamnya terdapat pula program Guru Penggerak dan Sekolah Penggerak. Uji coba Kurikulum Merdeka pada 2021 saja telah menghabiskan biaya sebesar 2,86 Triliun rupiah. Dari total 2500 Sekolah Penggerak, bila dihitung setiap sekolah penggerak yang menjadi ajang uji coba Kurikulum Merdeka telah menghabiskan biaya 114 miliar rupiah. Sedangkan untuk setiap Guru Penggerak (total 18.800), bila kita kalkukasi, setiap guru penggerak menghabiskan biaya sekitar 15 miliar rupiah.

*Tidak Memberdayakan*

Yang menjadi pertanyaan kunci terkait dengan Guru Penggerak dan Sekolah Penggerak adalah apakah selain keistimewaan dan prioritas yang diberikan kepada mereka, program-program Guru Penggerak dan Sekolah Penggerak sungguh-sungguh memberdayakan guru yang sebelumnya tidak berdaya menjadi lebih berdaya?

Di sinilah akar persoalannya. Sebenarnya, status Guru Penggerak dan Sekolah Penggerak itu tidak menambahkan satu pun kualitas tambahan dari guru dan sekolah yang terpilih. Guru penggerak diseleksi dengan kriteria tertentu, sebuah kriteria yang selama ini dianggap sebagai kriteria guru yang baik. Maka, guru tersebut kemudian bisa lolos menjadi Guru Penggerak dan kemudian mendapatkan kesempatan tambahan untuk memperdalam ilmu dan pengalamannya. Jadi dalam hal ini, kebijakan Guru Penggerak itu tidak menambahkan hal-hal baru, sebab hanya melegitimasi status guru sebelumnya sesuai kriteria baru. Padahal, tanpa ada kriteria seperti ini pun, guru tersebut juga sudah memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sama, yang bisa disebut sebagai guru penggerak atau istilah yang lain.

Demikian juga dengan sekolah penggerak. Yang diseleksi sesungguhnya bukan sekolahnya, melainkan Kepala Sekolah sesuai kriteria Kemendikbudristek. Jadi, apa yang sesungguhnya terjadi dalam seleksi Sekolah Penggerak? Yang terjadi adalah Kemendikbudristek sekedar membuat kriteria, lalu menetapkan orang-orang yang sesuai dengan kriteria minimalnya tersebut dengan memberi status Sekolah Penggerak. Tidak mengherankan bila sekolah-sekolah yang sudah ditunjuk menjadi Sekolah Penggerak pun seringkali juga tidak mengalami kemajuan, karena yang bergerak hanya kepala sekolahnya, sedangkan seluruh pelaku kunci, yaitu guru, tidak ikut merasa dilibatkan dalam proses transformasi pendidikan.

Program Guru Penggerak dan Sekolah Penggerak selain sifatnya elitis, sebenarnya secara substansi tidak memiliki inovasi baru selain sebuah kebijakan yang sekedar membuat norma dan kriteria lalu melakukan menetapkan status, baik itu sebagai Guru Penggerak maupun Sekolah Penggerak.

Kelemahan utama program Guru Penggerak dan Sekolah Penggerak adalah tidak adanya proses pemberdayaan yang sesungguhnya. Apakah bisa, kebijakan Guru Penggerak dan Sekolah Penggerak mengintervensi para guru yang sudah enggan belajar, tidak termotivasi, terlalu jenuh dengan beban berat pekerjaan dan administrasi sebagai guru, atau yang sudah putus harapan karena sudah kehabisan asa untuk memperoleh kesejahteraan sebagai guru honorer, akan mendapatkan manfaat dari program Guru Penggerak dan Sekolah Penggerak? Kalau kebijakan hanya mengintervensi hal-hal yang sebenarnya sudah baik, lalu buat apa kebijakan ini bagi sebagian besar guru dan sekolah yang kondisi tidak baik-baik saja?

*Ketidakadilan*

Kebijakan yang sering disanjung sebagai kebijakan inovatif dan berbiaya mahal ini, menurut saya justru mengukuhkan ketidakadilan dan ketimpangan perhatian Pemerintah pada semua pemangku kepentingan, terutama sebagian besar guru dan sekolah yang seharusnya dikembangkan oleh Kemendikbudristek.

Banyak guru dan sekolah tidak tersentuh dengan kebijakan Kemendikbudristek ini. Salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat pernah mempertanyakan besaran anggaran untuk pelaksanaan Kurikulum Merdeka dan penerima manfaatnya, yang di dalamnya terdapat pula program Guru Penggerak dan Sekolah Penggerak. Uji coba Kurikulum Merdeka pada 2021 saja telah menghabiskan biaya sebesar 2,86 Triliun rupiah. Dari total 2500 Sekolah Penggerak, bila dihitung, setiap sekolah penggerak yang menjadi sasaran uji coba Kurikulum Merdeka telah menghabiskan biaya 114 miliar rupiah. Sedangkan untuk setiap Guru Penggerak (total 18.800 dari sekitar 3 juta guru), bila kita kalkukasi, setiap guru penggerak menghabiskan biaya sekitar 15 miliar rupiah.

Memberikan perhatian dan prioritas pada segelintir guru dan sekolah, sementara mengabaikan sebagian besar guru dan sekolah, tentu merupakan sebuah kebijakan yang secara moral dipertanyakan. Kemendikbudristek adalah kementerian teknis yang bertanggungjawab pada pencerdasan bangsa di seluruh wilayah NKRI, bukan pada sekelompok kecil orang yang diberi berbagai macam keistimewaan dan kemudahan.

Kebijakan Guru Penggerak dan Sekolah Penggerak harus segera dievaluasi. Yang berhak maju dan menjadi lebih baik adalah semua guru dan sekolah di Indonesia, bukan segelintir guru dan sekolah saja. Penggerak elitis seperti ini sangat jauh dari spirit gotong royong yang seharusnya menjadi jiwa bagi cita-cita pencerdasan bangsa.

*Doni Koesoema A.* Pemerhati Pendidikan dan Pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Serpong.

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
Print
Scroll to Top
Scroll to Top