Pendataan Pegawai Bukan untuk Pengangkatan ASN, Elshabier :” Cara Pemkab Bima Tidak Holistik dan Data ada Civil Effect dengan Nasib dan Masa Depan”

JejakNTB.com, BIMA | Seperti daerah lainnya, Pemerintah kabupaten Bima saat ini tengah melakukan pendataan pegawai non ASN yang terdiri dari para tenaga penunjang utama (TPU) dan tenaga sukarela yang mengabdi di seluruh unit kerja di jajaran pemerintah daerah.

Pendatan Tenaga Non ASN ini bukan untuk pengangkataan Tenaga Non ASN menjadi ASN, namun bertujuan untuk memetakan dan mengetahui jumlah tenaga non ASN yang mengabdi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Langkah ini merupakan tindak lanjut Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: B/1917/M.SM.01.00/2022 Tanggal 30 September 2022 tentang Tindak Lanjut Pendataan Tenaga Non ASN Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Pada tanggal 6 Oktober 2022 pemerintah daerah melalui surat nomor : 009.1/187/07.2/2022 mengumumkan sebanyak 8.390 daftar nama Pra-Finalisasi Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkukgan Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2022. Pendataan tersebut dilakukan melalui Aplikasi BKN : https://pendataan-nonasn.bkn.go.id dan sudah memasuki tahap Pra Finalisasi.

Bagi Tenaga Non ASN sesuai nama-nama pada lampiran pengumuman dan belum melakukan aduan, agar tetap masuk link dan mengisi data aduan melalui Link :https://helpdesk.bkn.go.id/nonasn. “Daftar nama-nama tenaga Non ASN yang tertera dalam pengumuman selanjutnya dilakukan uji publik. Langkah ini ditujukan untuk mendapatkan umpan balik masyarakat dan memastikan terciptanya transparansi serta menjamin akuntabilitas data.

Pemerintah daerah membuka ruang bagi penyampaian koreksi maupun aduan uji publik terhadap daftar nama-nama Tenaga Non ASN yang diumumkan untuk disampaikan secara resmi melalui Badan, Dinas dan Kecamatan masing-masing kepada BKD dan DIKLAT Kabupaten Bima selama lima hari mulai tanggal 6 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022 dan diharapkan tetap melapor pada Aplikasi BKN melalui Link : https://helpdesk.bkn.go.id/nonasn.

Perbaikan data terhadap koreksi maupun aduan uji publik dilakukan selama sepuluh hari mulai tanggal 11 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022 melalui sistem aplikasi pendataan Tenaga Non ASN BKN. Informasi lebih lanjut akan diumumkan dan dapat dilihat melalui website : https://www.bkd.bimakab.go.id.
Para TPU maupun tenaga sukarela yang melakukan pendataan dihimbau untuk memperhatikan dengan seksama ketentuan yang ada dan memastikan syarat tersebut dipenuhi agar tercakup dalam daftar pendataan.

Menanggapi hal tersebut, Analist Kebijakan Publik, Elshabier Alghura,S.H. menilai langkah pendataan sangat parsial dan tidak holistik, ditengah kebijakan moratorium dan defisit anggaran daerah, Pimpinan DPRD Daerah Kabupaten Bima yakni Saudara Muhammad Ferriyandi tidak melakukan terobosan.

” Kegiatan pendataan ini parsial, dan hanya mengelabui tenaga sukarela yang telah mengabdi lama bahkan hampir mencapai 20 tahun, apa yang dilakukan pemerintah bukan solusi melainkan mempermainkan data saja,” bebernya

Selain itu Elshabier juga mengkritik Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda, Suryadin S.S, M.Si yang tidak melibatkan BKD dan BKN dalam rilis terkait ini.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda, Suryadin S.S, M.Si

 

” Ini menyangkut data dan data ini ada civil-effectnya bagi mereka yang tengah mengabdi sebagai sukarela dan non asn yang memerlukan sosialisasi dari leading sektor yang berkaitan dan berhubungan data, bisa saja ada hal hal lain terkait, saya bukan menyepelekan pak Yan tetapi idealnya ada pernyataan atau email langsung BKN Pusat terkait kebijakan publik ini,” pungkasnya.

Alumni Fakultas Hukum jurusan Ilmu Pidana ini melihat apa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bima bersama Ketua DPRD belum berpihak,

” Harusnya Ketua DPRD nya bisa tanggap terhadap kebijakan semacam ini, bukan duduk diam duit melainkan memikirkan nasib mereka sukarela honorer dan wiyata bhakti lainnya gunakan kapasitasnya dan powernya sebagai legislator untuk melobi di Jakarta. Makanya Rakyat mulai saat ini harus cerdas jangan mau dikelabui terus sesekali angkat bicara soal kebijakan publik Kabupaten Bima yang sama sekali belum jalan dan belum menyentuh rakyat.” Paparnya.

Sementara Non ASN yang telah mengabdi pada Sekolah Dasar yang enggan dikorankam namanya mempertanyakan pula kenapa tidak ada sosialisasi lebih awal terkait kegiatan ini di satuan dan unit kerja masing masing.

” Kita tidak tahu sama sekali, baru dapat informasi setelah kasek menunjukkan whatsapp bersama operatornya seharusnya macam ini perlu ada bintek.dan sosialisasi yang membumi yang dilakukan pemda bersama lainnya apalagi terkadang kita masih gaptek dan kondisi sinyal yang kurang mendukung perlu ada sinergitas  yang baik dalam waktu pendataannya jangan semata mata diserahkan secara mandiri kepada kami,” harapnya.

(RED)

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Berita Terbaru

Scroll to Top