JejakNTB.com, KABUPATEN BIMA | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima dinilai “Loyo” dalam menyelesaikan kasus sengketa lahan SDN Inpres Tololara, Desa Madawau, Kecamatan Madapangga.
Mestinya, sengketa lahan tersebut dapat diselesaikan secepatnya karena berdampak buruk pada proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah setempat.
Salah satu warga setempat, Suryadin mengatakan, sebelumnya lahan SDN Inpres Tololara diklaim oleh warga setempat yang tiada lain adalah Kepala Desa (Kades) Madawau. Saat ini Kades tersebut (Anwar, red) tengah melakukan upaya hukum untuk memenangkan kasus tersebut.
Bahkan sebelumnya, pihak Kades pernah menegur jajaran di sekolah setempat untuk hentikan KBM karena lahan tersebut masih sengketa.
“Imbas dari masalah tersebut terganggu proses KBM. Bahkan sejak muncul masalah tersebut tidak ada proyek pembangunan yang masuk,” ujar Suryadin, Selasa (26/7).
Kata Suryadin, dalam hal ini Pemkab Bima melalui Dinas Dikbudpora mestinya selesaikan masalah yang dirundung sekolah setempat. Jangan biarkan siswa dan siswi jadi korban atas ulah salah satu warga.
“Siswa dan siswi itu generasi yang harus dilindungi dan diperhatikan nasibnya. Bukan dibiarkan dijajah oleh kepentingan seseorang atau golongan,” kecamnya.
Ia berharap, Pemkab Bima dalam hal ini Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE dapat mengambil sikap atau langkah kongkrit, supaya masalah tidak berpolemik dan berimbas pada siswa dan siswi.
“Kasihan siswa dan siswi, mereka wajib dibantu. Sehingga mereka mendapat pembelajaran yang layak,” terangnya.
Wali Murid, Aswadin membenarkan kondisi SDN Inpres Tololara sangat memprihatinkan pasca terjadi sengketa lahan tersebut. Selama itu, sebutnya, belum ada program atau kegiatan rehabilitasi di sekolah setempat.
“Dampak buruk sengketa tersebut tidak ada program yang masuk. Sehingga proses KBM dilakukan seadanya, yakni menggunakan kursi plastik karena bangku tidak ada,” jelas Aswadin.
Ia kuatir, lambat laun sekolah setempat tidak layak dipergunakan akibat tidak ada program yang masuk. Padahal, maju mundur sebuah lembaga pendidikan tergantung sungguh pada fasilitas.
“Tolong jangan biarkan masalah ini berlarut, karena apapun dalilnya kita semua ikut bertanggung jawab atas nasib generasi,” ucapnya.
Sementara itu, pihak Pemkab Bima atau dinas terkait belum dapat dikonfirmasi dan secepatnya akan dihubungi. (****)
