Oleh : Adrian Islah
__________________________________________
Opini, [JejakNTB.com]|Keterbukaan ruang publik (public space) merupakan prasyarat fundamen dalam menghasilkan proses tatanan pemerintah yang demokratis. Dengan adanya keterbukaan ruang publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, implikasinya adalah pada pembangunan yang bersifat partisipatoris. Dengan menempatkan rakyat sebagai mitra yang sebangun dan sejajar.

Kritik yang masif terhadap penguasa yang menjalankan roda pemerintahan merupakan bukti dan tanda bahwa nalar kritis kita masih hidup dan proses demokrasi hari ini masih sehat dan terjaga. Kritik adalah instrumen yang inheren dalam paradigma pembangunan partisipatoris. Karena medium kritik itulah yang akan menciptkan check and balances, sehingga kerja-kerja yang dilakukan oleh pemerintah akan on the track serta sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi. Akan tetapi pada sejarah kekuasaan negeri ini, memiliki kecendrungan yang kurang bersahabat dengan frasa kritik. Bahkan ketika sebuah kriktik dilayangkan seringkali hal tersebut dianggap sebagai bentuk pertentangan terhadap rezim penguasa.
_________________________________________
Ketika kritik yang dibangun secara konstruktif dan substansinya jelas, pemerintah harusnya merasa bahagia karna rakyat begitu luar biasa memberikan perhatiannya kepada proses kerja pemerintah, bukannya malah menganggap itu sebagai rongrongan terhadap tampuk kekuasaanya. Maka tak jarang counter yang dilakukan pemerintah hari ini terhadap proses kritik banyak menggunakan cara-cara yang licik dan picik, agar kemudian kritik tersebut dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat pada umumnya. Sehingga berbagai pernyataan pembelaan diri pun dilontarkan, sembari mensosialisasikan kebijakan-kebijakan narsistis yang sarat pencitraan. Dan membuat ensensi kritik tadi yang sesungguhnya solusi bagi kesejahteraan rakyat, menghilang bersamaan dengan euphoria pernyataan pembelaan diri.

Urgensinya kritikan dalam mewujudkan kekuasaan yang baik juga dilukiskan dengan begitu reflektif oleh seorang Sosiolog Jerman, “kritik terhadap kekuasaan yang tidak jemu-jemunya dan dari saat ke saat, menjaga agar pohon kekuasaan tidak tumbuh mencakar langit, ya kalau mencakar langit maka otoritas (kekuasaan) akan cenderung absolut. Kekuasaan yang absolut ini sedapat mungkin harus dihindarkan, karena absoluditas kekuasaan akan berdampak pada “kemungkaran sosial”, entah itu korupsi, kolusi, maupun nepotisme (KKN), pelanggaran HAM dan tindakan determinasi lainnya.
__________________________________________
Seturut dengan sosiolog Jerman diatas, beberapa abad lampau Khalifah Umar telah mengajarkan kepada kita tentang pentingnya sebuah kritik. Alkisah, dalam suatu kesempatan, seorang sahabat, Khudzaifah bin Al Yaman mendatangi Khalifah, Ia mendapati Umar dengan raut muka yang muram, penuh kesedihan. Ia bertanya, “Apa yang sedang engkau pikirkan wahai Amirul Mukminin?” jawaban Umar sama sekali tak terduga oleh Khudzaifah. Kesedihan dan kegalauan hatinya, bukan karena banyak masalah rakyat yang sudah pasti membuatnya letih.

Kali ini Umar justru tengah khawatir memikirkan kondisi dirinya sendiri. “Aku sedang dihinggapi ketakutan, jika sekiranya aku melakukan kemungkaran, lalu tidak ada orang yang mengingatkan dan melarangku melakukanya, karena segan dan rasa hormatnya padaku,” ujar Umar pelan. Sahabat Khudzaifah segera menjawab, “Demi Allah, jika aku melihatmu keluar dari kebenaran, aku pasti akan mencegahmu.” Seketika itu, Wajah Umar bin Khattab langsung berubah sumringah.

Pesan moral yang dapat kita maknai dari kisah Khalifah Umar diatas adalah apapun otoritas yang kita miliki apalagi otoritas kekuasaan, harus senantiasa disediakan ruang untuk masuknya teguran (kritik), bukan sebaliknya menempatkan kritik sebagai virus yang mengganggu jalanya roda kekuasaan.
___________________________________________
Intelektual yang kritis haruslah selalu dirawat, agar ketimpangan-ketimpangan pada jalannya proses kekuasaan tidak keluar dari jalur kemaslahatan umat, suara rakyat adalah suara tuhan. Sebaliknya, intelektual yang hanya bisa menjilat dan manut-manut saja serta tunduk dan patuh pada kebijakan penguasa yang sesungguhnya bertentangan dengan kepentingan rakyat, dianggap sebagai sahabat yang harus diakomodir dan diberi apresiasi padahal mereka adalah penjilat yang menjual moralitas intelektualnya sebagai mahluk tuhan yang berpikir, miris.

Kritik sosial harus senantiasa hidup dan terinternalisasi serta terefleksikan pada masyarakat daerah Dompu. Karena dengan semangat kritik yang konstruktif akan membawa kita pada masa depan daerah yang cemerlang. Aamiin ya rabbal alamin….

REFLEKSI DIRI…