Pekerjaan Drainase Taloko Sanggar yang Dianggap Tidak Tuntas, Ternyata Ini Kronologisnya dari HRD PT. Lancar Sejati

HRD PT. Lancar Sejati
Abdullah, S.H., M.H.

 

JejakNTB.com | Proyek Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang dikerjakan      PT. Lancar Sejati yang berlokasi di Desa Taloko Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima telah selesai dan dalam proses audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pekerjaan tersebut merupakan Kegiatan Program percepatan tahun jamak      2020/2023, pekerjaan tersebut mendapat sorotan utama pada pekerjaan minor saluran drainasenya dari kegiatan jalan dan jembatan yang menelan anggaran kurang lebih 31 miliar pada tahun anggaran 2022.

Minor drainase yang sempat disoalkan bahkan diberitakan itu sebenarnya bukan tidak dikerjakan atau disisakan menjadi persoalan melainkan karena ada masalah diluar batas kewajaran atau istilahnya force majeure by sabotage of oknum.

Pejabat Pembuat Komitmen  (PPK) pekerjaan infrastruktur jalan jembatan Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Barat, Miftahuddin Anshary dihubungi di Mataram, Jumat, mengatakan terkait yang menjadi polemik drainase, sudah siap dikerjakan saat itu, tapi mendapat gangguan sosial dari beberapa oknum yang bergantian, berkali kali, sampai pekerja, pelaksana, maupun pengawas sering mendapat ancaman selama proses kegiatan itu berlangsung.

” Pekerjaan ini adalah Kegiatan Program Percepatan tahun jamak 2020 / 2023, dikerjakan oleh PT Lancar sejati. Terkait yang menjadi polemik drainase, sudah siap dikerjakan, tapi mendapat gangguan sosial dari para oknum yang meminta jatah maupun oknum yang tidak suka dengan adanya kegiatan yang tengah berlangsung saat itu ” kata Miftah.

Ia menjelaskan bahwa bukannya para pekerja tidak mau mengerjakan item minor tersebut tetapi para pelaksana dan pengawas mendapat ancaman, gangguan bahkan material kegiatan kerap dicuri oleh oknum di lokasi pekerjaan sehingga kerja minor drainase pada titik tersebut terhambat akibat ulah tak bertanggungjawab oknum oknum sehingga kegiatannya pun sempat dikawal oleh APH satuan Brimob saat itu dan dengan terpaksa kegiatan drainase tetap terlaksana namun dialihkan ke titik lainnya.

Miftahurrahman mengetahui hal tersebut dari sejumlah pengawas dan konsultan serta pekerja di lapangan yang bekerja . Hal itu pun menjadi tanggungjawab PT. Lancar Sejati yang telah dinyatakan sebagai pemenang tender dan penanggungjawab dari pelaksanaan proyek infrastruktur dibawah kontrol Dinas PUPR Provinsi tersebut.

Direktur PT. Lancar Sejati saat dihubungi via ponsel Minggu, (26/11) senada dengan apa yang dikemukakan PPK Dinas PUPR NTB, Miftahurrahman Anshary.

” Itu dulu, setahu saya sebenarnya itu drainasenya memang ada tapi karena ribut – ribut itu, orang ndak bisa kerja. Akhirnya sepakat untuk memindahkan tempat drainasenya yang bermasalah gitu lhooo. Bagaimana bisa kerja kita setiap harinya di awasi Brimob mas, iya lebih keras disana (Taloko.RED) dari pada di Papua, kita didampingi Brimob terus itu dan teman teman pekerja merasa enggak nyaman untuk bekerja dan menuntaskan item minor drainase.

Masih Mas Arif dirinya mengaku bahkan ada pekerja dan pengawas maupun konsultan yang mengundurkan diri juga gara gara persoalan keributan di lokasi proyek saat PT. Lancar Sejati memasuki kegiatan minor drainase di wilayah Sanggar

” Nah, Silakan hubungi Bagian Humas yang lebih tahu kronologisnya,” pesan Arif sambil mengakhiri percakapan.

Humas PT. Lancar Sejati, Abdullah, SH.,MH yang dikonfirmasi wartawan  terkait masalah dan kendala minor drainase taloko sanggar tidak dikerjakan dan ditinggalkan pekerja mengatakan bahwa Pekerjaan ini adalah Kegiatan Program Percepatan tahun jamak 2020 / 2023,

” Ini proyek program percepatan tahun jamak dari tahun 2020 sampai tahun 2023, berdasarkan perencanaan memang ada banyak pekerjaan seperti pekerjaan badan jembatan, ada pengaspalan, drainasenya dll. Nah, setelah kita lewati semua proses itu ternyata kendala utama yang sangat signifikan adalah keadaan sosialnya yang sangat massive terjadi di lokasi pekerjaan kegiatan tersebut,” beber Abdullah pada jejakntb.com

Masih Abdullah, dirinya selaku HRD sangat ingat kejadian dan kronologis mengapa drainase itu kondisinya sepwrti itu,

“Kami dihalang halangi bahkan pada saat proses pekerjaan itu beberapa karyawan kami dilapangan itu ada yang dipukul lalu ada juga yang dikejar kejar pakai parang dan bahkan teman teman pemuda di situ (TKP.RED) bertindak terlalu jauh pada kami, padahal beberapa kali sudah dilakukan pertemuan dan seingat saya ada empat kali yakni di Kantor Camat Sanggar tiga kali dan ditengah kampung Taloko satu kali bahkan surat pernyataan pun akhirnya dibuat dengan maksud untuk meredam gejolak massive yang mengganggu jalannya kegiatan proyek infrastruktur tersebut,

Berbagai cara dan pendekatan sudah diusahakan demi terjadinya keharmonisan dalam menuntaskan pekerjaan proyek untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat tersebut,

Usaha dan ikhtiar yang dilakukan pihak pelaksana dan penanggungjawab kegiatan yakni PT. Lancar Sejati ternyata tidak membuahkan hasil malah keadaan dan kondisi pun semakin memburuk dimana sejumlah pekerja merasa tidak aman dan nyaman bekerja untuk menyelesaikan tugas yang telah dipercayakan.

” Masyarakat berjanji bahwasanya tidak akan mengganggu pekerjaan itu namun eh ternyata usaha jauh panggang dari api, karena memang ada 1 hingga 2 orang oknum yang memanfaatkan kehadiran pekerjaan itu dan kami pun pernah dimintai uang oleh anak anak itu, pernah juga kami kasi karena itu juga bagian dari keterlibatan disitu untuk membantu kegiatannya,” terang Doel Lawyer sapaan akrabnya.

Kalau ditanya sejauhmana kearifan lokal para pekerja dan penanggungjawab Om Doel mengaku sudah sangat lebih dari ikhtiarnya,

“Mereka juga minta kerjaan di kami alhamdulillah kami beri kesempatan dan ruang buat warga sekitar lokasi kegiatan, ada dua orang saat itu khusus karyawan kami kasih dan beri kesempatan dan pada akhirnya bekerja bersama sama,” paparnya.

Namun kebaikan dan kearifan lokal serta partisipasi kami rupanya tidak dihargai dengan baik, ternyata kebaikan kebaikan yang kami berikan selama kami datang membawa kegiatan untuk membangun Desa itu rupanya tidak dimaknai secara arif dan bijaksana melainkan selalu timbul masalah.

” Tetap saja begitu Om, dan masalah kerap muncul secara terus menerus dan tak pernah nyaman kami bekerja padahal kewajiban kami menuntaskan item minor drainase suatu keharusan tepat waktunya sesuai schedule dan timing yang telah ditetapkan perusahaaan tempat kami bekerja,” sambungnya.

Masih Doel Lawyer mengisahkan,”Di hari berikutnya muncul lagi persoalan yang sama mereka mengancam lagi, minta kami untuk memfasilitasi keinginannya yang sangat tidak masuk diakal, karyawan karyawan itu ada yang disetop dipukul dan ada yang sampai dikejar pakai parang dan peristiwa semacam itu berlangsung selama proses pekerjaaan infrastruktur Taloko Sanggar sehingga menghambat progressifitas kegiatan PT Lancar Sejati  dalam penuntasannya.

Berbagai hal dan upaya sudah diberikan dan disumbangsihkan guna meredam gejala dan gejolak anomie tersebut karena itu tugas negara yang harus segera dituntaskan namun apa daya gangguan demi gangguan kerap menghantui para pekerja selama kegiatan berlangsung.

” Saya selaku HRD selalu menghadapi warga setempat, ketika mereka meminta pekerjaaan, uang, material bahkan nyaris nyawapun kami melayang saking baiknya kami terhadap masyarakat demi membangun dan memperbaiki kampumg halamannya namun mashaaAllah selalu kearifan tersebut sangat menjauh dari kita padahal selalu kita baik, selalu kita ramah bahkan berbagi pun sering namun tak pernah dianggap juga ibarat air susu dibalas tuba dan sudah di kasi hati mau jantung,”

Bahkan pasangan drainase dimaksud pernah diutarakannya untuk dikerjakan warga setempat pun tetap kita kasih om, tetapi harganya ditentukan sendiri.

” Harga tawarannya terlalu tinggi bahkan selangit harganya dari harga ketetapan pemerintah , minta harganya yang terlampau sangat tinggi sehingga pemerintah tidak mampu membayarnya bahkan perusahan bisa nombok, ”

Dari kejadian tersebut akhirnya komunikasi selalu buntu dan kerap menghasilkan kekesalan di pihak warga dan masyarakat itu sendiri. Bahkan menurut pengakuan HRD yang akrab disapa Doel ini mengaku pula pernah dimintain uang sebesar 8JT saat kegiatannya pun tetap diberikan.

Saya bawa sendiri ke teman teman itu untuk bagi anak anak muda mengakunya, karena kegiatan proyek kita itu panjang akhirnya kita ngasih karena kita pikir uang 8 jt itu untuk kegiatan kepemudaan dan lain lain akhirnya keputusan saya tetap saya berikan namun sayang itu semua ternyata tidak ada imbal baliknya melainkan kekisruhan tetap berlangsung di lokasi proyek.”

Mesjidnya kita bantu saat itu, bahkan smelter dan karyawan itu banyak teman teman disana (lokasi.RED) minta dimasukkan yach tetap kita akomodir demi kemaslahatan dan kebaikan bersama namun tetap saja tidak dianggap dan dipandang sebagai kontribusi malah makin dimusuhi dan dibaperi.

Dua orang diakomodir sebagai karywan tetapi yang tidak pernah menemukan titik temu itu adalah pengerjaan kegiatan drainase dan menyebabkan maslalah karena warga setempat menginginkan harga sesuai keinginan mereka bukan berdasarkan ketetapan pemerintah khan nggak mungkin lah itu.,”

Jadi karena pekerjaan kami di Taloko di ganggu terus akhirnya pekerjaan ini terhambat bahkan ironisnya terakhir kalinya kami saat hendak melakukan pengaspalan sejumlah pekerja di halangi,” aspal kami dihadang beberapa kali dan karena kondisinya seperti itu akhirnya kami minta bantuan teman teman Brimob,”.

Bayangkan kegiatan infrastruktur teraebut sempat dijaga oleh Brimob

Coba bayangkan masuk di logika kah itu kita datang perbaiki kampung halamannnya jalan mereka dan mereka yang nikmati bahkan ini perintah pemerintah nah kita gunakan alat negara untuk melindungi khan kacau itu namanya yang pada akhirnya biaya keamanan pun dengan sangat terpaksa dikeluarkan hanya untuk itu dan coba aman enggak mungkin kita pakai APH.,”

Kita biayai teman teman Brimob untuk jaga jangan sampai selama proses pengaspalan itu kami diganggu nah oleh karena tidak ada jaminan keamanan pekerjaan kami selama berada di lokasi itu akhirnya kami memgajukam permohonan ke Dinas PUPR Provinsi NTB yang disertai dengan dokumen foto, video, dan berita acaranya serta dilampirkan dengan alasan alasan tersebut

Akhirnya setelah dirapatkan persoalan tsb pihak PUPR mengizinkan untuk memindahkan lokasi itu dengan jumlah pekerjaan yang sama dan tidak mungkin karyawan bisa nyaman bekerja jika di lokasi terkena ancaman walau ancaman itu sekali apalagi berkali kali.

Nggak bisa kerja orang, apalagi kita yang HRD ini nggak mungkin setiap hari ada di lokasi mengingat ada banyak pekerjaan lain juga yang dilakukan, teman teman pekerja itu tidak nyaman kalau digitukan terus bang

Bahkan Om Doel mengaku karyawannya pernah dipukuli oknum warga sampai sobek dan dirawat di Rumah Sakit

” Diancam pakai parang dan disumpah serapah dengan cacian makian kotor kerap menimpa pekerja infrastruktur jalan dan jembatan Taloko Sanggar sehingga tak satupun pekerja dan karyawan PT Lancar Sejati yang mau lagi betah dan bertahan di lokasi proyek,

Saking parahnya tak satupun karyawan mau bekerja lagi karena merasa nyawanya kerap terancam oleh oknum tak bertanggungjawab dan tak mau juga mereka mempertaruhkan nyawanya hanya karena ingin tetap ngotot disitu dengan pekerjaan orang lain dan nggak mungkin bisa bekerja juga,”

“Hari ini bicaranya oke, besok berubah lagi dan minta uang lagi khan kacau itu dan kalau abang nggak percaya sama saya silakan konfirmasi sama pak kades nya bahkan camatnya. Kita sudah 4 kali melakukan mediasi soal kejadian yang sangat memalukan ini namun semuanya hambar dan tidak ada hasilnya. Setiap diundang ke kantor mereka datang namun tetap saja tidak ada titik temunya dan tidak semuanya orang disitu begtu dan hanya beberapa orang saja oknum yang sengaja melakukan hal hal kurang terpuji seperti itu.

Setiap pertemuan selalu dilibatkan Camat Sanggar Kades Taloko bahkan Kapolsek Sanggar kita terus dan tetap undang begitu dan karena semua usaha tidak mempan akhirnya pekerjaan minor drainase itu dipindahkanlah ke tempat lainnya dengan jumlah pekerjaan yang sama dan dengan jumlah uang yang sama pula dan tak dikurangi sepeser pun  dan apabila pekerjaan kami dianggap tidak maksimal akan ada pemerintah yang mengawasinya

“Kalau ada volume pekerjaan yang kurang yach kita kembalikan uangnya khan gitu prosedurnya tetapi memang aneh kita tidak faham cara berpikirnya seperti apa oknum oknum tersebut,” pungkasnya. (RED)

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
Print
Scroll to Top