Panglima Sanggar Bantah Hapus Status dan Nyatakan dengan Tegas Akan Mengusut Tuntas Semua Kasus Mega Proyek PUPR NTB yang Menyengsarakan Rakyat

Pimpinan LPPK Hendriwan 
(Panglima Sanggar)

 

JejakNTB.com | Ketua LPPK Hendriwan atau yang akrab disapa Panglima Sanggar membantah telah menghapus status atau postingannya yang menyoal terkait dengan proyek infrastruktur jalan provinsi Nusa Tenggara Barat yang menurutnya dianggap momok bahkan sebagaimana yang ditulis oleh koran ini sebelumnya. Dia menegaskan pula bahwa temuan yang didapatkannya bukan hoaks melainkan nyata adanya di lapangan.

Bahkan Hendriwan yang akrab disapa Panglima Sanggar tidak menyangkal mengupdate status yang menohok dengan kritikan kritikan pedas yang dialamatkan kepada Kepala Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ir H Ridwansyah yang juga Calon Bupati Dompu untuk 2024 mendatang.

” Perbaiki narasi beritanya kapan saya menghapus postingan kritikan terhadap Dinas PUPR dan pada intinya kalau saya sudah mulai pasti akan saya selesaikan secara tuntas dan mohon beritanya harus dibaca baik baik jangan asal tulis, tegasnya sebagaimana dikutip di akun Facebook jejakNTB yang dirilis di kolom komentar.

Sebelum Hendriwan,mengutip Media Dinamika Global. Id. menyoroti terkait Kegiatan Proyek Infrastruktur jalan Provinsi NTB yang dianggap momok dan menyisakan persoalan buruk sehingga masih menjadi buah bibir di masyarakat Taloko Sanggar karena meninggalkan persoalan.

Sebagai bentuk kekecewaannya terhadap proyek infrastruktur jalan itu Hendriwan bersama LPPK melakukan aksi blokade jalan di depan Kantor Desa Taloko, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, Jum’at (25/11).

Selain berorasi massa juga melakukan aksi blokade sambil membakar ban bekas diatas jalan lintas Provinsi Nusa Tenggara Barat dan aksi tersebut dikawal ketat jajaran dan personil Polsek Sanggar Kabupaten Bima.

Hendriawan Dan kawan-kawan (DKK) menyampaikan, masyarakat kecamatan sanggar terutama masyarakat Desa Taloko dihadapkan dengan polemik, hadirnya proyek infrastruktur jalan provinsi NTB yang dikerjakan oleh PT Lancar Sejati masih banyak yang belum diselesaikan dan tidak sesuai, bestek dan melanggar prosedur.

Temuan LPPK di lapangan banyak kejanggalan kejanggalan di lokasi proyek, salah satunya adalah Drainase sepanjang jalan di Desa Taloko, Kecamatan Sanggar tidak sesuai dengan Bestek/Gambar dan dikerjakan asal jadi saja oleh pelaksana proyek dan akibat proyek belum diselesaikan hingga terdampak banjir pada rumah warga.

“Sekarang musim hujan, warga harus menghadapi kebanjiran sampai didalam rumahnya akibat pekerjaan proyek tersebut dikerjakan asal jadi atau melanggar prosedur,” ujar Hendriwan disapa akrab Panglima Sanggar.

Lanjut Panglima Sanggar, seharusnya kehadiran Mega proyek ini memberikan dampak buruk bagi masyarakat kecamatan sanggar lebih khususnya masyarakat Desa Taloko.

“Kami menduga kuat Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB melakukan Konspirasi selubung dengan PT Lancar Sejati dan Pelaksana Proyek,” tutur Putra Desa Taloko ini.

Disisi lain, Hendriwan menegaskan, terkait dengan Galian C yang dilakukan PT Lancar Sejati di sekitar lokasi proyek tanpa mengantongi ijin. Sesuai UU nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batu bara, dan pasal 35 menjelaskan, bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian. nomor induk berusaha sertifikat standar; dan/atau izin. Izin sebagaimana dimaksud adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak atau Perjanjian, izin pertambangan Rakyat (IPR), SIPB, Izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan.

“Hasil intevigasi kami di lokasi proyek tidak mengatongi ijin Galian C dan PT Lancar Sejati melakukan Galian C secara Ilegal,” tegas Hendri.

Menurut Kajian dan analisa kami, didalam undang-undang penambangan, pasal 58 dan 35 jelas bagi setiap orang melakukan penambangan tanpa ijin akan dipidanakan Penjara paling lama 5 tahun, atau denda paling banyak Rp.100 Miliyar.

“Dalam waktu dekat ini, kami dari LPPK akan melaporkan secara resmi di Polda NTB,” tutur Hendri merupakan pentolan aktivis Lanang Buana di ibu kota provinsi NTB.

Sambung Hendriwan, kami mendesak Gubernur NTB, Zul Kiflimansyah segera copot jabatan Kepala Dinas PUPR NTB, Ridwansyah diduga aktor mafia proyek infrastruktur jalan provinsi NTB di wilayah kecamatan Sanggar.

“Kami akan melakukan konsolidasi besar-besaran untuk aksi Jilid II di Depan Kantor Gubernur NTB, guna memastikan keseriusan Gubernur mencopot Ridwansyah selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB dari jabatannya,” pungkasnya

Pantauan langsung awak media ini, akhirnya massa aksi ditemui oleh Sekertaris Desa Taloko, Al Furkan mengatakan, kami sebagai pemerintah Desa akan upaya melakukan koordinasi dengan pihak Kecamatan, pihak PT Lancar Sejati, pemerintah Daerah, pemerintah provinsi NTB.

“Proyek ini, kami tidak memiliki kewenangan untuk memberikan kepastian menyelesaikan pekerjaan proyek ini dan kami hanya bisa berkordinasi terkait tuntutan demonstran adik-adik yang tergabung di LPPK,” ucapnya.

Sambung Sekdes, terkait dugaan Galian C secara Ilegal oleh adik-adik LPPK, kami dari pemerintah Desa tidak mengetahui terkait adanya galian C dan tidak pernah memberikan ijin.

“Mungkin, ada salah satu oknum yang bermain,” pungkasnya.

Sebagaimana dilansir dari awak media Media Dinamika Global.id, selesai Sekdes memberikan tanggapan, massa akhir membubar diri di tempat dan Aksi Blokade jalan ini berjalan dengan lancar dan aman.

1. LPPK mendesak Dinas PUPR NTB Segera panggil PT. Lancar Sejati selaku pemenang tender dan pelaksana Proyek Infrastruktur Jalan Provinsi NTB di wilayah Desa Taloko, Kecamatan sanggar.

2. LPPK mendesak Dinas PUPR NTB panggil dan adili PT Lancar Sejati melakukan galian C Secara Ilegal di sekitar lokasi proyek.

3. LPPK mendesak Gubernur NTB segera Panggil,Adili dan Copot Kepala Dinas PUPR NTB.(Sumber. Surya Ghempar/RED).

Menanggapi isu dan yang dikemukakan LPPK, maupun pemberitaan media,

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan infrastruktur jalan jembatan Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Barat, Miftahuddin Anshary dihubungi di Mataram, Jumat, mengatakan terkait yang menjadi polemik drainase, sudah siap dikerjakan saat itu, tapi mendapat gangguan sosial dari beberapa oknum yang bergantian, berkali kali, sampai pekerja, pelaksana, maupun pengawas sering mendapat ancaman selama proses kegiatan itu berlangsung.

” Pekerjaan ini adalah Kegiatan Program Percepatan tahun jamak 2020 / 2023, dikerjakan oleh PT Lancar sejati. Terkait yang menjadi polemik drainase, sudah siap dikerjakan, tapi mendapat gangguan sosial dari para oknum yang meminta jatah maupun oknum yang tidak suka dengan adanya kegiatan yang tengah berlangsung saat itu ” kata Miftah.

Ia menjelaskan bahwa bukannya para pekerja tidak mau mengerjakan item minor tersebut tetapi para pelaksana dan pengawas mendapat ancaman, gangguan bahkan material kegiatan kerap dicuri oleh oknum di lokasi pekerjaan sehingga kerja minor drainase pada titik tersebut terhambat akibat ulah tak bertanggungjawab oknum oknum sehingga kegiatannya pun sempat dikawal oleh APH satuan Brimob saat itu dan dengan terpaksa kegiatan drainase tetap terlaksana namun dialihkan ke titik lainnya.

Miftahurrahman mengetahui hal tersebut dari sejumlah pengawas dan konsultan serta pekerja di lapangan yang bekerja . Hal itu pun menjadi tanggungjawab PT. Lancar Sejati yang telah dinyatakan sebagai pemenang tender dan penanggungjawab dari pelaksanaan proyek infrastruktur dibawah kontrol Dinas PUPR Provinsi tersebut.

Direktur PT. Lancar Sejati saat dihubungi via ponsel Minggu, (26/11) senada dengan apa yang dikemukakan PPK Dinas PUPR NTB, Miftahurrahman Anshary.

” Itu dulu, setahu saya sebenarnya itu drainasenya memang ada tapi karena ribut – ribut itu, orang ndak bisa kerja. Akhirnya sepakat untuk memindahkan tempat drainasenya yang bermasalah gitu lhooo. Bagaimana bisa kerja kita setiap harinya di awasi Brimob mas, iya lebih keras disana (Taloko.RED) dari pada di Papua, kita didampingi Brimob terus itu dan teman teman pekerja merasa enggak nyaman untuk bekerja dan menuntaskan item minor drainase.

Masih Mas Arif dirinya mengaku bahkan ada pekerja dan pengawas maupun konsultan yang mengundurkan diri juga gara gara persoalan keributan di lokasi proyek saat PT. Lancar Sejati memasuki kegiatan minor drainase di wilayah Sanggar

” Nah, Silakan hubungi Bagian Humas yang lebih tahu kronologisnya,” pesan Arif sambil mengakhiri percakapan. (TIM)

 

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Berita Terbaru

Scroll to Top