Mataram, JEJAKNTB||Alih-alih menjadi pesta olahraga rakyat yang inklusif, Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional (FORNAS) VIII di Nusa Tenggara Barat (NTB) justru menyulut kontroversi.
Wartawan dilarang meliput acara pembukaan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) NTB. Larangan ini dilakukan tanpa alasan resmi dan menimbulkan pertanyaan besar: apa yang disembunyikan?
Kebijakan sepihak ini dinilai sebagai bentuk diskriminasi terhadap kebebasan pers dan pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan informasi publik.
Apalagi, kegiatan ini dibiayai menggunakan anggaran publik yang bersumber dari APBD NTB.
“Ini sangat disayangkan. FORNAS adalah event nasional, menggunakan uang rakyat. Wartawan wajib diberi akses karena publik berhak tahu. Ini bukan milik pribadi panitia,” tegas Ketua Media Independen Online (MIO) Provinsi NTB, Feryal Mukmin, Sabtu (26/7/2025).
Feryal MP, yang menyebut larangan peliputan sebagai bentuk pembungkaman media lokal.
“Yang dilibatkan hanya media-media tertentu. Media lokal dibungkam, ini jelas-jelas tebang pilih informasi. Panitia seolah menjadikan FORNAS sebagai panggung eksklusif, bukan untuk rakyat,” ujar Feryal.
Menurutnya, sikap ini mempermalukan NTB secara nasional dan melanggar etika komunikasi publik dan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.
Panitia dan Diskominfotik NTB dinilai gagal memahami bahwa acara ini adalah milik publik, bukan proyek pribadi yang boleh ditutup-tutupi.
Sementara itu, saat dikonfirmasi, panitia saling lempar tanggung jawab. Beberapa menyarankan untuk bertanya kepada Ketua Panitia, Nauvar Furqoni Farinduan, namun hingga berita ini diturunkan belum ada pernyataan resmi.
“Ini diskriminasi media. Memilih siapa yang boleh liput dan siapa yang tidak. Ini berbahaya bagi demokrasi,” tambah Feryal.
FORNAS yang seharusnya menjadi ruang sportivitas dan inklusivitas, kini berubah menjadi simbol arogansi dan pembatasan informasi.
Pembungkaman terhadap jurnalis, terutama media lokal, bukan hanya mencederai semangat pers, tapi juga menghancurkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran negara.
Masyarakat berhak tahu ke mana uang mereka digunakan. Jika panitia FORNAS VIII NTB menutup pintu transparansi, publik justru semakin curiga bahwa ada yang tidak beres di balik kemegahan seremoni.
Apakah ini bentuk baru oligarki informasi di daerah? Ataukah hanya kepanikan akan pengelolaan anggaran yang tak siap dikritik?
Publik menanti klarifikasi. Dan jika tak ada, laporan ke Dewan Pers dan Komisi Informasi bisa menjadi jalan hukum berikutnya.
Pewarta : Roel| Editor : Redaksi
