Meski Tersandung Kasus dan Dipidana Wawali Bima Tidak Dipecat dari Ketua Partai, H. Muazzim: Feri Sofyan Kader Terbaik, Tidak Ada AD /ART yang dilabrak bahkan itu bukan terkait Korupsi”

JejakNTB.com | Sepertinya Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN NTB masih sayang dengan Fery Sofian SH, Ketua DPD PAN Kota Bima saat ini. Buktinya meski menyandang status terpidana dan tengah menjalani hukuman, Ferry masih resmi sebagai kader maupun pengurus Partai berlambang matahari itu, dan dia tidak dipecat dari keanggotaan partai.

Bahkan posisi Fery Sofyan sebagai Ketua DPD PAN Kota Bima, tidak non aktif. Hanya saja, ditunjuk pelaksana tugas agar roda partai tetap berjalan seperti biasanya.

” Fery Sofyan tidak dipecat dari keanggotaan maupun sebagai pengurus partai,” tegas Ketua DPW NTB H. Muazzim Akbar, S.Ip. kepada sejumlah Wartawan, Minggu (9/10).

Menurutnya, Fery Sofian adalah kader terbaik PAN satu satunya kader terbaik di NTB yang duduk di eksekutif. Selain itu sambungnya hal lain yang menjadi pertimbangan partai , yakni perkara yang didakwa kepada Fery Sofian tidak berkaitan dengan pidana korupsi.

“Itu kan kaitan dengan pembangunan jembatan tracking Mangrove di Kolo, bukan kaitan dengan korupsi, hanya pelanggaran administratif, ucapnya.

Muazzim mengakui Fery Sofian sosok yang membawakan partai selama ini. Tidak pernah berbuat tercela. Menyinggung amanat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Muazzim memastikan ada aturan turunan dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tersebut.

” Ada turunan dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang menjadi acuan kita ada pula kebijakan internal partai,” tuturnya.

Mengingat Feri Sofian tengah menjalani hukuman dan posisi Ketua Partai di daerah tidak boleh lowong maka dalam waktu dekat akan ditunjuk pelaksana tugas.

” Pelaksana tugas ini akan ditunjuk secara internal partai, melalui rapat internal. Hasil rapatnya akan diteruskan ke DPP,” terangnya.

Apakah nanti setelah selesai menjalani hukuman Sambung Muazzim, Fery Sofian akan aktif kembali sebagai Ketua DPD PAN Kota Bima belum dapat dipastikan.

” Nanti kita lihat kedepan, perkembangannya seperti apa setelah beliau selesai menjalani hukuman, ” pungkasnya.

Dalam peraturan partai pasal 7 ayat (2) mengamanatkan partai dapat menjatuhkan sanksi kepada anggota atau pengurus partai apabila melakukan tindak pidana,”

Pada huruf b berbunyi, melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Ayat (4) berbunyi, bagi pengurus partai yang berstatus terdakwa dapat diberhentikan sementara dengan usulan Rapat Dewan Harian pimpinan Partai sesuai dengan tingkatan masing masing.

Pasal ( 6 )berbunyi pengurus yang bersangkutan tidak dapat menjadi pengurus sebagaimana dimaksud pasal (4) kecuali ada surat pemberhentian penyidikan/penuntutan dan atau telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa yang bersangkutan tidak bersalah. (TIM)

 

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Berita Terbaru

Scroll to Top