Ketua Orprof FGII Pusat minta Kepala Daerah arusutamakan Nasib Honorer ketimbang Vested Interest

JejakNTB.com |Terkait wacana  budget pembelian kendaraan dinas Kepala dan Wakil Kepala Daerah senilai 2,8 miliar untuk Bupati dan Wakil Bupati Bima yang saat ini viral diberitakan media online maupun lainnya adalah kapasitas anggota dewan tak bisa dinafikan selaku legislatif yang memiliki fungsi kontrol dan mengawasi budgeting memang sudah ranahnya.

Polemik itu juga merupakan sesuatu yang lumrah dan wajar mengingat kondisi saat ini sangat memukul semua kalangan, ekonomi makin terhimpit dan kesenjangan terus melebar dan ditambah lagi dengan ketiadaan pemasukan dan diperburuk nilai inflasi dan defisit anggaran belum lagi sisi anggaran yang dipangkas hanya untuk sebuah alibi pandemi.

Aktifis Prodem jejaring Kemanusiaan Elshabier Alghura menilai  saat ini Kabupaten Bima lagi menghadapi masalah cukup banyak selain anggaran daerah yang sangat minim juga perputaran ekonomi tidak berjalan sehat dan normal, banyak faktor penyebabnya termasuk sikap dan perilaku birokrasi yang tidak konsisten dengan keadaan keuangan dan kas daerah.

” Saya lebih suka membahas masalah kekurangan guru yang hampir merata di 18 Kecamatan ketimbang membahas soal Alphard dan lainnya, tutur Elshabier.

Berdasarkan informasi yang terhimpun media viral beberapa media memberitakan hal yang berkaitan dengan pengadaan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati Bima yang diasumsikan “Abal Abal” dan dibantah Suryadin dengan elakan Pengadaan Kendaraan sesuai aturan bahkan lebih ramai lagi diberitakan.

Saat ini Kabupaten Bima dalam kondisi stagnan dan ketiadaan progress serta kebanggaan yang mengarah kepada makin menggeliatnya pert8mbuhan ekonomi maupun lainnya,

Ambil contoh hasil pertanian seperti bawang dan jagung serta padi tidak sama sekali teratasi dengan porsinya secara proporsionalitas, hasil produksi meningkat dan tidak dibarengi harga yang layak untuk kesejahteraan para petani dan nelayan kita.

Dunia usaha terutama usaha kecil menengah dan mikro maupun skala makro belum tersentuh dan terpola dengan sentuhan campur tangan pemerintah daerah dalam turut menyokongnya, UMKM masih mengandalkan utang sementara modal masih belum bisa disediakan guna memaksimalkan elan vitalnya.

Dan terkini adalah persoalan mutu pendidikan yang berdasarkan hasil survei Bima berada pada urutan ter buncit Se Indonesia,

Ketua Umum FGII, Dra Tety Sulastri L sempat melihat bahwa Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kekurangan guru saat ini sebanyak 1.830 orang guru ASN pada tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah [SMP]

” Kita mengetahui hal tersebut dari Dirjen GTK Kemendikbudristekdikti Dr Iwan Syahril sesuai diajukan terbaru, sekitar 25 Oktober lalu proposal tersebut tertera dan telah masuk meja kementerian untuk permohonan formasi guru PNS dan PPPK, ucapnya.

Mengacu kepada hal tersebut kebijakan publik yang sangat tepat diambil adalah membijaki segala hal dengan penuh kearifan dan kesederhanaan bukan sebaliknya,

Dalam teori kebijakan, segala keputusan yang akan diambil perlu ditimang kembali guna menghindari resistensi massives apakah sikap menerima rencana pengadaan barang jasa yang telah diketahui draft RAPBD meski itu merupakan penjabaran kebijakan umum anggaran dan prioritas serta alasan alasan lainnya, hemat publik barangkali beda dengan persepsi birokrasi. Hal tersebut biasa terjadi dan silahkan dicerna dan dicermati dinamikanya. [RED]

 

 

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
Print
Scroll to Top
Scroll to Top