Kenang Kudatuli, PDIP Ingatkan Jangan Pilih Pemimpin Berlumur Darah

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan orang yang tangannya berlumuran darah tak bisa jadi pemimpin. (Arsip PDIP)

 

Jakarta, JejakNTB.com |Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyebut peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 atau yang dikenal dengan “Kudatuli” merupakan tonggak sejarah bagi PDIP.
Dia bercerita peristiwa penyerangan kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro 58 Jakarta Pusat saat itu tak bisa dilepaskan dari pemerintah rezim Orde Baru.

Hasto menyebut peristiwa itu harus menjadi pembelajaran bagi PDIP bahwa kekuasaan tidak bisa dibangun dengan cara-cara otoriter. Dia pun mengatakan orang yang berlumur darah tak boleh memimpin.

 

“Yang namanya pemimpin itu tidak bisa hadir tanpa langkah yang membangun peradaban, pemimpin tidak bisa hadir ketika tangannya berlumuran darah, pemimpin tidak bisa hadir ketika memiliki rekam jejak yang digelapkan oleh nilai-nilai kemanusiaan yang membutakan hati nuraninya itu,” kata Hasto di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (27/7).

Hal serupa secara gamblang disampaikan politikus PDIP Ribka Tjiptaning. Ribka awalnya berkelakar menawari Direktur Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII) Usman Hamid untuk menjadi caleg dari PDIP.

Dia menyebut nama sejarawan Bonnie Triyana yang akan maju jadi caleg di Dapil Banten I. Menurut Ribka tak masalah jika Usman ingin menjadi caleg dari PDIP. Dia pun berseloroh asal jangan pilih calon presiden yang berlumur darah.

“Bung Bonnie sudah caleg, besok besok bung Usman. Yang penting kita jangan pilih presiden yang berlumuran darah,” kata dia.

Ribka mengingatkan pengusutan kasus Kudatuli belum selesai. Dia berkata jangan sampai sosok yang terlibat pelaku penculikan aktivis disebut sebagai tokoh nasionalis.

“Persoalannya belum selesai. Melawan si penculik itu. Si penculik, menghilangkan. sekarang dibilang tokoh nasionalis, dari mana itu nasionalis?” ujarnya.

Peristiwa “Kudatuli” 27 Juli 1996 ditandai dengan penyerbuan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta. Peristiwa ini buntut dari dualisme yang terjadi di tubuh partai.

Saat itu, kantor DPP PDI yang dikendalikan oleh pendukung Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum berdasarkan hasil Kongres Surabaya 1993, diserbu oleh kelompok pendukung Soerjadi, Ketua Umum berdasarkan hasil Kongres Medan 1996. Soerjadi saat itu digunakan pemerintah Orde Baru untuk mendongkel Megawati.

Berdasarkan catatan awal Amnesty International sebanyak 206 hingga 241 orang ditangkap aparat keamanan setelah peristiwa Kudatuli. Lalu sedikitnya 90 orang luka-luka dan antara lima dan tujuh orang dilaporkan meninggal. (Nada)

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
Print
Scroll to Top
Scroll to Top