SUMBAWA, jejakNTB.com.| – Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Abdul Rafiq mengatakan, salah satu faktor kelangkaan gas LPG 3 kg di Kabupaten Sumbawa yakni ada yang masih belum tepat sasaran dan juga belum updatenya jumlah penggunaan riel dari setiap Pangkalan di desa Se-Kabupaten Sumbawa.
Menurutnya, distribusi Gas Elpiji 3 kg ini diperuntukkan bagi rumah tangga miskin, Kelompok atau unit Usaha Mikro dan Nelayan serta Petani. Sementara ini banyak terjadi migrasi pengguna tabung non Subsidi 12 Kg atau 5 Kg serta penggunaan minyak tanah non subsidi kepada penggunaan Gas Melon sehingga kebutuhan gas elpiji 3 kg ini termasuk yang utama karena banyaknya yang membutuhkan urai Rafiq di Sumbawa, Jum’at (3/6/2022)
Foto Ilustrasi antrian masyarakat saat membeli Gas Elpiji 3 Kg.
“Atas kondisi ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa maupun Pemerintah Daerah Provinsi NTB harus melakukan pengkajian kembali secara cermat, dan seksama serta cepat terkait data aktual kondisi kebutuhan dan stok kuota dengan pengguna Gas LPG 3 kg ini” jelas Rafiq yang juga Ketua Ikatan Keluarga Lombok-Sumbawa ini.
“Setidaknya ada dua titik permasalahan yang pertama harga yang dipatok dari tingkat hulu hingga hilir distribusi Gas tersebut apakah saat ini masih cocok ataukah tidak?” Cetusnya
Mengingatkan kembali bahwa ketika penetapan Harga eceran tertinggi (HET) pertama kali oleh Gubernur NTB di tingkat pangkalan dan agen, kondisinya sekarang sudah jauh berbeda, inflasi dan kenaikan BBM juga sudah berulang kali terjadi peningkatan, semestinya perlu ada peninjauan kembali atas harga HET tersebut sehingga bisa menekan oknum pangkalan yang mau menaikkan harga jauh diatas HET. Penetapan HET di Kabupaten Sumbawa ini setidaknya bisa segera ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa seperti daerah lainnya. Jelas Rafiq.
Hal kedua adalah masalah kuota untuk Kabupaten Sumbawa. Apakah penggunaan Gas ini bertambah atau berkurang? Hal yang pasti adalah fenomenanya bertambah semenjak program konversi gas elpiji dari minyak tanah banyak sekali tabung gas kosong yang dijual, analisa sederhananya setiap rumah tangga bisa jadi memiliki tabung lebih dari dua biji. Karena pengamatan kita di lapangan ketika Gas datang dari agen ke pangkalan berbondong bondong antrian masyarakat maupun pengecer di pangkalan, oleh karenanya Kami meminta kepada Pemerintah Daerah untuk menambah kuota kepada PT Pertamina, karena hukum ekonominya ketika Kebutuhan lebih banyak dari ketersediaan barang apalagi barangnya sedikit maka harga barang tersebut akan naik. Maka suatu keniscayaan kuota gas di Kabupaten Sumbawa harus ditambah. Urainya.
Inilah yang perlu diperhatikan, sehingga permasalahan ketersediaan gas elpiji ini dapat segera teratasi. Harapnya.
Masih kata Rafiq. Untuk menentukan jumlah kebutuhan gas elpiji ini, update data bisa dilakukan oleh pihak Desa hingga Kecamatan, maka peran perangkat Desa hingga ke tingkat RT sangat dibutuhkan. Untuk tingkat kemiskinan juga bisa jadi bertambah selama Pandemi Covid-19 ini , jangan saja kita berpatok pada Penghasilan kepala rumah tangga yang sudah Upah minimum regional (UMR), tapi dilihat juga dari beban keluarganya, berapa tanggungan dan hutangnya bisa menjadi pertimbangan bahwa masyarakat tersebut berhak mendapatkan Gas Elpiji 3 kg.
Hal ini juga menjadi penting, karena ada kabar juga bahwa pada tahun 2022 ini pola pemberian subsidi rencananya akan berubah dari awalnya berbasis komoditas menjadi berbasis perorangan. Artinya harga akan disubsidi langsung kepada masyarakat dengan menerima uang tunai untuk membeli Gas Elpiji.
“Asal kita mau bekerja maka saya rasa data kebutuhan rill sekarang dapat diketahui, apakah kondisi ini benar benar karena stok kuota terbatas ataukah karena permainan oknum yang menimbun gas dan menjualnya jauh diharga HET?, ini juga membutuhkan bantuan dari kepolisian untuk mengawasinya, sehingga gas Elpiji ini sampai kepada masyarakat” Pungkas Rafiq ( Ruf)
