Kapolres Dompu : ” Tidak ada Kompromi bagi pelaku kriminalitas termasuk sajam dan Oknum Anggota yang tidak Professional akan Ditindak Tegas”

JejakNTB.com |Komitmen dan konsistensi Kapolres Dompu dibawah kepemimpinan AKBP Iwan Hidayat SIK tak diragukan lagi adanya. Kapolres yang berasal dari kesatuan Brimob ini nggak akan main main dengan penegakan supremasi hukum di wilayah yang dipimpinnya.

Saat ditemui media ini diruang kerjanya, Kapolres yang baru menjabat beberapa hari di Bumi Nggahi Rawi Pahu ini begitu calm ramah dan humble tatkala crew media mendatanginya.

” Komitmen kuta jelas, tidak ada ruang bagi pelaku kriminalitas dan aneka kejahatan untuk dibiarkan berkembang di Buni Nggahi Rawi Pahu, siapapun yang melakukannya dan dalam bentuk apapun iya termasuk aparat dan anggota saya sekalipun jika terbukti pasti saya tindak, prembule beliau diawal wawancara.

Aksi pemblokiran jalan bertempat di Desa Bakajaya yang di lakukan keluarga Pelaku (JF) Kasus memabawa senjata Tajam. Senin (17/01/22).

Kapolres Dompu AKBP Iwan Hidayat, S.I.K saat di konfirmasi mengatakan terkait (JF) pelaku yang membawa senjata tajam dan diproses pihak penyidik Sat. Reskrim Polres Dompu tidak akan melakukan penangguhan penahanan tersangka JF yg melakukan tindak pidana membawa sajam tersebut.

Menurut AKBP Iwan Hidayat SIK,

Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam, seseorang membawa senjata tajam dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindak pidana apabila tidak digunakan sesuai dengan peruntukkannya.

“Akhir-akhir ini kasus sajam dan pemanahan sangat meresahkan masyarakat di kabupaten Dompu dengan demikian pihak Polres Dompu akan menindak tegas pelaku sesuai prosedur hukum”, Tegas Kapolres AKBP Iwan Hidayat, S.I.K.

Masih Kapolres, merujuk ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan UU Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (“UU Drt. No. 12/1951”) yang berbunyi:

(1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

Upaya dari keluarga tersangka yg ingin membebaskan tersangka JF hingga melakukan blokir jalan dan bakar ban di jalan lintas Sumbawa Di Desa Bakajaya bakal sia sia dan tidak berguna.

“Pemblokiran jalan dilakukan oleh keluarga tersangka berlangsung pada hari Senin tgl 17 Januari 2022 pukul 11.00 Hingga pukul 14.00 wota dan jalan berhasil di buka oleh POLSEK Woja setelah di lakukan negosiasi dan himbauan”, jelasnya.

Lebih lanjut Ia menegaskan, Kasus pemanahan dan senjata tajam di Polres Dompu masuk atensi Jajarannya sebab sangat meresahkan masyarakat sehingga Kapolres mengintegrasikan Agar Kasus panah dan sajam menjadikan Atensi dan tidak ada kata kompromi

“Kami tetap tindak tegas semua kasus yang berhubungan dengan sajam yang kerap meresahkan Masyarakat di Kabupaten Dompu.

“Para tersangka harus di proses secara hukum, terkait penyidik polres Dompu yang meminta sejumlah uang itu tidak benar. Akan saya proses anggota saya jika terbukti bermain dibelakang melakukan pemerasan”, tegas Kapolres melalui Media Online JejakNTB.com kemarin.

Terlalu jauh Kapolres Dompu menjelaskan Berbicara mengenai senjata tajam, senjata tajam di Indonesia merupakan suatu hal yang dipandang umum oleh masyarakat, namun membawa senjata tajam tidaklah selalu merupakan tindakan yang dibenarkan oleh hukum.

Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam, seseorang membawa senjata tajam dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindak pidana apabila tidak digunakan sesuai dengan peruntukkannya.

Dalam prakteknya tidak jarang seseorang yang membawa senjata tajam tersebut yang memang digunakan untuk menunjang pekerjaan dianggap oleh kepolisian merupakan tindak pidana.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis tentang alasan-alasan aparat Penegak hukum, (kepolisian) masih menerapkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam terhadap semua aktifitas penggunaan senjata tajam tanpa mempertimbangkan peruntukkan senjata tajam tersebut serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan senjata tajam yang digunakan untuk menunjang pekerjaan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan spesifikasi Deskriptif Analitis melalui metode pendekatan Yuridis Normatif.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan pustaka dan melakukan wawancara dengan aparat penegak hukum (kepolisian) untuk mengumpulkan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan aparat kepolisian menerapkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam terhadap semua aktifitas penggunaan senjata tajam tanpa mempertimbangkan peruntukkan senjata tajam tersebut karena penyidik Polri masih mendasarkan pada surat izin atas kepemilikan senjata tajam (kelengkapan dokumen), kepolisian (penyidik) tidak meneliti lebih jauh mengenai alasan seseorang membawa senjata tajam apakah digunakan untuk pekerjaannya atau tidak, dan kesulitan dalam menentukan kondisi yang bagaimana dapat dikatakan legal dalam menggunakan senjata tajam untuk menunjang pekerjaan.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kurang maksimalnya proses penegakkan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap perkara tindak pidana membawa senjata tajam yang digunakan untuk menunjang pekerjaan diantaranya sebagai berikut:

Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam belum adanya peraturan pelaksana yang dibuat untuk mengatur lebih rinci dan mendalam mengenai regulasi senjata tajam dan kondisi legal dalam menggunakan senjata tajam, aparat Kepolisian masih ada yang belum dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai, masyarakat yang berpendidikan rendah khususnya warga masyarakat di pedesaan belum menyadari bahayanya membawa senjata tajam, dan anggapan dalam diri masyarakat bahwa membawa senjata tajam merupakan keyakinan terhadap leluhur dan tradisi (kebudayaan)., pungkasnya.

Redaksi

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
Print
Scroll to Top
Scroll to Top