Jembatan Putus Tak Kunjung Diperbaiki, Dinas PUPR Provinsi NTB Gagal Total

JejakNTB.com | Kurang lebih selama tiga tahun, Jembatan Bolo yang menghubungkan tujuh Desa yakni Desa Rade, Dena, Tonda, Mpuri, Woro dan Campa serta Ncandi dan Monggo yakni  di Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat,  putus. Warga pun terpaksa memanfaatkan jembatan darurat TNI yang kadang menimbulkan kesesakan dalam berkendara bahkan rawan kecelakaan karena sempit untuk bisa beraktivitas setiap hari. Menurut M Iqra, salah seorang warga Desa Rade, putusnya jembatan ini terjadi saat awal pandemi 2019 lalu. Saat itu curah hujan sangat tinggi, sehingga menggerus tanah sekitar jembatan.

Selain memutus jembatan sebagai akses utama tujuh desa, erosi juga membuat pinggir sungai, sawah dan kebun warga lainnya yang berada di sekitar jembatan terancam longsor dan amblas. Warga berharap jembatan yang putus segera diperbaiki, agar warga tidak lagi memutar melalui jalan yang lebih jauh ke Ncandi Monggo dan bahkan saling menjejal jembatan darurat TNI yang mulai goyah.

“Kurang lebih tiga tahunan. Penyebabnya karena erosi tanah, hujan saat itu deras,” ujar Iqra.

Hal senada juga dikatakan oleh Nukman, salah seorang warga Desa Dena. sejak jembatan putus ia terpaksa memutar jalan dengan jarak yang lebih jauh, sekitar satu kilometer dan membutuhkan waktu sekitar setengah jam. Karena dijembatan itu banyak kejadian.

” Selain tidak layak lagi juga telah memakan korban meninggal dunia 2 orang tahun lalu akibat melewati jembatan teraebut, selain itu dijadikan tempat buang sembarang sampah oleh warga Bolo dan Rade,” ungkapnya.

Menurut warga setempat, meskipun beberapa pihak terkait sudah pernah  melakukan pengecekan kondisi jembatan tersebut, namun hingga kini belum ada realisasi perbaikan jembatan.

“Kemarin tahun 2022 Sekcam Madapangga pernah turun bersama Dinas PUPR Provinsi yang diwakili PUPR Kabupaten Bima namun itu hanya omong kosong realisasinya nol besar,” pungkasnya.

Senada dengan Nukman dan Iqra, Tokoh Masyarakat Desa Tonda Abdul Rauf S.Sos., pun turut menimpali bahwa memang benar apa yang dikatakan itu,

” Jembatan itu bukan urusan Pemkab Bima melainkan Provinsi dan Anggota Dewan yang dipilih rakyat 2019 Dapil 6 itulah yang memperjuangkannya namun itulah kegagalan mereka dalam membaca dan menangkap aspirasi serta kebutuhan rakyat, makanya jangan pilih lagi wakil rakyat yang tidak berpihak kepada hajat hidup warganya tetapi pilihlah yang tau kebutuhan rakyat yang menangis dan tertawa bersama rakyat” tutup Dae Ruhu.(*)

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
Print
Scroll to Top
Scroll to Top