Jaidun Bantah Proyek TPS 3R Madawau dikerjakan DLH Bima, ini Faktanya !

Oleh         | RED

Editor      | Elshabir

 

 

JEJAK.COM,- Kepala Dinas Lingkungan Hidup [DLH] Jaidun, S.Hut. membantah bahwa dirinya bersama satuan kerjanya yang mengerjakan kegiatan sarana prasarana Program TPS 3R Madawau Jaya didusun Tololara Desa Madawau Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima,

” Saya jujur dari awal hingga akhir tidak terlibat dalam tekhnis kegiatan itu namun sebagai pejabat yang dipercayakan Bupati Bima saya dimintai tandatangan berita acara serah terima iya itu benar tetapi proyek itu dari awal hingga akhir kita tidak dilibatkan sebab orang propinsi langsung yang tangani, ucapnya.

Statement tersebut dikeluarkan Jaidun sangat beralasan mengingat sebagian besar media menuding dirinya yang menghandle kegiatan yang dianggap bermasalah tersebut bahkan saat ini tengah viral diberitakan mass media baik lokal, regional bahkan nasional adanya,

Terkait Program TPS 3R Madawau Jaya didusun Tololara Desa Madawau Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima yang diduga Proyek Siluman oleh sebagian besar warga Madapangga,  mendapat tanggapan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bima, Jaidun, S.Hut Rabu,(15/12),  di Kantornya di Jl Lintas Palibelo samping Pacuan Kuda Panda, Pimpinan Redaksi langsung mewawancarai orang nomor satu di Dinas tersebut,

” Bukan siluman TPS 3R itu adinda, itu regulasinya jelas kok terkait kegiatan dan status lahan juga jelas, data hibah atas tanah lokasi bangunan TPS 3R ada dll, enggak lah siluman, itu hanya kata mereka segelintir saja yang merasa tidak puas atas pembangunan tersebut, biasalah itu dinamika,  elaknya.

Pada Media Online Nasional JejakNTB.com, Rabu [15/12],, beliau mengungkapkan bahwa kegiatan TPS 3R Madawau Jaya di Dusun Tololara Desa Madawau Kecamatan Madapangga bukan domain dan bukan kewenangan Dinas Lingkumgan Hidup Kabupaten Bima apalagi Pemerintah Kabupaten Bima melainkan kegiatan tersebut langsung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Barat,

“Leading Sektornya Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi NTB dengan PPK nya adalah Lalu Wira Hariyadi, ST., MT selaku PPK Sanitasi Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat, kita kapasitas dan statusnya sebagai penerima manfaat, beber beliau di halaman kantornya.

Proyek itu proyek PUPR yang punya program di Kabupaten Bima ini disebut klaturnya dengan istilah TPS 3R sebutannya mereka yang mengelola sendiri dan mereka pula yang mengerjakannya sendiri setelah jadi kita hanya menerima manfaat dan diserahkan ke Dinas Lingkungan Hidup [DLH] nggak tau setelah disana ehh ternyata ada masalah saya nggak tau bahkan Camat Madapangga diundang saat sebelum kegiatan namun tidak hadir dia,

Tudingan siluman itu ada kaitannya dengan dugaan tanah tempat dibangunkan kegiatan teraebut diduga bermasalah padahal tanah itu sudah dihibahkan tanah untuk proyek TPS 3R mengingat status tanah merupakan asset Pemkab Bima dan Bupati telah ikhlas menghibahkannya demi kemaslahatan bersama,

Tanah itu dihibahkan ke Pemda untuk kegiatan itu, berikut legalitas lahan dan lainnya terkait kegiatan TPS 3R

 

 

Tetapi katanya masyarakat setempat kalau dihibahkan kenapa diserahkan oleh satu orang , jadinya bingung saya juga, karena jujur yach  kita telah melewati proses peng hibahan dulu di awalnya yakni di Sekda bahkan pihak Desa sudah teken dengan kelompok tani heran kita kenapa status lahan pun dianggap tak jelas padahal sudah klir semuanya,

Sekali lagi kita hanya menerima manfaat, manfaatnya untuk masyarakat di sekitar sana kalau kita diserah terima itu ini lhooo pak jufri sudah selesai, dan dijawabnya ooh gitu yaa silakan  dan saya pun merasa bersyukur dan berterimakasih mengingat masyarakat bisa memakai itu

Ketiga ditanya waktu pelaksanaan kegiatan TPS 3R Kadis mengaku tidak tahu menahu kapan dimulainya kegiatan namun aneh setelah semuanya dianggap selesai oleh P3K, pelaksana maupun pengawas atau fasilitatornya pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bima pun dimintai tanda tangannya,

” Tibadeku saya kee bune ai ra tampuuna kegiatan rew kata Kadis DLH menggunakan bahasa bima, yang artinya dirinya bersama staf tidak tahu sama sekali, yang jelas mereka hanya melaporkan ke kita ini bahwa ada TPS 3R yang dibangun disini [Di Bima, RED] , ini sama dengan kegiatan Pangsismas ini dan DLH itu hanya menerima manfaat dan manfaat itu kita serahkan ke desa setempat, yang merupakan obyek kegiatannya lalu Desa nya yang menyerahkan ke kelompok  dan kita hanya dimintai tanda tangannya saja,

 

Masyarakat disana hanya mengumpulkan sampah dan sampah dikelola sama mereka dikumpul kumpul lalu dijual ke kelompok yach namanya khan usaha masyarakat sekitar dan sisanya akan diolah menjadi kompos oleh kelompok tani bukan pemerintah yang punya akan tetapi bermanfaat nanti kedepannya oleh penerima manfaat yaitu para kelompok kelompok tani yang membutuhkan pupuk dan salah satunya petami bisa memanfaatkan kompos hasil olahan TPS 3R tersebut,

Hanya itu, dan soal teknis pelaksanaan kegiatan itu dilakukan langsung propinsi dengan sistem kolaborasi sinergi antara pihak propinsi, KSM maupun Pemdes dan Fasilitatornya serta masyarakat sedangkan DLH tidak ada sangkut pautnya, pungkasnya.

Lanjutnya, saat mereka membawa Surat itu dan mengatakan kepada kami bahwa proyek tersebut tak bermasalah.

“Tiba-tiba dilapangan sesuai di berita Media Dinamika Global.id ada masalah bahkan Proyek pun di segel Warga,” herannya.

Sambung dia, kami sangat tidak tahu adanya masalah di lokasi proyek, dan kenapa kami libatkan saat ada masalah seperti ini.

“Sekali lagi kami tak tahu adanya masalah ini dan kami juga  mengakui belum turun di lokasi untuk melihat langsung proyek,” jelasnya.

Terkait dengan dugaan kegiatan TPS 3R  yang diawaki fasilitator atau pengawas yang ditunjuk Propinsi, Kadis DLH mengaku telah berkomunikasi,

“Kami sudah melakukan komunikasi dengan pihak pengawas Provinsi saudara Pian dan yang bersangkutan saat ini lagi di Mataram tengah mengurus hal hal terkait kegiatannya di Bima sebagai fasilitator,

“Kami pun sudah tegaskan pihak proyek agar hadir memberikan kejelasan sesuai dengan tuntutan para pendemo maupun warga yang masih merasa kurang jelas mungkin atau kurang sreg dengan cara caranya teknis pelaksan selama kegiatan berlangsung hingga akhir,” imbuhnya.

Ditambahkannya, sudah kami minta kepada pihak provinsi karena dia lagi di Mataram, Senin depan ini akan memberikan tanggapan kepada para pendemo dan warga setempat terkait dengan kegiatan pembangunan sarana prasarana TPS 3R Madawau,

“Insyaallah kami juga akan turun dilapangan, dan akan mendengarkan langsung seperti apa penjelasannya, “tutupnya.

Hingga berita ini dinaikkan kembali, leading sector ~~  pihak P3K maupun Pelaksana dan Fasilitator Pembangunan TPS 3R Dusun Tololara Desa Madawau dari Propinsi belum ada yang bisa dikonfirmasi namun media tetap menunggu untuk keseimbangan berita selanjutnya.

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
Print
Scroll to Top
Scroll to Top