Guru dan Dosen Didzolimi dalam Kasus Pemberian Kesra 50 persen Tukin dari TPG, DPD FGII NTB Minta Menkeu Sri Mulyani Kembalikan Hak Guru dan Dosen

JEJAKNTB.com | Guru dan Dosen kerap mendapat perlakuan yang tak wajar dari negara, hal ini terlihat dari cara Sri Mulyani selaku Menkeu RI dalam mendistribusikan hak hak guru dan dosen dalam bentuk Tukin THR sebesar 50 persen dari tunjangan profesi.

Dilansir dari liputan6.com Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, pemerintah memberikan 50 persen tunjangan profesi guru dan dosen, bagi guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan tunjangan hari raya (THR) pada 2023.

“Kepada guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan, diberikan 50 persen tunjangan profesi guru serta 50 persen tunjangan profesi dosen,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (29/3/2023).

Sri Mulyani mengatakan, THR 2023 bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pensiunan diberikan gaji atau pensiun pokok ditambah dengan tunjangan yang melekat pada gaji atau pensiun pokok, serta 50 persen tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja.

Tunjangan yang melekat pada gaji atau pensiun pokok terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan struktural, fungsional atau tunjangan umum lainnya.

“Tentu diharapkan dengan pembayaran tunjangan hari raya juga bisa ikut mendorong kegiatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan belanja selama Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun ini,” tuturnya.

Alokasi anggaran THR di dalam APBN 2023 yaitu di dalam anggaran kementerian dan lembaga telah dialokasikan Rp11,7 triliun untuk pembayaran THR bagi ASN pusat, prajurit TNI dan Polri, dan pejabat negara.

Kemudian, alokasi anggaran THR melalui dana alokasi umum sekitar Rp17,4 triliun bagi ASN daerah yaitu PNS daerah dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja (PPPK), dan dapat ditambahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 sesuai kemampuan fiskal masing-masing pemerintah daerah.

Dana 9,8 Triliun

Selanjutnya, sumber dari pembayaran THR 2023 adalah Bendahara Umum Negara sebesar Rp9,8 triliun untuk para pensiunan dan penerima pensiunan.

Sri Mulyani menuturkan kementerian dan lembaga dapat segera mengajukan surat perintah membayar ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mulai H-10 Hari Raya Idul Fitri dan menyesuaikan dengan penetapan cuti yang telah diumumkan oleh pemerintah mengenai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri.

Selain itu, Kementerian Dalam Negeri akan menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan penyusunan peraturan kepala daerah (Perkada) tentang pembayaran THR dan Gaji ke-13 dalam pekan ini agar pembayaran THR khususnya untuk ASN daerah dapat dimulai pada H-10 Hari Raya Idul Fitri.

Apabila THR ternyata belum dapat dibayarkan karena sesuatu hal sebelum Hari Raya Idul Fitri, tidak berarti THR hangus, tapi tetap dapat dibayarkan sesudah Hari Raya Idul Fitri.

“Namun kami akan terus mengimbau dan bekerja bersama dengan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar diupayakan THR bisa diterima sebelum Hari Raya Idul Fitri,” ujarnya.

Sederhananya, Menkeu Sri Mulyani faktanya memberikan Tukin 50 Persen dari Tunjangan Profesi hanya untuk ASN Umum selain Guru dan Dosen dan hal ini merupakan kebijakan yang sangat tidak adil.

Ketua Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lalu Moh. Hirwan menilai Menteri Keuangan Sri Mulyani sangat tidak konsisten dengan ucapannya yang sebelumnya.

Dalam pemberitaan dan rilis resmi Mulyani menegaskan bahwa Guru dan Dosen Bakal Kantongi THR 50 Persen dari Tunjangan Profesi ternyata itu dibatalkan sepihak dan memberikannya pada ASN lain yang bukan tenaga pendidik dan guru.

” Kenapa Guru diabaikan padahal sejatinya guru itu adalah ujung tombak SDM yang memanusiakan manusia. Tanpa Guru kita tidak bisa menjadi apa-apa dan yang dilakukan Ibu Sri Mulyani ini adalah sebuah penghinaan dan pengkhianatan terhadap jasa jasa guru bangsa,” ucap L Moh. Hirwan pada Media jejakntb.com

Sebagai Organisasi Profesi dirinya akan mempertanyakan kebijakan yang sangat merugikan para guru bangsa tersebut dan berencana akan menggugat kebijakan yang sangat diskriminatif tersebut.

Senada dengan Dewan Perwakilan Daerah Federasi Guru Independen Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah FGII Kabupaten Bima melalui Sekertarisnya Azhar, S.Pd. meminta Menkeu meninjau kembali keputusannya dalam Tukin 50 persen untuk THR itu.

” Saran saya Sri Mulyani belum terlambat dan silakan membayar rapelan pada saat momentum penerimaan gaji ke 13 yang akan jatuh pada sekitar juni dan juli 2023 kedepannya, ucap Azhar.

Hilangnya 50 persen dalam THR untuk Guru dan Dosen sangat mempengaruhi keadaan karena ASN lainnya mendapatkan jatah tersebut pada hari raya idul fitri 1444 hijriah kemarin.

” Ini tidak adil, ASN struktural maupun fungsional non guru semuanya dapat namun kita guru hanya bisa gigit jari untuk alokasi 50 persennya,” sesalnya.

Sekretaris DPC FGII Bima yang getol mengkritik kebijakan itu mengharapkan agar Menkeu Sri Mulyani bisa membayarkan kembali tukin dan kantongin kekurangan 50 porsen dari tunjangan profesi pada bulan juli mendatang.

” Ada baiknya di rapelkan saja menjadi kekurangan dan wajib dibayarkan pada pencairan tunjangan gaji ke 13 tahun anggaran 2023 depan,” harapnya. (Nkm)

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
Print
Scroll to Top
Scroll to Top