JejakNTB.com | Dalam Rapat Komisi V dengan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam momentum Hari Kesehatan ke 53 Ketua Badan Kehormatan ( Ketua BK ) DPRD Provinsi, H. Lalu Budi Suryata, SP kembali menguak gebrakan populis yang memihak wong cilik dan rakyat jelata. Senin (7/11) di Gedung Udayana.
Pantauan langsung di lokasi, Ketua BK begitu lantang dan penuh antusias memperjuangkan hal tersebut di hearing dalam porsi Komisi V DPRD Provinsi NTB.
Duta Dapil V Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat ini telah menampung banyak aspirasi warganya dari berbagai pelosok dan mendesak pemerintah setempat, provinsi bahkan pusat untuk segera meng atensi usulannya.
LBS mendesak pemerintah untuk segera memberlakukan kedua Rumah Sakit Publik tersebut setara dan sama mengingat layanan yang sangat prima untuk masyarakat adalah hal yang utama.
Rapat komisi V bersama Dinas Kesehatan Provinsi NTB, LBS dengan lantang memperjuangkan sarana dan prasarana RSUP Manambai agar setara dengan RSUP provinsi NTB agar tidak selalu pasien dari Pulau Sumbawa harus di rujuk ke RSUP Provinsi NTB dan LBS memperjuangkan kesamaan perlakuan bagi pasien asal Sumbawa yang di rujuk ke RSUP Provinsi NTB .
” Sudah saatnya Pulau Sumbawa setara dengan Pulau Lombok,” tegas Bakal Calon Anggota DPR RI Dapil NTB 1 ini dengan lantang.
Sebelumnya, Mantan Pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa tiga periode ini barusan selesai menggelar masa resesnya di akhir tahun ketiga tepatnya pada tanggal 23 hingga 30 Oktober 2022 dan semua Kecamatan di Dapil V dikunjungi,
“Aspirasi yang disampaikan warga yang pertama terkait dengan pelayanan Rumah Sakit di RSUP Provinsi. Nah jadi mereka minta supaya pelayanannya harus lebih ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan jadwal operasi supaya tidak tertunda tertunda bahaya itu sich yang mereka inginkan karena berat beban kehidupan di RSUP itu bila lama ditindaklanjuti
“Mohon bagi pasien pasien yang jauh ini diprioritaskan oleh pihak terkait, terus kedua terkait dengan PMK ini. Untuk penyakit kuku dan mulut (PMK) baik untuk pemerintah Kabupaten Kota maupun Provinsi untuk lebih maksimal melakukan upaya dan ikhtiar huniannya yang maksimal mengingat masyarakat sangat terpukul dengan kondisi ini,” pintanya. (Nkm)
