Ketua DPRD Abdul Rafik, SH dan Bupati Sumbawa saat menyerahkan Bantuan kepada UMKM, Senin (6/11/2023).
JejakNTB.com |Dalam upaya menggerakkan roda perekonomian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Industri Kecil menengah (IKM), Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyalurkan dana sebesar Rp 2,71 milyar. Bantuan yang disalurkan pada 111 kelompok UMKM dan IKM tersebut dialokasikan dari Dana Pokok-pokok Pokiran (Pokir) 29 dari 45 Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa.
Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Bupati Sumbawa Drs.H Mahmud Abdullah bersama Ketua DPRD Sumbawa Abdul Rafiq, SH kepada perwakilan UMKM dan IKM pada Acara Syukuran Pencapaian Anugerah Indonesia Halal Industry Awards (IHYA) 2023 di Kantor Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa, Senin (6/11/2023).
Ketua DPRD Sumbawa, Abdul Rafiq SH dalam sambutannya mengatakan bantuan yang disalurkan melalui dana aspirasi (Pokir) sudah menjadi kewajibannya dalam mendukung kemajuan UMKM dan IKM. Ia berharap bantuan ini dapat dikelola dengan baik dan berdampak positif bagi perkembangan usaha.
Rafiq yang juga Ketua DPC PDIP Kabupaten Sumbawa ini mengharapkan agar bantuan modal ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Ia tidak menginginkan adanya kelompok yang dibantu pemerintah menjadi sesaat. Untuk itu pendampingan, evaluasi dan pembinaan harus dilakukan oleh dinas teknis, sehingga kontinuitas usaha kelompok tetap berjalan. “Mengingat persaingan semakin kompetitif, kami berharap UMKM dan IKM di Kabupaten Sumbawa bisa menjadi contoh bagi daerah lain,” sarannya.
Sementara itu, terkait tiga penghargaan nasional dari ajang IHYA 2023 yang diperoleh Pemda Sumbawa, Rafiq menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi. Menurutnya, penghargaan tersebut tidak mudah diraih. Namun ini menjadi mudah karena ada leadership yang hebat dari Bupati Sumbawa. “Saya memberikan apresiasi atas prestasi ini. Saya berharap prestasi ini dapat dipertahankan, karena daerah lain pasti akan berupaya untuk merebutnya,” pesannya.
DPRD Sumbawa, lanjut Rafiq, akan terus berkomitmen menjaga hubungan kemitraan dua lembaga yakni eksekutif dan legislative. “Kami di legislatif selalu berkomitmen untuk menjaga kemitraan. Apapun yang dilakukan ekskutif akan kami dukung dan ingin tetap berada pada frekewensi yang sama dalam menunjang pembangunan Tau dan Tana Samawa,” pungkasnya
(Redaksi)
