JEJAKNTB.COM |Organisasi Profesi Guru Federasi Guru Independen Indonesia (DPD-FGII) Nusa Tenggara Barat melihat penyelesaian kisruh dugaan penyimpangan dana BOS dan Sertifikasi Guru di Kabupaten Bima oleh Dinas terkait tidak melibatkan pengawas pembina dan Korwil sehingga menurut Orprof FGII NTB kasusnya belum dikatakan tuntas dan fixed.
Dugaan penyimpangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dugaan Pemalakan Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) di SMPN 1 Wawo sebagaimana yang diberitakan salah satu media online di Bima butuh waktu untuk mengkajinya.
” Bukan tidak menganggap dan meremehkan atau merasa sempurna lalu abaikan hasil dan upayanya tetapi caranya parsial dan berpotensi mengulangi / terulang di tempat lain karena selain instant juga sangat subyektifitas penanganannya,”
“Jika pengawas sekolah tidak dilibatkan bisa jadi pendidikan kita sedang dilemahkan, jika Orprof membiarkan maka dengan sengaja lakukan pembiaran. Membiarkan berarti bekerja sama atau konspirasi,”
Selain itu, salah media online yang memberitakan kasus tersebut hingga viral dan menjadi trending topik diberbagai timeline belum berhasil dihadirkan oleh Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima justru yang dihadirkan media lainnya yang bukan domain sorotan terkait dugaan tersebut.
” Media juga harus memberikan hak jawab dong bukan memuatnya saja, kasihan sekolah dan dunia pendidikan kalau diberitakan secara sepihak dan begitu pula sebaliknya jangan mau media menerima bantahan atau hak jawab jika bukan dirinya yang memberitakan kasus yang bersangkutan,” ucap pengurus FGII
Ketua Federasi Guru Independen Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (DPD FGII NTB), yang diwakili Lalu Muhammad Hirwan pada jejakNtb, Kamis, (22/5) melihat kasus ini parsial ditangani bahkan terkesan keburu-buru.” Sepertinya, terburu-buru dan belum utuh,” ucapnya dihadapan sejumlah media di Kantor Dikbudpora, kamis.
Dia mencontohkan juga soal pernyataan tertulis guru-guru yang dibuat saat Kadis turun lapangan Sabtu lalu tidak diperlihatkan kepada media dan Orprof serta MKKS ” Kami belum disodorkan untuk dilihat dan membaca apa katanya guru karena pihak dinas terburu-buru,” tambahnya.
‘Kenapa, karena disitulah temuan yang berisi fakta-fakta, guru guru disuruh kadis menulis secara jujur apa yang dirasakannya selama ini, nah itu mana? Harusnya pertemuan tadi melampirkan fakta-fakta dulu baru ishlah jangan dibalik,” urainya
Selain itu, dalam melakukan fasilitasi di kantor Dinas, Kamis, (22/5) Kadis kurang fokus dan all-out dengan diakhiri tanda tangan komitmen bersama.
” Tadi secara kekeluargaan saja, seharusnya ada yang sifatnya mengikat dong, takutnya penyelesaiannya abal-abal dan gampangan aja, tanpa disertai bukti-bukti autentik,” terangnya.
Menurutnya, Kadis kejar tayang dalam menyelesaikan kasus tersebut, dan tergesa-gesa sehingga melupakan hal pokok penyelesaian masalah guru dan atasannya secara substantif.
“Kesannya seperti itu, begitu turun pesawat dia langsung marathon pakai sandal bahkan belum mandi ke kantor karena kita hadir pun disaat masalah sudah selesai dibahas diruangan dia bersama internal nya tanpa kita, jadi sepotong -sepotomg tahunya, butuh waktu lama tidak bisa instant harusnya juga hadirkan teman prokopim sebagai corong humas Pemkab termasuk gelar konferensi pers secara terbuka dan kredibel,”pungkasnya.
Dibutuhkan waktu dan kesempatan baik dengan moodnya yang bagus untuk menyelesaikan kasus besar dunia pendidikan, dugaan ini bisa saja di selesaikan secara adat namun tidak memiliki efek jera, dengan terbukti diselesaikan secara sederhana tanpa melibatkan banyak pihak.
Senada dengan itu, Ketua DPC FGII Kabupaten Bima yang diwakili Azhari sependapat dengan Ketua DPD FGII NTB, ia tidak menyangka cara penyelesaiannya secara instan tanpa melibatkan banyak orang.
” Korwil Pendidikan Kecamatan Wawo harusnya dihadirkan, termasuk pengawas pembina agar menyaksikan proses yang berlangsung hingga selesai kasusnya,” katanya
Azhari mengkhawatirkan akan terulang kejadian serupa dan tidak menimbulkan efek jera.” Harusnya diselesaikan secara utuh dan komprehensif termasuk hadirkan media utama yang memberitakan kasus tersebut,” tandasnya.
Sebelumnya, viral di berbagai grup dan menjadi trending topik media online di Bima dugaan adanya pemalakan tunjangan profesi guru sertifikasi dan penyimpangan dana BOS SMP Negeri 1 Wawo yang dilakukan oleh Kepala Sekolah, Sri Hartati. Kasus tersebut mencuat dan menjadi buah bibir masyarakat Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat.
Bupati Ady Mahyudi telah mengingatkan menegasikan Kepala OPD terkait untuk segera menuntaskan melakukan klarifikasi dan mengklirkan tanpa sisakan persoalan dugaan – dugaan mal administrasi pada Unit Kerja SMP Negeri 1 Wawo jika tidak maka akan merusak citra dunia pendidikan dan melemahkan cita-cita dan visi misi Presiden Prabowo dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu dan Kabupaten Bima yang bermartabat serta berperubahan.
Kejadian seperti ini adalah yang kesekian kali dan bakal terulang kembali jika tindak lanjut nya lemah. Dan disinilah peran semua pihak termasuk stakeholder pendidikan dalam turut mengawal dan menguatkan kapasitasnya bukan secara parsial tetapi holistik dan kaffah.
Senada dengan Azhari, pengurus FGII Bima lainnya yang enggan disebutkan namanya melihat cara Zunaidin selesaikan masalah guru – guru semacam settingan dan pencitraan bahwa dia seolah olah dan seakan-akan bekerja bergerak menindaklanjuti perintah Bupati namun tidak terukur.
” Kesannya begitu, ada semacam settingan dan upaya menaikkan grade dengan instant, dia sedang memanfaatkan kelemahan unit kerja dibawahnya untuk dia jadikan ‘stumping-stone’
Apalagi pansel rotasi dan mutasi telah disiapkan jauh hari oleh Bupati dan Wakil Bupati Bima maka langkah Zunaidin dinilai banyak pihak sebagai upaya carimuka atas kekhilafannya mengendalikan Dinas Dikpora. Sebab secara subyektifitas Kepala Sekolah anak buahnya Kadis sudah barang tentu Kadis mempertanggungjawabkan segala kegiatannya pada pejabat pembina kepegawaian Daerah.
Tim Redaksi
