Dugaan Kegiatan Fisik Tidak Maksimal di Sekolah, Ketua DPD FGII NTB Minta Bupati Kembalikan Kegiatan ke Warga Sekolah

Gambar adalah sebuah ilustrasi

 

 

JejakNTB.com, MATARAM |Kebijakan Pemkab Bima yang mengalihkan kegiatan DAK fisik di jajaran pendidikan dari cara swakelola dialihkan ke kontraktor menurut Ketua FGII NTB  salah besar. Swakelola yang dilakukan oleh warga sekolah sedikit tidak, bisa meminimalisir praktik korupsi, kolusi dan nepotisme sedangkan kontraktor merawat itu.

Sejak tahun anggaran 2020 Pemkab Bima telah mempercayakan pihak ketiga untuk menangani kegiatan pembangunan terutama bidang pendidikan dasar dan menengah untuk dikelola para kontraktor dari semula semua kegiatan fisik di swakelolakan kepada pihak sekolah.

Wakil Bupati Bima pun di salah satu media pernah mengatakan sebaiknya proyek atau kegiatan DAK FISIK SD SMP sebaiknya jangan dikelola oleh Guru dan Kepala Sekolah mengingat tidak profesional katanya, namun dalam kenyataannya pantauan media malah sebaliknya setelah ditangani pihak ketiga sejumlah kegiatan pemvangunan fisik di sd maupun smp amburaful, tidak karyan bahkan rata rata kontraktirnya pemula atau datang dari pihak yang tidak professiinal seperti timses nya yang memenangkannya dua periode.

Seperti kegiatan fisik yang terjadi di tahun anggaran 2021 misalnya di wilayah Madapangga diduga semua kegiatan fisik belum diaerah terimakan namun di tahun 2022 pelaku kegiatan dilibatkan kembali. Dugaan ini menguat, ketika orang yang sama melakoni kegiatan di tahun anggaran 2022 lagi dengan nilai proyek yang fantastis.

Keinginan wakil bupati bima saat itu dengan fakta di lapangan sangat bertolak belakang adanya, Wabup inginnya DAK FISIK pendidikan dikerjakan dengan optimal namun faktanya disana sini sangat tidak professional. Misalnya di salah satu sekolah di SMPN 4 Madapangga ada kegiatan yang dilakukan kontraktor merehab rumah penjaga sekolah tampa dipasangkan instalasi listriknya padahal dalam RAB diwajibkan adanya instalasi. Kedua, Ruangan perpustakaan dengan perabotnya seharusnya  perabot perpustakaan itu dilengkapi kursi dan meja namun tidak dengan kondisi pada smpn tersebut dan terakhir pembangunan wc yang tidak bisa dimanfaatkan warga sekolah seperti pembuangan kotorannya yang telah berubah fungsi menjadi bak sumur dan tidak memiliki air. Semua aktifitas tersebut hingga hari ini tidak bisa dimanfaatkan baik oleh warha sekolahnya.

Ketua Federasi Guru Independent Indonesia (FGII) NTB, Moh Irwan saat ditemui di ruang kerjanya, Senin Senin 22 Agustus 2022 meminta Pemerintah Kabupaten Bima terutama melalui Hj Indah Dhamayanti Putri SE selaku Bupati Bima untuk mengembalikan DAK FISIK SD SMP ke posisi awal yaitu di Swakelola bukan diberikan kepada pihak ketiga.

” Kalau pihak ketiganya seperti kontraktornya adalah tim suksesnya ini percuma proyek bisa dilaksanakan dengan baik, lebih baik dikembalikan secara swakelola dan dilaksanakan warga sekolahnya sendiri mengingat kegiatannya bisa maksimal dan partisipasinya melebihi kontraktor. Kalau kontraktor (maaf.RED) kadang kadang tidak merasa memiliki dan sifatnya proyeksi,” tuturnya.

Analist kebijakan Publik, Elshabier, S.H. sangat setuju dengan apa yang menjadi kritik Organisasi Profesi Guru dari Federasi Guru Independen Indonesia Wilayah NTB,

” Masukan DPD FGII NTB sangat tepat sebaiknya DAK FISIK kembali di swa kelola khan saja itu yang lebih bagus dan baik mengingat lemahnya sistem dan pengawasan terhadap oknum pihak ketiga yang datang dari masyarakat,” ungkapnya.

Selain itu ada oknum kontraktor pemula yang pekerjaan fisiknya sangat jauh dari yang diharapkan oleh organisasi yang menaungi jasa konstruksi seperti Asosiasi APEKSI, GAPENSI dan lain lain.

” Modal mereka cuman memgaku sebagai tim ses nya dinda dahlan hasilnya nol,”selain itu CV dan Pt nya diduga tidak memenuhi syarat,” pyngkasnya.(TIM)

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Berita Terbaru

Scroll to Top