DPRD Kabupaten Sumbawa laksanakan Bimtek, Optimalkan Fungsi DPRD dalam Sinergitas Pembangunan Daerah

MATARAM, JejakNTB.com| Optimalisasi Fungsi DPRD menjadi kata kunci dalam membangun sinergitas Pembangunan Daerah. Untuk menguatkan hal tersebut DPRD Kabupaten Sumbawa laksanakan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten Sumbawa yang dilaksanakan di Hotel Golden Palace Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat selama empat hari yaitu, pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022 dengan Tema Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Sinergitas Pembangunan Daerah.

Acara tersebut diikuti oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa serta dihadiri oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa bapak Ir. A. Yani, Kabag Program dan Keuangan Usman, SE.,ME. Kabag Humas Protokol dan Perundang – undangan Sahabuddin, SH an jajaran LP2M UINM.

Dalam sambutannya Rektor Universitas Islam Negeri Mataram ( UINM)  Prof. Dr. H. Masnun Tahir berharap Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa mampu memaksimalkan Kemampuan dan pemahaman dalam meningkatkan peran DPRD.

” Kami berharap dengan Bimbingan Teknis ini, Pimpinan dan Anggota DPRD memiliki pemahaman terhadap regulasi yang telah lama diterapkan maupun yang baru ditetapkan, sehingga mampu mengaplikasikannya dalam pelaksanaan tupoksi dewan, sehingga apa yang diharapkan Optimalnya Fungsi DPRD Dalam Sinergitas Pembangunan Daerah dapat tercapai”. Tutupnya.

Sambutan juga disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Abdul Rafiq sekaligus membuka secara resmi Bimtek DPRD. Dalam sambutan Ketua DPRD menyampaikan apresiasi kepada Mitra sebagai penyelenggara Bintek.

“Kami memberikan apresiasi kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Mataram yang telah memfasilitasi Bimtek Optimalisasi Peran DPRD Dalam upaya membangun sinergitas pembangunan daerah”

Momentum ini penting karena tak hanya bicara kewenangan dan fungsi DPRD tapi juga bicara tentang bagaimana Perencanaan Pembangunan daerah yang ideal, dengan pelibatan multi pihak (Penta helix) untuk membuat daerah lebih baik. Beber Rafiq yang juga ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa ini

Kemudian lanjutnya, sebagaimana kita pahami , sebelum melakukan pembangunan daerah, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun anggaran perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah meliputi sektor mana saja yang membutuhkan pembangunan, hingga berapa biaya yang diperlukan dalam pembangunan daerah. Selain itu juga penghitungan dana dalam pembangunan daerah juga merupakan faktor penting. Jelasnya.

Masih kata Rafiq, Pembangunan daerah bukan hanya menjadi tanggung jawab Kepala Daerah namun perencanaan pembangunan daerah ada peran DPRD sebagai pembuat keputusan untuk menyetujui sebuah anggaran pembangunan daerah. Dalam pembangunan daerah dibutuhkan APBD, dalam pembuatan APBD, DPRD mempunyai peran penting dalam mengesahkan sebuah APBD. Urai Rafiq yang juga ketua Banggar dan membina PGRI Kabupaten Sumbawa ini

Lebih dalam Rafiq mengatakan, selain dalam pembelanjaan APBD juga berada di bawah pengawasan DPRD. Mulai dari pembelanjaan APBD untuk melakukan pembangunan daerah. Misalnya untuk pembangunan jalan, pembangunan gedung dan pembangunan lainnya. Setiap daerah wajib membuat laporan pembangunan setiap daerah dan melakukan evaluasi dalam pembangunan daerah.

Apakah anggaran daerah berjalan dengan lancar? Apakah tidak ada dana yang macet? Dan memastikan pembangunan daerah lancar dengan menggunakan dana APBD”. Terangnya.

Peran DPRD lainnya yang berpengaruh dalam pembangunan suatu daerah adalah membuat pola dasar sebuah pembangunan daerah. Pola dasar tersebut akan dibentuk menjadi peraturan daerah yang nantinya akan menjadi landasan dalam pembangunan daerah.

Peran masyarakat dibutuhkan dalam hal ini, oleh karena itu dibutuhkan kunjungan pada masyarakat untuk mendengar aspirasi mereka, keinginan mereka dan menerima pendapat dan saran dari mereka dalam pembangunan daerah. Peran masyarakat juga penting karena pembangunan daerah bukan hanya keputusan pemerintah namun membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat. Beber Rafiq

DPRD juga mempunyai peran sebagai pengarah dalam pembangunan daerah. Agar pembangunan daerah berjalan dengan lancar, DPRD memiliki peran dalam mengawasi pembangunan daerah agar anggaran APBD dapat digunakan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan.

DPRD juga memiliki hak untuk menentukan mana sektor yang harus dibangun terlebih dahulu dan mana sektor yang harus dievaluasi. Oleh karena itu rancangan pembangunan daerah harus mendapat pengetahuan dari DPRD.

Setelah pembangunan daerah dilaksanakan, DPRD juga memiliki peran dalam evaluasi pembangunan daerah. Sebagai lembaga yang menyetujui APBD, penggunaan dana APBD untuk pembangunan daerah di bawah pengawasan daerah. Oleh karena itu DPRD memiliki hak untuk meminta evaluasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Terangnya

Di akhir sambutannya, Rafiq menhimbau kepada seluruh peserta bimtek terhadap pentingnya mengikuti Bimtek.

“Oleh karenanya bimtek ini menjadi sangat penting, karena tahun rencana atau mendatang banyak regulasi baru yang perlu diimplementasikan yang akan mempengaruhi postur angggaran kita seperti terkait belanja operasional, belanja modal, belanja aparatur dan juga lainnya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Tegasnya

“Kami berharap kegiatan bimtek ini dapat diikuti secara langsung dan interaktif dengan beberapa narasumber yang berkompeten.

Akhirnya. Mengutip ahli hikmah bahwa Memiliki bekal ilmu yang cukup akan membuat seseorang lebih bijak dalam bersikap maupun bertindak. Dengan bekal ilmu yang cukup, seseorang juga akan lebih hati-hati dalam bekerja”. Urainya

Bukan masalah sudah pernah mengatahui, tapi Bintek adalah wahana Kita belajar dan mengulang ulang, yang akan mengokohkan ingatan dan kesadaran kita, demikian pula Belajar dari hal-hal kecil setiap hari, tapi rutin akan membuat kita semakin produktif. Dari peningkatan kecil setiap hari menjadi peningkatan yang sangat berarti beberapa Tahun yang akan Datang” Tutup Rafiq.

Dalam Bimbingan Teknis tersebut yang menjadi Fokus materi adalah terkait Optimalisasi Peran DPRD Dalam Pengawasan Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran, Alat Kelengkapan DPRD dan Tata cara Penganggaran Kegiatan kemudian materi tentang UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD)

Selama pelaksanaan Bimtek berjalan dengan lancar dan interaktif. Tampak dalam Bimbingan teknis ini merupakan upaya menyamakan presepsi dan menjalin komunikas secara cepat,cermat dan tuntas , agar regulasi yang telah berjalan sejak lama maupun baru diterapkan atau dilakukan perubahan, dapat menjadi pedoman DPRD dalam upaya membangun sinergitas pembangunan daerah

Di event hari terakhir, Untuk menutup acara bimtek ketua DPRD kabupaten Sumbawa Abdul Rafiq mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara yakni lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Islam Negeri Mataram dan berharap semua materi yang disajikan dapat berguna untuk implementasi pelaksanaan tugas DPRD kabupaten Sumbawa kedepannya.(Ruf)

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
Print
Scroll to Top
Scroll to Top