{ DOMPU HARUS DEMOKRATIS DAN SEHAT }
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Oleh : Adrian Islah Perdana

[Opini] yang berangkat dari beberapa fenomena pergerakan yang masif terhadap pemerintah daerah kab.Dompu, berbagai macam model dan metode kritik dilayangkan oleh berbagai elemen masyarakat Dompu demi tersampainya sebuah aspirasi.
_______________________________________
[Pertama] Kita harus bersepakat terlebih dahu bahwa keterpilihan bupati dan wakil bupati saat ini adalah hasil dari sebuah perjalanan demokrasi masyarakat Dompu melalui tahapan kontestasi politik “PILKADA” yang telah sama-sama dilalui, terlepas lahir dari cara yang baik ataupun buruk.

[Kedua] Dalam proses berjalannya pemerintahan tentu tidak akan bisa mulus begitu saja. Banyak faktor yang menghambat, atau membuat proses itu tidak sesuai harapan masyarakat, beberapa diantaranya barangkali periode yang terlalu singkat untuk visi/misi serta program kerja yang terlalu istimewa, atau bisa juga karena kepanikan/ketakutan dari pemangku kekuasaan dalam mengembalikan cost politik agar para naga tidak mengamuk, dan periode selanjutnya. Sehingga karena hal tersebut, menggangg fokus pemerintah dalam membangun daerah terabaikan/terbengkalai.

[Ketiga] Beberapa hari yang lalu saya sempat membuat tulisan sederhana terkait metode membangun sebuah kritik yang konstruktif demi menjaga stabilitas proses kerja pemerintah. Dan pendapat saya, kita “masyarakat dompu” sedikit demi sedikit sudah mulai pulih dan sadar untuk kembali pada pola pikir yang sehat dengan tujuan menjaga serta merawat demokrasi daerah tercinta, ya meskipun masih ada beberapa manusia yang lebih mengedepankan budaya sentimen dibandingkan berbicara pada tataran rasio berpikir yang sehat dan substansial.

[Keempat] Pemerintah dan kebijakannya, Kebijakan pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksud untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, yang melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu, kemudian dilakukan oleh lembaga pemerintah yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan bangsa.

Berbicara tentang kebijakan publik “Kebijakan publik” adalah apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (whatever governments choose to do or not to do), yang ditempuh berdasarkan faktor sosial pada realita kehidupan masyarakat. Maksudnya adalah dalam merespon beberapa aksi demonstrasi/unjuk rasa, pemerintah daerah hari ini haruslah jeli dalam memenuhi keinginan publik, saya rasa banyak cara dalam mewujudkan pemaknaan sila ke (4). Aksi demonstrasi pun tidak serta merta terjadi karena tanpa sebab. Aksi demonstrasi lahir karena masyarakat kecewa terhadap beberapa proses kebijakan yang tidak sesuai atau keluar dari tujuan kesejahteraan masyarakat..
________________________________________
“saya beri disclaimer dulu sebelum melanjutkan opini ini, bahwa tulisan ini adalah sebuah uraian dari fakta empiris yang terjadi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menggugah sebuah istilah “demokrasi”.

Lanjut ••••

Lantas bagaimana cara menghadirkan kebijakan yang mewujudkan kesejahteraan masyarakat?

Dalam proses pra eksekusi grand design pemerintah, baik itu visi/misi atau lebih spesifik lagi pada bagian program kerja, pemerintah haruslah melakukan langkah sosialisi “Pencerdasan” yang masif kepada elemen masyarakat demi meminimalisir segala bentuk distorsi yang tidak diinginkan meskipun dalam melahirkan sebuah kebijakan tidak semua pihak bisa puas terhadap kebijakan yang dihasilkan, akan tetapi bukan itu pointnya. Sedikit tidak pemerintah memenuhi asas keterbukaan dalam pelaksanaan pemerintah daerah. Dilibatkannya masyarakat dalam proses formulasi kebijakan adalah tanda pemerintah tersebut tidak otoriter, entah hal yang saya sampaikan diatas sudah dilakukan atau tidak, minimal dijadikan evaluasi atau refleksi jika memang sudah dilakukan.

Terakhir, karena saya mengunggah tulisan ini pada wadah yang kita sebut sebagai salah satu bagian dari “media sosial”, maka penting untuk saya sampaikan bahwasannya “media sosial itu adalah anugerah tuhan di era modern untuk kemudian dimanfaatkan dalam proses membangun transaksi pikiran yang sehat demi mendapatkan solusi yang bijak untuk kemaslahatan bersama, dan media sosial itu bukan wadah untuk kita beternak kebencian”.

Harapan saya kedepannya kita tetap menjaga dan merawat fungsi primer kita sebagai seorang manusia yang berpikir “nalar kritis” demi mengawal demokrasi agar tetap hidup pada daerah tercinta “DOMPU”, semoga yang kedua adalah , pola pikir yang dibangun masyarakat dalam proses bertukar pikiran haruslah berbasis (literasi) dengan begitu hiduplah pertukaran ide yang sehat dan solutif dari masyarakat. Bukan hanya bisa mengkonsumsi suasana “permukaan” semata, dibandingkan memproduksi pikiran dan argumentasi yang subtantif.

” NGGAHI RAWI PAHU “