MATARAM, (jejakntb) ||Sebuah momen tak terduga mewarnai kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.

Seorang mahasiswa yang bernama Maulana nekat menerobos pengawalan ketat Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) demi menyerahkan dokumen kajian kepada kepala negara.

Insiden berani tersebut terjadi pada Jum’at (10/7), saat iring-iringan kendaraan kepresidenan melintas di kawasan proyek strategis nasional usai meresmikan Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, NTB.

Di tengah pengawalan yang ketat, Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Mataram (Unram) bernama Maulana, tiba-tiba berlari mendekati kendaraan RI-1 .

Kesempatan tersebut langsung dimanfaatkan oleh Maulana untuk menyerahkan sebuah map merah berisi dokumen kajian dan evaluasi kebijakan nasional langsung ke tangan Presiden Prabowo Ketua DPM Unram Hadang Presiden Prabowo Saat Kunker di Kabupaten Lombok Barat.

Setelah dokumen diterima, mahasiswa tersebut diamankan sejenak oleh petugas sebelum situasi kembali kondusif dan rombongan melanjutkan perjalanan.

Aksi nekat ini sengaja dilakukan lantaran mahasiswa kesulitan menyalurkan aspirasi melalui saluran birokrasi biasa seperti demonstrasi konvensional di Kantor Gubernur NTB.

Dalam dokumen kajian yang diberikan, mahasiswa menuntut beberapa hal krusial, di antaranya:

Evaluasi total kebijakan nasional

Evaluasi menyeluruh ini bertujuan untuk meminimalkan risiko pemborosan anggaran negara dan mencakup langkah-langkah berikut:

Moratorium Sementara: Menghentikan sementara pembangunan dapur MBG dan evaluasi skema penyaluran makanan.Pengawasan Transparan: Memperketat pengawasan oleh pemerintah, DPR, dan publik agar dana tersalurkan tepat sasaran.

Evaluasi Anggaran: Penyesuaian jumlah anggaran negara berdasarkan jumlah riil penerima manfaat demi menjaga daya beli masyarakat.

Pemerintah juga dituntut para mahasiswa untuk memperkuat transparansi kabinet secara keseluruhan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap program strategis nasional.

Evaluasi implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.

Evaluasi mendalam dari pelaksanaan kedua program strategis ini mencakup beberapa aspek penting:

1. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Dampak Ekonomi & Pertumbuhan: Program ini telah membuktikan diri sebagai stimulus ekonomi. Perluasan MBG mendorong sektor pertanian dan peternakan (seperti permintaan daging ayam ras dan telur), serta berdampak pada pembangunan infrastruktur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang turut menggerakkan sektor konstruksi.

Skema dan Anggaran: Dengan alokasi anggaran masif, pemerintah terus melakukan evaluasi dan penajaman sasaran. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemborosan fiskal dan memastikan tata kelola yang transparan serta akuntabel di lapangan.

Kualitas Gizi dan Sasaran: Fokus utama terus diarahkan pada kelompok sasaran (pelajar) untuk memastikan akses pangan bergizi merata tanpa diskriminasi, serta perbaikan skema distribusi agar makanan tiba tepat waktu dan dalam kondisi optimal.

2. Koperasi Desa Merah Putih

Pemerataan Kesejahteraan: KDKMP dirancang sebagai instrumen pemerataan ekonomi untuk menyentuh langsung masyarakat bawah di tingkat desa/kelurahan. Kehadiran koperasi ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa dan wadah pemberdayaan masyarakat.

Tantangan Operasional: Sebagai proyek skala besar, implementasi koperasi ini menghadapi tantangan dalam hal kesiapan sumber daya manusia (pengurus koperasi), manajemen tata kelola, dan permodalan. Pemerintah menekankan pentingnya pengawasan agar koperasi tidak hanya berjalan, tetapi juga sehat secara finansial dan benar-benar memberikan manfaat kepada anggotanya.

Pemerintah pusat belum secara konsisten melakukan analisis risiko fiskal dan penyesuaian skema demi menyempurnakan kedua program ini agar dampaknya dapat dirasakan maksimal oleh masyarakat luas, khususnya di daerah

Kritik terhadap berbagai persoalan strategis di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB

Kritik terhadap berbagai persoalan strategis di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyoroti masalah kesenjangan kesejahteraan, deforestasi di Pulau Sumbawa, krisis sampah di Pulau Lombok, serta lambatnya realisasi infrastruktur dan proyek strategis daerah.

Berikut adalah rincian evaluasi dan kritik dari berbagai sektor utama pembangunan:

1. Lingkungan Hidup dan Pertobatan Ekologis

Alih Fungsi Lahan: Praktik alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian (seperti ladang jagung) menyebabkan penurunan daya dukung lingkungan. Hal ini memicu degradasi lingkungan, kekeringan, dan bencana hidrometeorologi.

Krisis Sampah & Tambak: Pulau Lombok menghadapi krisis penumpukan sampah. Kritik juga ditujukan pada sektor budidaya tambak yang belum tertib mengelola Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), sehingga mencemari perairan pesisir.

2. Kemiskinan dan Ketimpangan SosialKemiskinan Ekstrem: Pembangunan dinilai belum merata, terbukti dengan tingginya angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di beberapa wilayah, terutama kawasan penyangga dan pulau-pulau kecil. Tantangan utamanya adalah inklusi sosial dan penciptaan lapangan kerja yang merata.

Kualitas SDM: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih menjadi sorotan. Ketertinggalan dalam pendidikan dan keterampilan membatasi daya saing angkatan kerja lokal

3. Realisasi dan Tata Kelola Infrastruktur

Keterlambatan Proyek: Evaluasi tata kelola pembangunan di lingkup Pemerintah Provinsi NTB mencatat adanya proyek strategis yang molor, gagal tender, hingga pemutusan kontrak pelaksana.

Infrastruktur Dasar: Meskipun konektivitas terus dikebut, kritik dari masyarakat dan mahasiswa masih berfokus pada pemerataan perbaikan jalan di daerah terpencil dan ketersediaan fasilitas air bersih untuk menunjang lahan pertanian di Bima, Dompu, dan wilayah pulau Sumbawa lainnya.

4. Sektor Pertanian dan Ketahanan PanganKetergantungan Iklim: Sebagai wilayah agraris, NTB masih sangat rentan terhadap perubahan iklim. Kurangnya irigasi teknis dan alih fungsi lahan mengancam swasembada pangan daerah. Pemerintah daerah mulai merespons hal ini melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah NTB dengan berfokus pada ketahanan pangan dan agromaritim.

Reporter. Roels

Editor. Redaksi