JejakNTB.com | Guna mencegah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang merupakan bencana non-alam, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan), Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) lakukan penyemprotan disinfektan di lokasi kelompok 1000 Desa Sapi di Pujut, Lombok Tengah, Jum’at (18/11/2022).
Penyemprotan disinfektan dimulai di kandang sapi perah milik Eko Setiawan yang berisi 43 ekor sapi di Desa Pujut, Kecamatan Kopang Lombok Tengah NTB.
Juga akan dilakukan penyemprotan di sembilan kelompok tani sapi perah yang ada di Kota Praya Lombok Tengah agar sapi di sana terhindar dari PMK.
“Penyemprotan ini, kita lakukan mandiri dan belum bekerja sama dengan pihak manapun, ini atas inisiasi kami sendiri dalam mengatasi PMK. Sebagai sentral sapi perah, sapi-sapi kita harus terhindar dari PMK,” ujar Disnakkeswan Provinsi NTB melalui Kabid PMK Drh. Muslih kepada jejakntb.com
Pada kesempatan ini, Disnakkeswan bertugas memfasilitasi tempat penyemprotan (kandang sapi), teknis penyemprotan dan menyediakan cairan disinfektan.
Sedangkan pihak Kabupaten Lombok Tengah menyediakan hazmat dan alat penyemprotan. Kepala Kelurahan dan Kepala Desa melakukan pengawasan selama penyemprotan disinfektan.
Kami mengacu kepada Surat Keputusan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait status keadaan tertentu darurat PMK.
Maka kami bersama Pemkab dan Kelurahan/ Desa ikut turun dalam penanganan dan mencegah PMK sebagai bencana non-alam. “Kami berharap di Kota Praya Lombok Tengah terutama Kawasan Pujut tidak terdapat PMK ini,” tutur Kepala DISNAKKESWAN Provinsi Nusa Tenggara Barat, Drh.Khairul.
Senin Besok Disnakkeswan Provinsi Nusa Tenggara Barat Gelar Rakor bersama 10 Kabupaten Kota Se NTB
Gerak cepat Disnakkeswan Provimsi Nusa Tenggara Barat dalam lebih memantapkan kondisi keamanan dan kenyamanan lajunya ternak di 10 Kabupaten Kota patut diacungin jempol, berbagai upaya dilakukan termasuk bavaimana menciptakan atmosfer perdagangan antar pulau yang kondusif bagi para peternak dan terproteksi dari berbagai ancaman dan gangguan PMK yang masih mencekam dan menakutkan publik.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB, Drh. Hairul saat ditemui diruang kerjanya jumat (18/11) menegaskan bahwa dalam waktu dekat institusi yang dipimpinnya akan memggelar Rapat Koordinasi ( Rakor ) tahun 2022 sebagai langkah berkelanjutan dalam memantapkan tupoksinya.
Dalam wawancara ekslusif di ruang kerjanya, menegaskan bahwa Rakor 2022 adalah keniscayaan adanya guna memgkoordinir secara utuh dan holistik semua kegiatan dan agenda menjelang akhir tahun dan awal tahun 2023.
“Kita ingin menyamakan persepsi Bagaimana kaitannya dengan aktifitas perdagangan sapi ke luar daerah dan sebagainya nah itu nanti yang akan dikembangkan, ungkapnya.
” Rakor kita akan jadwalkan semin (21/11). Jadi begini maksud rakor ini memang anggarannya anggaran Rabies tapi kita manfaatkan dengan mengundang Kabupaten Kota se NTB dilaksanakan karena situasi terkini,katanya.
Pengalihan anggaran penanganaan Rabies ke Rakor teraebut mengingat adanya surat dari Satgas PMK Nasional. Terkait dengan Surat edaran nomor 7 tentang tata niaga terkait dengan kasus PMK ini.
Unsur unsur dinas daerah pemerintahan Kabupaten maupun Kota jangan bersikukuh larena ingin daerahnya aman nggak mau leluarkam dan nggak mau masuk ternak khusunya perdagangan hewan ternak antat pulau. itu tidak boleh lagi. Karena prinsipnya di PMK ini kita harus amankan secara massive kemudian kita menganggap perekonomiannya juga bagus karena masih ada beberapa daerah ini yang masih bersikeras menolak untuk memberikan data konkrit terkait dengan PMK dll di masing masing daerahnya.
Khairul tak menampik NTB cukup terkendali dalam memgendalikan PMK dan vaksinasi ternaknya namun yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana menyatukan dan menyamakan persepsi agar program program teraebut dapat dipastikan berjalan aman lancar dan sukses.
” kita ingin jalannya perdagangan hewan ternak ini bagus, terutama antar pulau karena masih ada beberapa daerah ini yang masih ada anggapan misalnya antara zona merah ke zona merah boleh, tentunya dengan persyaratan tertentu misalnya catatan vaksin, pengusaha elisan, lalu dari zona kuning ke zona merah boleh dan yang tidak boleh itu adalah zona merah ke kuning. Dan itu yang akan kita kembangkan.
Dalam rakor tersebut Haerul mengaku akan mengundang pembicara dari pihak karantina hewan selain juga dari dinas yang membahas soal kebijakan publik peternakan.
” Kita bergerak cepat ini, karena secara nasional dinas saya, Disnakkeswan NTB juga diundang ke Jakarta dan hasilnya agar Pemkab dan Pemkot di 10 Kabupaten Kota teredukasi akan soal teraebut,” tambahnya.
Rencananya Rakor teraebut akan dgelar di NTB dan melibatkan lima unsur di setiap dinas kabupaten kota dengan mengundang pihak kepolisian (Polda) Danrem,TNI, Dinas peternakan dan BPDB Pusat, termasuk anggaran ini semua datangnya dari pusat.
Menyinggung soal kasus, Haeril mengaku sudah sangat menurun karena ditunjang oleh anggaran vaksin yang sangat cukup memadai yang dikucurkan pusat ke satker yang dipimpinnya.
” Kita tidak perlu lagi obat herbal untuk hewan hewan ternak kita baik sapi, kerbau,kambing, babi dll memgingat obat yang didroping pusat ini sangat banyak sekali, gerak cepat semua pihak sangat diharapkan dalam upaya menuntaskan dan memantapkan visi dan misi dari NTB Gemilang yang diusung Disnakkeswan Provinsi NTB,” pungkasnya (Nkm)
