PLH.Sekda Dompu, Hairul Insyan, S.E., M.M. Saat Membuka Bimtek Dorsata, Kamis (4/12) Yang digelar Dinas Kominfo di Gedung PKK
DOMPU, JEJAKNTB||Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu, Nusa Tenggara Barat, menegaskan pentingnya tata kelola data yang akurat, terpadu, dan terintegrasi dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah. Penegasan ini disampaikan dalam acara pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) DORSATA (Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah) yang berlangsung di Dompu.
Kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Dompu ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan data dan informasi perencanaan, sejalan dengan semangat Satu Data Indonesia (SDI).
Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, sadar betapa pentingnya tata kelola data yang akurat, terpadu, dan terintegrasi dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah.
Penegasan ini disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu, Khairul Insan, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Dompu Portal Satu Data (Dorsata), yang diikuti operator dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Khairul Insan mengatakan, Dorsata bukan sekadar aplikasi penyimpan data atau tempat menarik retribusi, melainkan fondasi utama dalam menyusun perencanaan pembangunan yang efektif.
Menurutnya, salah satu penyebab kegagalan pembangunan daerah adalah perencanaan yang tidak berbasis data.
“Perencanaan yang matang harus disusun berdasarkan data real dan akurat. Dari data inilah tergambar masalah yang sedang kita hadapi,” katanya, Kamis (4/12).
Penjabat Sekda menuturkan, penyusunan rencana pembangunan wajib berangkat dari pemahaman atas masalah yang ada.
Urutan prioritas kebijakan, kata dia, harus disusun berdasarkan tingkat urgensi dan potensi dampaknya jika tidak segera ditangani.
“Kalau perencanaan dibuat secara tiba waktu tiba akal, itu sama saja dengan merencanakan sebuah kegagalan,” katanya.
Birokrat senior yang biasa di sapa ‘Dae Mpera’ ini mengingatkan, pemerintah tidak boleh lagi bermain-main dengan data.
Ia menyinggung lahirnya kebijakan Satu Data Indonesia melalui Peraturan Presiden tahun 2019, yang pada masa awal pandemi COVID-19 menekankan kebutuhan data akurat sektor UMKM untuk mendukung penanganan krisis.
“Pemerintah pusat saat itu butuh satu data UMKM, dan dari situlah kebijakan Satu Data Indonesia dipertegas,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Dae Mpera memberikan apresiasi kepada Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Dompu yang dinilainya konsisten melakukan inovasi melalui pengembangan berbagai aplikasi layanan.
Bahkan, pada 2026 seluruh aplikasi perjalanan pemerintahan daerah direncanakan dipusatkan di Kominfo, termasuk integrasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
“Ini terobosan besar. Semoga tidak ada kendala dalam prosesnya,” katanya.
Pria yang karib disapa Dae Mpera juga menyoroti pentingnya kerja sama erat antara pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mewujudkan Dompu Satu Data.
Kendala klasik OPD yang sering tidak menyiapkan data ketika dibutuhkan, terutama untuk kebutuhan proposal kementerian, diharapkan tidak terjadi lagi.
“Kalau Anda ingin menjadi orang yang dibutuhkan pimpinan, peganglah data. Pimpinan selalu mencari orang yang paham informasi,” pesannya kepada peserta.
Khairul mengajak seluruh peserta bimtek untuk serius mengikuti materi dan memastikan penyampaian informasi sampai kepada pimpinan maupun penyusun program di masing-masing OPD.
Ia mencontohkan betapa penyimpanan dokumen kini lebih efisien berkat perkembangan teknologi, tidak lagi bergantung pada arsip fisik yang menumpuk.
Mengakhiri arahannya, Khairul Insan menyampaikan terima kasih kepada Dinas Kominfo, BPS, dan seluruh pihak yang mendukung terlaksananya Bimtek tersebut.
Ia berharap kerja sama dalam penguatan sistem data dapat terus dibangun demi mendukung perjalanan pembangunan Kabupaten Dompu secara terarah dan berkelanjutan
Pentingnya Data yang Valid
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Dompu, Khairul Insan, dalam sambutannya menekankan bahwa data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan fondasi utama dalam pengambilan kebijakan dan keputusan pemerintah.
“Perencanaan yang baik harus diawali dengan data yang berkualitas. Tanpa data yang akurat, program dan kebijakan yang kita susun berpotensi tidak tepat sasaran,” ujarnya. “Bimtek DORSATA ini merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap aparatur memahami konsep perencanaan berbasis bukti”.
Mewujudkan Tata Kelola Data Terintegrasi
Materi dalam Bimtek DORSATA ini dirancang untuk memberikan pengetahuan mendalam mengenai teknik pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, serta pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI).
Melalui pelatihan ini, diharapkan dapat terbentuk sistem data pembangunan daerah yang lebih terintegrasi antar-OPD, mengatasi tantangan umum seperti inkonsistensi data dan kurangnya koordinasi.
Manfaat Jangka Panjang
Secara jangka panjang, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap transparansi kinerja pemerintah, mendorong efisiensi anggaran, dan menjadi dasar kuat untuk evaluasi program pembangunan berkelanjutan.
“Kualitas SDM yang kompeten dalam mengelola data akan sangat mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat daerah,” tambah Khairul Insan, menutup sambutannya. (Nkm)
