Berhasil Atasi Inflasi, Kabupaten Sumbawa Terima TPID Award Berprestasi
Oleh Abdul Ma’ruf Rahmat SP
JejakNTB.com, SURABAYA| Prestasi membanggakan kembali diraih oleh Kabupaten Sumbawa dalam TPID Award, yang merupakan penghargaan yang diberikan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perekonomian kepada penggiat inflasi di level Provinsi Kab/Kota.
Kabupaten Sumbawa meraih terbaik 3 dalam nominasi TPID Kabupaten berprestasi Tingkat Nasional. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 135 Tahun 2022 yang memberikan penghargaan kepada Kabupaten Sumbawa sebagai nominasi TPID Kabupaten/kota Berprestasi Kawasan Nusa Tenggara- Maluku – Papua yang ditetapkan pada tanggal 12 Juli 2022 lalu oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendali Inflasi Pusat Airlangga Hartarto. Penghargaan tersebut diterima langsung Wakil Bupati Sumbawa Hj. Dewi Noviany SPd, MPd.
Penyerahan Penghargaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Awards 2022, dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Pengendalian Inflasi Tahun 2022 dengan tema sinergi dan inovasi untuk stabilisasi harga dan ketahanan pangan ; Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Surabaya, Selasa (14/9/2022)
Tampak hadir pula menerima penghargaan yakni Sekretaris Daerah Provinsi NTB Drs H Lalu Gita Ariadi M.Si, Pimpinan Daerah Lombok barat, Pimpinan Daerah Kota Mataram. Dan juga Menteri UMKM dan Koperasi Teten Masduki. TPID Awards merupakan penghargaan yang diberikan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perekonomian kepada penggiat inflasi di level Provinsi Kab/Kota.
Dihubungi seusai penghargaan, Wakil Bupati Sumbawa Hj Dewi Noviany SPd MPd mengatakan, prestasi itu buah dari sinergi dan koordinasi segenap TPID, baik dari Bank Indonesia maupun Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam menjaga inflasi di Kabupaten Sumbawa
“Termasuk bantuan dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sehingga aman, orang mau berusaha juga gampang. Termasuk jika ada indikasi dan potensi pidana pada volatile food, kepolisian langsung bergerak dengan cepat. Inilah peran-peran tim pengendali inflasi yang berperan penting,” kata Hj Novy.
“Alhamdulillah daerah kita kembali menerima penghargaan. Kali ini dari Menteri Koordinator Bidang Ekonomi RI Bpk. Airlangga Hartarto. Penghargaan Nominasi TPID Kab/Kota Berprestasi untuk kawasan Nusa Tenggara, Papua, dan Maluku ini menandakan perekonomian di Kabupaten Sumbawa cukup baik meski adanya pandemi” Ucap Wabup
“Semoga prestasi ini dapat kita pertahankan bahkan sedapat mungkin kita tingkatkan lagi di masa mendatang” Tutupnya.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kesempatan tersebut mengatakan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Pengendalian Inflasi 2022 penting dijalankan guna menjaga tingkat inflasi di seluruh daerah di Indonesia.
Rakorpusda ini menjadi salah satu agenda penting dalam memperkuat sinergi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk merumuskan program kebijakan pengendalian inflasi pada tataran implementatif pasca penyesuaian harga BBM.
Pada Agustus 2022, inflasi Indonesia tercatat sebesar 4,69 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan realisasi inflasi Juli 2022 sebesar 4,94 persen (yoy).bInflasi yang meningkat pada bulan Juli lebih didorong oleh lonjakan inflasi volatile food yang tercatat 11,47 persen (yoy) dan telah berhasil ditekan pada bulan Agustus menjadi sebesar 8,93 persen (yoy) seiring upaya TPIP dan TPID dalam melakukan extra effort pengendalian inflasi, di samping kondisi cuaca yang lebih kondusif.
“Saat ini, dampak dari kondisi global masih sulit dikendalikan, namun yang dapat diupayakan adalah menjaga harga domestik dengan sekaligus menjaga rantai pasoknya, yakni utamanya komoditas pangan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
“TPIP-TPID akan terus bersinergi dan gotong-royong melakukan extra effort menjaga stabilitas harga dan mengendalikan pencapaian inflasi Indonesia sebagaimana arahan Presiden RI dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2022, maupun pertemuan dengan seluruh Kepala Daerah pada 12 September kemarin,” sambungnya.
Urgensi menstabilkan harga pangan, lanjut Airlangga, adalah karena kontribusi makanan terhadap kemiskinan mencapai 74,1 persen. Implikasinya, kenaikan harga bahan pangan akan meningkatkan kemiskinan.
Dalam hal ini, beras merupakan komoditas dengan kontribusi terbesar terhadap garis kemiskinan. Kontribusi beras terhadap kemiskinan per Maret 2022 mencapai 23,04 persen di desa dan 19,38 persen di kota.
Secara umum, perkembangan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat sebesar 4,69 persen pada Agustus 2022 dengan inflasi pangan bergejolak telah turun menjadi 8,93 persen.
Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, per minggu pertama September 2022, ketahanan stok komoditas bawang putih, daging ayam, dan daging sapi, berada dalam level aman di 34 provinsi.
Sementara itu, stok komoditas cabai besar dalam kondisi rawan di 17 provinsi dan rentan/tidak aman di 10 provinsi. Sedangkan yang masih perlu diwaspadai lagi adalah stok komoditas cabai rawit yang dalam kondisi rawan di 14 provinsi dan rentan/tidak aman di 10 provinsi.
Mencermati kondisi ketahanan stok komoditas pangan, Menko Airlangga kembali mengarahkan kepada seluruh daerah untuk fokus pada program-program yang dapat segera menstabilkan harga dan memastikan ketersediaan pasokan. Di antaranya adalah perluasan Kerja Sama Antardaerah (KAD), terutama untuk daerah surplus/defisit dalam menjaga ketersediaan suplai komoditas.
Selain itu, meningkatkan pelaksanaan Operasi Pasar dalam memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholders. Termasuk peningkatan program Ketersediaan Pangan dan Stabilitas Harga (KPSH) untuk segera menstabilkan harga beras. Pungkasnya.(Ruf)
