Berangkat Rakernas di Bandung, PABPDSI NTB Optimis Capai Legitimasi

Oleh    | RED Indra Makruf

Editor | Nukman

 

 

JEJAK.COM,-Rombongan peserta Persatuan Anggota Badan Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia ( PABPDSI ) provinsi NTB yang terdiri dari 8 kabupaten/kota pada hari Rabu ( 24/11 ) positif terbang ke Bandung mengikuti kegiatan RapatKerja Nasional (Rakernas).

” Slot yang disediakan masing-masing sejumlah 6 orang untuk Provinsi begitupun Kabupaten/Kota.

Tapi peserta dari kabupaten Bima malah melebihi kuota, mereka berangkat 9 orang.

Ini menandakan antusiasme anggota kami sangat tinggi karena besarnya keinginan mewujudkan terlegitimasinya regulasi yang selama ini ditatanan birokrasi Desa terasa sangat mengkebiri tupoksi BPD,” Kata Zubair selaku Ketua PABPDSI NTB kepada jejakntb.com

Ia mengutarakan, regulasi-regulasi yang ada dinilai sangat ironi, tidak mengimplementasi kapasitas BPD sebagaimana mestinya.

Dikeluhkan, terlalu banyak tata kelola keuangan pemerintah Desa yang seharusnya BPD sebagai mitra ikut mengambil peran dalam menentukan pengelolaan APBDes tersebut dari aspirasi yang diserap.

” Selama ini, kita merasan kehadiran BPD hanya sebagai pelengkap penderitaan saja, maka melalui Rakernas kami harap akan dapat menelurkan perbaikan dan menghadirkan regulasi-regulasi baru dinegara kita tentang Desa, demi terwujudnya tata kelola pemdes yang benar-benar transparan demi kemajuan dan kemandirian masyarakat Desa,” Terang Zubair.

Sebelumnya, Lalu Mustajab Aziz Ketua PABPDSI Lombok Tengah mengungkapkan, beberapa item yang jadi tuntutan BPD juga telah disampaikan ke pemerintah provinsi NTB melalui komisi I DPRD NTB untuk mendapat dukungan Daerah.

Diantaranya, tentang bagaimana Kejaksaan melakukan pengkawalan langsung dalam pengelolaan APBDes. Anggapnya, dapat menurunkan existensi BPD.

Begitupun keberadaan pendamping Desa yang berasal dari luar Desa dirasa tidak tepat, akibatkan roda pemerintahan jadi kaku, tidak maksimal.

Terpenting, tambah Miq Ajab, poinnya ada peningkatan kafasitas BPD dan munculnya anggaran BOP organisasi BPD sebagai relefansi atas kewajiban berat pengawasan yang diemban BPD di Desa, sehingga BOP yang di anggarkan ditiap Desa se-Provinsi itu sama.

Diharapkan, selepas rakernas ini akan menghadirkan BPD-BPD yang handal, profesional, berintegritas dan sejahtera.

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
Print
Scroll to Top
Scroll to Top