Bela Wong Cilik Tolak Pembongkaran Rumah, PDIP Kota Bima Lakukan Ini sebagai Bentuk Advokasi Massive
JejakNTB.com |Disparitas pembangunan kembali terjadi di wilayah hukum Kota Bima, kebijakan pemkot Bima kembali menuai reaksi dan kontra dari sejumlah warganya. Masih adanya penolakan atas pembongkaran rumah di sepanjang bantaran sungai, memantik reaksi sejumlah partai.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bima, H Ahmad Yadiansyah mendesak Pemerintah Kota Bima segera merealisasikan janji yang telah disampaikan kepada warga bantaran sungai.
“Kalau sudah janjikan ada siapkan fasilitas kayak sekolah, polindes, masjid dan lainnya maka itu harus segera direalisasikan dong,” tegasnya, Minggu (6/11/2022).
Seharusnya kata pria yang akrab disapa H Yadi ini, pemerintah harus segera bersikap agar tidak terjadi resistensi terkait pemindahan warga di bantaran sungai.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bima, H Ahmad Yadiansyah
Pemerintah Kota Bima lanjutnya, harus memikirkan kebutuhan masyarakat dari segala sisi.
Tidak hanya kebutuhan pokok, tapi juga primer dan sekundernya harus dipenuhi karena membentuk kehidupan baru.
Jika dipikirkan, akan sulit bagi warga yang sudah bertahun-tahun hidup di bantaran sungai, mencari nafkah di daerah tersebut, kemudian harus berubah dalam seketika.
“Itu membutuhkan waktu, tidak bisa tiba-tiba dan seketika,” tambahnya.
Ia pun mencontohkan, nasib anak-anak yang ada di sepanjang bantaran sungai ini harus pindah sekolah.
Jika tidak, maka jarak yang ditempuh para siswa jauh.
Untuk itu, PDI Perjuangan mengusulkan pada Pemerintah Kota Bima menyiapkan fasilitas antar jemput bagi siswa yang jarak sekolahnya jauh.
Kemudian, segera merealisasikan fasilitas yang kini ditagih oleh warga relokasi.
“Kami mendukung relokasi ini, karena sungai kita memang harus ditata. Tapi resistensi itu harus dihindari. Bagaimana pun, kondusifitas daerah sangat penting,” tandasnya.
Yadi juga meminta kepada pemerintah dan aparat, tidak mengedepankan sikap represif jika pembongkaran dilakukan.
Pada berita sebelumnya, warga bantaran sungai Padolo menolak rumahnya dibongkar untuk program relokasi di Kota Bima.
Warga beralasan, masih banyak fasilitas dasar yang tidak ada di perumahan relokasi di Kadole Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima.
Seperti sekolah seperti PAUD, puskesmas atau polindes, hingga jaringan telepon.
Saya sudah setahun tinggal di Kadole, bolak balik ga menetap. Gimana mau menetap, saya jualan ikan di sini.”
“Kalau jualan di sana (Kadole) siapa yang beli, tidak ada orang,” ungkap seorang warga Rt 01 Rw 01 Kelurahan Dara, Fatma.
Warga lainnya Suharni mengungkap, tidak adanya jaringan telepon dan internet menjadi alasan kenapa dirinya enggan pindah.
Apalagi anak-anaknya sekolah aktif menggunakan handphone, sehingga dirasa tidak layak untuk tinggal di Kadole.
“Belum lagi kondisi rumah saya, sudah tidak layak. Pertama-tama selesai dibangun, itu bagus. Tapi lima atau enam bulan kemudian, semua lantai rumah saya menggelembung, tembok retak,” beber Suharni. (RED)
