Begini Tanggapan Ruslan Turmudzi Soal Kajian Hukum Pj Gubernur NTB Picu Polemik

Anggota DPRD NTB
 Ruslan Turmuzi (Dokumen jejakntb)

 

JejakNTB.com | Tim Hukum yang dibentuk DPRD NTB yang ditugasi mengkaji berkas para kandidat Penjabat (Pj) Gubernur dipersoalkan. Sebelumnya tim ini, menjadi hulu ketegangan dalam pembahasan portofolio empat berkas pj gubernur usulan masyarakat.

Tim tersebut menerbitkan kajian yang isinya Rektor UIN Mataram Prof Dr TGH Masnun Thahir tidak memenuhi syarat diusulkan sebagai pj gubernur ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Ketua Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat (BPNR) PDI Perjuangan NTB Ruslan Turmuzi mengingatkan agar lembaga DPRD NTB kembali ke tugas dan fungsinya. Sementara usulan pj gubernur yang masuk ke DPRD NTB merupakan aspirasi masyarakat. “Usulan (dari masyarakat) itu kan diterima DPRD, jadi ini termasuk kategori surat masuk,” katanya, kemarin (27/9).

Tujuan surat itu ke masing-masing fraksi DPRD NTB. Bukan mengarah ke tim hukum yang dibentuk DPRD NTB. Sehingga menurutnya sudah benar bila berkas usulan pj gubernur saat ini di meja 9 fraksi DPRD NTB.

“Makanya kami tahu ada 4 nama Lalu Gita Aryadi, Lalu Niqman Zahir, Prof Masnun, dan Dr Ismail,” ujarnya.

Aspirasi itu kata politisi asal Lombok Tengah ini, tidak bisa hanya dilihat dari aspek hukum. Namun dewan dapat mempertimbangkan dari banyak sudut pandang termasuk politik. “Kalau berbicara tentang Permendagri dan sebagainya itu kan kita masih multi tafsir,” imbuhnya.

Oleh karena itu, dewan mesti kembali lagi ke fungsinya menyambung aspirasi. Bukan menempatkan diri sebagai Tim Penilai Akhir (TPA) terkait berkas usulan pj gubernur. “Jadi kita ini hanya menyampaikan aspirasi,” tekannya.

Tetapi apa yang dilakukan tim hukum DPRD NTB, dinilai melampaui kewenangan lembaga. Keberadaan tim hukum itu bahkan secara tegas ditolak Ruslan. “Saya nggak setuju (ada tim hukum),” cetusnya.

Ia kembali mengingatkan DPRD merupakan lembaga politik. Bukan lembaga yang menangani persoalan hukum. “Tafsir kita (DPRD, Red) belum tentu benar, jadi semua persoalan hukum itu bisa kalah dengan persoalan politik,” ujarnya.

Oleh karenanya, Ruslan mengingatkan agar DPRD jangan dialihfungsikan sebagai lembaga hukum. Tetapi dikembalikan ke tugas dan fungsinya. “Tugas pokok anggota dewan itu ada dua, pertama sebagai wakil rakyat, sebagai represi wakil rakyat menyerap aspirasi dan memperjuangkan aspirasi,” ujarnya.

Sedangkan tugas lembaga DPRD ada tiga yakni legislasi, kontrol, dan budgeting. Lantas politisi PDI Perjuangan itu mempertanyakan relevansi keberadaan tim hukum terhadap fungsi dewan dan lembaga.

“Apakah ini masuk legislasi, budgeting, atau kontrol. Mana yang relevan, kalau tidak ada, mengapa dipaksakan?” cetusnya.

Justru yang paling masuk akal, kata Ruslan, menyikapi masuknya ratusan aspirasi pj gubernur adalah terkait fungsi dewan untuk menyambung aspirasi. “Maka saya membaca begini, jangan membatasi aspirasi (dengan keberadaan tim hukum itu),” cetusnya.

Informasi yang diserap Lombok Post, bila nama Prof Masnun masuk di hampir semua fraksi. Situasi itu membuat ketua PWNU NTB tersebut berpeluang besar mengisi satu dari tiga kandidat kuat yang diusulkan sebagai pj gubernur.

Ruslan enggan membahas spesifik apakah nama Prof Masnun juga menguat di fraksinya, namun siapapun nanti yang mendapat aspirasi masyarakat tertinggi harus disuarakan DPRD NTB ke Mendagri. “Kok kita mau jadi Tim Penilai Akhir atau juri (jangan),” cetusnya.

Anggota dewan ditekankan tidak memiliki fungsi administrasi. Terlebih dalam menyeleksi berkas usulan pj gubernur. “Kalaupun kita membuat keputusan siapa pj gubernur nanti, ya melalui proses musyawarah mufakat,” tegasnya.

Ada Kandidat Pj Gubernur Usulkan Diri Sendiri

Sementara itu, pada hari Selasa dan Rabu kemarin, jumlah aspirasi pj gubernur bertambah 2 kandidat. Dari sebelumnya 4 kandidat menjadi 6 kandidat.

Sebagai informasi, pada hari kamis, 27 Juli 2023 kemarin, menjadi batas waktu yang diberikan ke 9 fraksi di DPRD NTB untuk memutuskan maksimal 3 nama pj gubernur untuk disampaikan ke pimpinan DPRD NTB. Namun masuknya dua nama baru membuat pembahasan di fraksi diperpanjang.

“Ada aspirasi tambahan,” kata Ruslan.

Dua nama baru yang masuk yakni Dr A Nurdin Ibrahim dengan latar belakang PNS Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi. Satu lagi, Sekjen Kementerian Agama RI Prof Dr H Nizar Ali.

Namun yang menarik, bila sebagian besar kandidat diusulkan oleh kelompok masyarakat, namun Nizar Ali dari informasi yang dihimpun Lombok Post, mengusulkan dirinya sendiri sebagai pj gubernur.

 

Pusdek Tepis Kajian Tim Hukum DPRD

 

Sementara itu, Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (Pusdek) UIN Mataram mengkritik hasil kajian tim hukum DPRD NTB. Dikatakan, kebijakan pemerintah telah menetapkan pengisian pj gubernur berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memenuhi persyaratan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya.

“Pusdek telah merumuskan Policy Brief dari hasil kajian,” kata peneliti Pusdek Dr Ihsan Hamid.

Secara umum, Policy Brief itu memaparkan di organisasi UPT lingkungan Departemen Agama (Depag), nomenklatur dan pola organisasi dan eselonisasi. “Depag menyebutkan bahwa Rektor Universitas di Lingkungan Depag adalah Setara dengan eselon I atau masuk dalam kelompok JPT Madya (syarat usulan pj gubernur),” katanya. (zad/r2)

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
Print
Scroll to Top
Scroll to Top