Asep Tapip Yani

Oleh Asep Tapip Yani

Pendidikan adalah aspek utama dalam pembangunan masyarakat dan negara. Ini adalah investasi untuk masa depan yang membentuk warga negara yang terdidik, kreatif, dan kritis. Namun, sayangnya, pendidikan sering kali menjadi target politisasi, di mana kepentingan politik mendominasi kepentingan pendidikan. Dalam essay ini, akan coba dikupas mengapa penting membebaskan urusan pendidikan dari politisasi, dampak negatifnya, dan langkah-langkah konkrit yang dapat diambil untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih independen dan berfokus pada kepentingan murid dan masyarakat.

Politisasi pendidikan merujuk pada pengaruh politik dalam pembuatan keputusan pendidikan. Ini meliputi penggunaan pendidikan sebagai alat politik untuk mencapai tujuan politik tertentu. Politisasi pendidikan dapat terjadi pada berbagai tingkatan, dari pemilihan kurikulum hingga penunjukan kepala sekolah dan penggunaan dana pendidikan.

Dampak Negatif Politisasi Pendidikan

Kualitas Pendidikan yang Menurun. Ketika pendidikan menjadi subyek politik, kepentingan pendidikan seringkali kalah dalam persaingan dengan kepentingan politik. Keputusan pendidikan yang seharusnya didasarkan pada pertimbangan pedagogis dan kebutuhan murid dapat terombang-ambing oleh pertimbangan politik. Ini dapat mengarah pada pemilihan kurikulum yang tidak sesuai dengan kebutuhan murid, pemecatan guru berdasarkan afiliasi politik, dan penggunaan dana pendidikan yang tidak efisien.

Kurangnya Kontinuitas dan Stabilitas. Politik yang fluktuatif dapat mengakibatkan perubahan kebijakan pendidikan yang sering terjadi. Ketidakstabilan ini bisa merugikan murid karena mereka harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang cepat dalam sistem pendidikan. Tanpa kontinuitas, sulit untuk membangun program dan inisiatif pendidikan yang berkelanjutan.

Ketidakmerataan Akses Pendidikan. Politisasi pendidikan juga dapat memicu ketidakmerataan dalam akses pendidikan. Kebijakan pendidikan yang dipengaruhi oleh libido politik sesaat dapat memberikan keuntungan kepada kelompok tertentu sementara merugikan kelompok lain. Ini bisa mengakibatkan kesenjangan pendidikan yang lebih besar di masyarakat.

Mengapa Harus Membebaskan Urusan Pendidikan dari Politisasi

Pendidikan Adalah Investasi Jangka Panjang. Pendidikan adalah investasi jangka panjang dalam perkembangan masyarakat dan negara. Itu membentuk dasar yang memungkinkan individu untuk berkembang dan memberikan kontribusi kepada masyarakat. Untuk itu, keputusan pendidikan harus didasarkan pada pertimbangan pedagogis dan futuristic untuk kepentingan jangka panjang, bukan pertimbangan politik sesaat yang bersifat sementara dan memihak kepentingan tertentu.

Pendidikan Membentuk Masa Depan. Masa depan sebuah negara bergantung pada kualitas pendidikan yang diberikan kepada generasi muda. Pendidikan yang baik memungkinkan warga negara untuk terlibat aktif dengan baik berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat dan negara, serta menjadi warga yang kritis dan berpikiran terbuka dan maju. Politisasi pendidikan dapat mengganggu upaya ini dan merugikan masa depan masyarakat dan bangsa.

Kemerdekaan Akademik. Mengamankan kemerdekaan akademik dalam sistem pendidikan adalah penting. Dengan membebaskan urusan pendidikan dari politisasi, kita memastikan bahwa pendidik dan pakar pendidikan memiliki otonomi untuk membuat keputusan yang didasarkan pada penelitian ilmiah yang objektif, pengalaman empiris yang bermakna, dan kebutuhan murid yang paling utama.

Langkah-Langkah Membebaskan Urusan Pendidikan dari Politisasi

Pemberian Otonomi pada Sekolah. Mengembangkan otonomi pada tingkat sekolah dengan manajemen berbasis sekolah dapat membantu membebaskan pendidikan dari politisasi. Ini memungkinkan sekolah untuk mengelola sumber daya mereka dengan lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan murid mereka. Pemberian otonomi kepada sekolah harus didukung oleh pedoman yang kuat untuk memastikan akuntabilitas dan kualitas pendidikan.

Kepemimpinan Pendidikan Independen. Pemilihan kepala sekolah, guru, dan staf pendidikan lainnya harus didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan prestasi mereka, bukan pada afiliasi politik. Memastikan bahwa pemimpin pendidikan dipilih berdasarkan kemampuan mereka untuk memimpin dan meningkatkan kualitas pendidikan adalah langkah penting dalam menghindari politisasi.

Dana Pendidikan yang Terkelola dengan Efisien. Pengelolaan dana pendidikan harus transparan dan efisien. Menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan akuntabel dapat membantu memastikan bahwa dana pendidikan digunakan dengan benar dan sesuai dengan kepentingan murid.

Kurikulum yang Didasarkan pada Kebutuhan Murid. Kurikulum harus dikembangkan berdasarkan kebutuhan murid dan bukan agenda politik. Ini memerlukan kerjasama antara pendidik, pakar pendidikan, dan komunitas untuk memastikan bahwa kurikulum mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan lokal serta tujuan pendidikan nasional.

Pengalaman Negara yang Membebaskan Urusan Pendidikan dari Politisasi

Beberapa negara telah berhasil membebaskan urusan pendidikan dari politisasi dan mencapai keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pendidikan mereka. Finlandia, misalnya, telah membangun sistem pendidikan yang sangat independen dan berfokus pada kepentingan murid. Mereka memberikan otonomi kepada sekolah dalam pengambilan keputusan dan memilih guru berdasarkan kualifikasi yang ketat.

Singapura juga memiliki sistem pendidikan yang diakui secara global. Mereka telah memastikan bahwa penunjukan guru dan kepala sekolah didasarkan pada kualifikasi dan prestasi, bukan pada afiliasi politik. Hasilnya adalah kualitas pendidikan yang tinggi dan keberhasilan akademik yang konsisten.

Tantangan dalam Membebaskan Urusan Pendidikan dari Politisasi

Meskipun ada manfaat yang jelas dalam membebaskan urusan pendidikan dari politisasi, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi:

Resistensi terhadap Perubahan. Politisasi pendidikan sering kali didorong oleh kepentingan politik sesaat yang kuat. Mengubah sistem pendidikan untuk mengurangi politisasi dapat menghadapi resistensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam mempertahankan status quo.

Sumber Daya yang Terbatas. Meningkatkan kualitas pendidikan memerlukan investasi finansial dan sumber daya lainnya. Di beberapa negara, sumber daya terbatas dapat menjadi kendala dalam upaya untuk membebaskan pendidikan dari politisasi, termasuk di Indonesia.

Simpulan: Masa Depan Pendidikan yang Lebih Cerah

Pendidikan adalah fondasi dari perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara. Agar pendidikan dapat memenuhi perannya dengan baik, penting untuk membebaskannya dari politisasi. Politisasi pendidikan dapat merusak kualitas pendidikan, mengganggu stabilitas sistem, dan mengakibatkan ketidakmerataan akses pendidikan. Dengan mengambil langkah-langkah konkret seperti memberikan otonomi pada sekolah melalui MBS, memilih pemimpin pendidikan berdasarkan kualifikasi yang tepat dan benar, dan mengelola dana pendidikan dengan efektif dan efisien, kita dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih independen dan berfokus pada kepentingan murid dan masyarakat bangsa pada umumnya.

Negara-negara seperti Finlandia dan Singapura telah membuktikan bahwa membebaskan pendidikan dari politisasi adalah langkah yang mungkin dan terbukti berhasil. Mereka telah mencapai kesuksesan dalam meningkatkan kualitas pendidikan mereka dan memberikan peluang yang setara kepada semua murid.

Tantangan dalam membebaskan pendidikan dari politisasi memang ada, tetapi manfaat jangka panjangnya jauh lebih besar. Masa depan yang lebih cerah untuk pendidikan akan menghasilkan warga negara yang baik, terdidik, kreatif, dan bernalar kritis, dan akan membantu membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan tekad, kerjasama, dan komitmen untuk membebaskan pendidikan dari politisasi, kita dapat menciptakan masa depan pendidikan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Semoga Aamiin …