Walikota Bima, H.Arahman Abidin, SE., saat pimpin Apel Gabungan
KOTA BIMA, JEJAKNTB|| Kondisi keuangan Pemerintah Kota Bima pada tahun anggaran 2026 mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima 2026 tercatat sekitar Rp790 miliar, atau turun Rp303 miliar dari APBD 2025 yang mencapai Rp1,093 triliun.
Penurunan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Bima, H. A. Rahman, saat memimpin Apel Gabungan yang dirangkaikan dengan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Sekretaris Daerah Kota Bima, penyerahan mobil pemadam kebakaran, serta bantuan rombong usaha bagi pelaku UMKM, di Halaman Kantor Wali Kota Bima, Senin,(5/1/2026).
Wali Kota menjelaskan, selain penurunan APBD, total pendapatan daerah Kota Bima pada 2026 juga mengalami penurunan cukup tajam. Pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp716 miliar, atau berkurang Rp352 miliar dibandingkan pendapatan tahun 2025 yang mencapai Rp 1,069 triliun.
“Ini adalah kondisi riil yang harus kita hadapi bersama. Pendapatan daerah turun sangat signifikan,” ujar Wali Kota.
Di tengah menurunnya kemampuan fiskal daerah, Pemerintah Kota Bima justru dihadapkan pada peningkatan belanja pegawai yang cukup besar. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu dan paruh waktu pada tahun 2025.
Menurut Wali Kota, total kebutuhan anggaran gaji PPPK penuh waktu dan paruh waktu pada tahun 2026 mencapai Rp142 miliar. Angka ini meningkat sekitar Rp45 miliar dibandingkan kebutuhan gaji PPPK pada tahun 2025.
“Angka-angka ini bukan sekadar data statistik, tetapi menjadi tantangan nyata dalam pengelolaan keuangan daerah,” tegasnya.
la menekankan, dengan kondisi anggaran yang terbatas, seluruh jajaran pemerintah daerah dituntut untuk mengelola keuangan secara cermat, bijak dan bertanggungjawab, agar program prioritas pembangunan tetap dapat berjalan dan kebutuhan masyarakat tetap terlayani.
Menanggapi berbagai isu dan opini yang berkembang di tengah masyarakat, WaliKota Bima menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bima tetap berkomitmen melanjutkan sejumlah program strategis pada tahun 2026.
Beberapa di antaranya adalah kelanjutan pembangunan ruang rawat inap RSUD Kota Bima sebesar Rp32 miliar, pengadaan tanah untuk dukungan proyek NUFREP sebesar Rp10 miliar, pengaspalan jalan tersebar senilai Rp5 miliar, serta pembangunan drainase pendukung proyek NUFREP sebesar Rp3 miliar.
Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk kelanjutan pembangunan. Lapangan Serasuba sebagai bagian dari penataan kawasan wisata religi dan budaya sebesar Rp 5 miliar, Program Keluarga Harapan (PKH) daerah sebesar Rp3 miliar, serta bantuan rumah layak huni sebesar Rp1,4 miliar.
“Hibah kelanjutan pembangunan Masjid Agung Al Muwahidin sebesar Rp2,5 miliar tetap kita anggarkan.
Dukungan pelaksanaan MTQ dari Tingkat Kelurahan hingga Kota, termasuk honor guru ngajiimam, marbot, ketua RT dan RW jugatetap diberikan,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Bima juga mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bima agar menjadi corong informasi yang baik bagi masyarakat.
“Sampaikan secara jujur dan berimbang bahwa kondisi keuangan daerah tahun 2026 memang tidak mudah. Namun pemerintah tetap berkomitmen bekerja keras, melayani, dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya.
la secara khusus meminta sekitar 8.000 ASN se-Kota Bima untuk turut membantu pemerintah dalam memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat terkait kondisi fiskal daerah saat ini. (*)
