jejakntb.com, BIMA | Puluhan massa dari Ikatan Mahasiswa Ambalawi (IMAWI) Bima-Nusa Tenggara Barat menggelar aksi Demonstrasi, massa aksi melakukan long march dengan mengambil titik start dari desa Kole menuju Kantor Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (PPK) Ambalawi massa melakukan orasi menuntut Panwaslu agar meningkatkan kinerjanya dalam rangka mengawas proses pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang di kecamatan Ambalawi dan memastikan serta memberikan pencegahan kepada semua pihak Guru, PNS, Perangkat Desa, TNI dan Polri untuk tidak terlibat langsung dalam kegiatan politik praktis jelang Pemilu 2024, Senin (13/11).
“Sebab dugaan kami, panwascam Ambalawi memberikan ruang gerak dan pembiaraan kepada ASN untuk melakukan politik praktis,” bebernya.
Usai melakukan orasi di kantor Panwascam Ambalawi, konsentrasi massa dilanjutkan lagi dengan orasinya pada Kantor Mapolsek Ambalawi, IMAWI menuntut kapolsek Ambalawi untuk meningkatkan kinerja serta memberikan pembinaan terhadap Babinkamtibmas di masing-masing desa agar bekerja maksimal dalam rangka memberantas miras dan narkotika demi menjaga stabilitas wilayah menjelang pemilu 2024, dan kami minta kapolsek untuk membuat pos pengawasan khusus di wisata oi fanda, sebab disana rawan konflik dan terjadinya pesta miras yang dapat memicu terjadinya tindak pidana, serta kami menghimbau kepada Polsek ambalawi untuk tetap menjaga netralitas sesuai amanat Bapak Kapolri.
Massa aksi pun juga menuntut sejumlah pengecer agar menjual pupuk sesuai dengan Harga HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah, IMAWI meminta tim KP3 agar serius mengawasi masalah ini karna tindakan kenakalan para pengecer dapat merugikan para petani.
Dalam pantauan langsung media sekitar kurang lebih satu jam masa IMAWI melakukan orasi dikantor Mapolsek Ambalawi, masa aksi menuju kantor Camat Ambalawi, Korlap Aksi Noval Arianto membacakan sejumalah tuntutannya, Kami dari Ikatan Mahasiswa Ambalawi (IMAWI) meminta kepada camat Ambalawi agar memanggil seluruh pengecer pupuk untuk menyepakati harga pupuk berdasarkan HET, mendesak camat ambalawi untuk memecat para pengecer yang menjual pupuk diluar ketentuan mentri pertanian nomor 735 tahun 2022, mendesak Camat Ambalawi untuk memperbaiki mobil Damkar agar maksimal beroperasi disaat rakyat membutuhkan misalnya jika terjadinya musibah kebakaran dengan sigap hal itu telah tersedia, lalu meminta camat agar menghimbau menindak tegas seluruh ASN dan Perangkat Desa jika terbukti terlibat dan menginstruksikan agar menjaga netralitas jelang pilkada, pileg bahkan pemilu 2024, jika tuntutan kami tidak di indahkan maka kami pastikan masa IMAWI akan hadir kembali dengan eskalasi massa yang lebih dahsyat.,”Tutupnya.
