Waka DPRD Sumbawa Ungkap Urgensi DOB di Forum ADKASI BAPENAS, Sebut 5 Daerah Penuhi Syarat Terbentuknya PPS
MATARAM, JEJAKNTB|Wakil Ketua I (Waka 1) DPRD Kabupaten Sumbawa, H. Muhammad Berlian Rayes, S.Ag., MM.Inov., kembali menyuarakan pentingnya Pemekaran Wilayah Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) di Forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Kota Seluruh Indonesia (ADKASI), pada, Selasa (13/1) di Jakarta.
Dengan beban penduduk yang sangat besar dan disparities pembangunan yang sangat lebar, pemekaran di nilai sebagai solusi mutlak untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Pulau Sumbawa.
“Melihat perbandingan rasio jumlah kabupaten/kota dengan jumlah penduduk di Pulau Lombok, Pulau Sumbawa tertinggal. Kita butuh percepatan pemekaran dan 5 wilayah potensial agar pembangunan tidak hanya berpusat di satu titik,” tegasnya dalam Rapat ADKASI BAPENAS beberapa hari yang lalu.
Waka DPRD Sumbawa menekankan bahwa pemekaran akan mempercepat akselerasi fiskal dan infrastruktur yang lebih fokus. ADKASI dengan jumlah anggota hampir 17 ribu di seluruh Indonesia berkomitmen mengawal kajian teknis pemekaran agar segera mendapat lampu hijau dari pemerintah pusat, seiring dengan target penataan daerah pada 2026.
“Alhamdulillah Pertemuan Pimpinan dan anggota DPRD seluruh indonesia yang tergabung dalam ADKASI/ Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia, yang dipimpin Ketum ADKASI dan Sekjen serta jajaran pengurus lainnya mengadakan pertemuan dan penyampaian aspirasi daerah di Kementrian BAPENAS.,” ucapnya.
Masih Berlian, pertemuan ini merupakan momen penting dalam menguatkan kembali ajuan PPS di tingkat nasional.
“Pertemuan ini kami anggap penting agar Bapenas sebagai pusat perencanaan dan pengendali pembangunan juga merasakah ketesahan yang terjadi di daerah, termasuk kami mengharapkan adanya survei-survei yang lakukan guna memastikan apakah program- program dan visi misi presiden dan wakil presiden itu sudah tepat sasaran atau perlu adanya evaluasi untuk memastikan program yang ada itu berdampak baik dan nyata bagi masyarakat banyak.,” sambungnya.
Perjuangan rakyat Pulau Sumbawa sudah berkali – kali dan massif dilakukan hingga melakukan resistensi di Jakarta sebagai wujud komitmen untuk kemandirian.
“Tentu semua daerah menyampaikan keluhan dan permasalahnya/dan aspiranya. Baik itu pemotongan TKD, kekurangan kuota Elpiji, MBG, Kopdes Merah Putih termasuk juga usulan pemekaran wilayah seperti usulan yang sudah di perjuangkan lama yaitu PPS/Propinsi Pulau Sumbawa, Propinsi Luwuk Raya dan daerah lainya, serta permasalahan lainnya.,” beber Berlian Rayes.
Ketua DPD Golkar Sumbawa ini pun tak lupa menyampaikan apresiasi dan terimakasih serta penghargaan kepada rekan-rekan yang telah membantu membahas PPS hingga Dewan Pimpinan Nasional (DPN).
“Terima kasih Bapenas yang telah merespon positif semua aspirasi daerah.” Tutupnya.
Salah satu anggota DPN ADKASI mengungkapkan keseriusan pemerintah dalam merespons kebutuhan rakyatnya.
“Intinya, pemekaran provinsi pulau Sumbawa kita dukung, ADKASI siap mendukung dengan merekomendasikan kita mendesak pemerintah pusat agar mencabut moratorium dan segera lakukan pemekaran wilayah Provinsi Pulau Sumbawa sesuai dengan kebutuhan guna mempercepat akselerasi proses pembangunan daerah,” pungkasnya.
Redaksi| JEJAKNTB
