Syahril Amin, Ketua Umum Pusat KP4S
JEJAKNTB.COM | Aksi demonstrasi yang akan direncanakan Komite Perjuangan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) Kabupaten Sumbawa Barat dinyatakan legal oleh KP4S Pusat melalui Ketua Umumnya di Jakarta. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum KP4S Pusat Jakarta, Syahril Amin, saat konferensi pers di Sekretariat KP4S, Jakarta, Ahad (25/5).
Dikatakannya, aksi yang rencananya digelar mulai Senin (26/5) hingga Jumat (30/5) di kawasan Pelabuhan Penyeberangan Poto Tano fixed dan terkoordinasi dengan pusat. “Ini agenda resmi KP4S dan kita sedang rapat. Kami sangat bertanggung jawab atas aksi ini,” tegas Syahril.
Penjelasan Syahril Amin
Terkait Aksi
Aksi besok rencananya akan digelar selama lima hari, terhitung sejak 26 hingga 30 Mei 2025 merupakan bagian tak terpisahkan dari aksi sebelumnya, atau proses perjuangan panjang atas PPS untuk mekar menjadi sebuah wilayah Provinsi,
” Tahapan awal khan, kita dulu dimulai 1 Juli 2013, sukses gelar aksi di Tano dan berbuah manis masuk dalam daftar daerah otonomi baru (DOB), lalu rangkaiannya selama dua belas tahun PPS itu berada di urutan pertama di listing DOB tersebut , lhaa kok bisa nyelonong Papua dengan tiga dan disyahkan oleh Presiden , Nah, ini namanya suatu proses ketidakadilan yang terjadi dalam pemekaran Provinsi di Indonesia,” ujarnya.
“Kami minta yang nomor satu DOB PPS saat itu untuk segera diajukan malah terabaikan hingga saat ini maka pilihan nya adalah gerakan masyarakat atau rakyat yang akan melakukan upaya pressure kepada pemerintah pusat lewat eksekutifnya.
Kenapa Harus Ada Aksi Tano Jilid III, Apa Urgensinya !
Aksi Jilid I dilakukan tepat 1 Juli 2025, lalu disusul Jilid II , pada tanggal 17 April 2025 dan Jilid II, Senin besok, (26/5).
“Kami ini ingin mengambil peran ‘role of game’, guna melakukan pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa, waktu kami aksi 1 Juli 2013
Ada putusan strategis yang memicu ditetapkan DOB Provinsi Pulau Sumbawa, “Lahirlah Keputusan yang memasukkan PPS ini kedalam DOB, Nah, Terkait statement Zakaria CS dan Prof Zaenal Asikin Guru Besar Fakultas Hukum Unram tentang aksi menyusahkan itu haknya beliau berpendapat,”
“Sah-sah saja memberikan penilaian entah itu negatif atau positif kepada apapun dan siapapun dalam kaitannya dengan pembentukan provinsi pulau Sumbawa, silakan aja namun tidak akan menghalangi kami untuk berjuang, kami yakin seyakin-yakinnya bahwa dengan mengambil titik nadir di Tano, adalah bagian dan strategi mengunci jalur timur dari Indonesia,” bebernya.
Aksi besok menurutnya adalah sebuah gerakan politik, gerakan masyarakat , gerakan rakyat yang harus terus kami suarakan pada tingkat grassroot,
Nah, kebijakan – kebijakan ini atas dasar ketidakadilan dari pemekaran Provinsi se-Indonesia Raya. Dulu wacana usulan itu nomor satu di urutan DOB, kok tiba-tiba nyelonong Presiden Era SBY dan Jkw keluarkan keputusan presiden atas 3 Provinsi baru adanya di Papua bukan Nusa Tenggara Barat atau Pulau Sumbawa. Padahal urutan kelayakannya ada diurutan 35,36 dan 37 seluruh Indonesia.
Dengan aksi jilid berjilid ini menurut Syahril akan mampu mempengaruhi kebijakan publik. “Alhamdulillah, dengan gerakan berjilid ini akhirnya pusat bergetar juga walaupun tidak secara formal Menteri Hukum dan HAM RI mengeluarkan satu statement bahwa akan berada di garda terdepan perjuangan pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa,”
Gerakan 2013 sukses melahirkan DOB Provinsi Pulau Sumbawa (PPS), gerakan 17 Mei 2025 , Menteri Hukum dan HAM bergetar dan tergerak hatinya untuk mengatensi terbentuknya PPS dan gerakan ketiga akan menyimpulkan perjuangan pertama dan kedua.(Nkm)
