Gambar merupakan sebuah Ilustrasi
SUMBAWA, JEJAKNTB||Pencairan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ribuan guru pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk triwulan Agustus September Oktober telah dilakukan. Namun, kabar gembira ini tidak sepenuhnya disambut suka cita. Sejumlah guru mengeluhkan bahwa TPP yang mereka terima jumlahnya tidak utuh atau mengalami pemotongan signifikan dari nominal yang seharusnya.
Salah seorang guru, yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa ia dan rekan-rekannya terkejut saat mendapati jumlah uang yang masuk ke rekening mereka. “Jumlahnya jauh berkurang dari triwulan sebelumnya. Sebelumnya kami terima sekitar Rp 3,5 juta, sekarang hanya Rp 2,5 juta,” ujarnya. Pemotongan ini terjadi tanpa adanya pemberitahuan atau sosialisasi yang jelas dari pihak Dinas Pendidikan setempat.
Kondisi serupa juga dilaporkan terjadi di beberapa sekolah lain di daerah tersebut. Para guru mempertanyakan dasar hukum dan transparansi dalam perhitungan TPP yang tidak penuh ini.
“Untuk Oktober nya yang enggak ada, kami berharap ada penjelasan resmi dari dinas terkait. Jika ada pemotongan, harus jelas alasannya,” tambah guru lainnya.
Ketika di konfirmasi JejakNtb tidak ditanggapi secara langsung dan utuh, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa, Budi Sastrawan, S.IP., M.Si., ditelepon tidak diangkat lalu kemudian mengirim sms ke redaksi.
“Semuanya on proses..kami harus layani 1300 guru untuk tpp nya…Saya akan pastikan prinsip transparansi dan akuntabilitas berjalan dengan baik,” tulisnya melalui WhatsApp.
Belum jelas apa alasan dalam pencairan TPP apakah disebabkan oleh penyesuaian anggaran daerah, pemotongan pajak/iuran wajib, atau adanya data guru yang belum sinkron semuanya belum ada jawaban pasti.
Pihak dinas mengklaim telah mengupayakan pencairan seoptimal mungkin sesuai dengan regulasi yang ada, namun pengakuan ini belum sepenuhnya meredakan keresahan para guru.
Kadis Dikbud Kabupaten Sumbawa sangat irit bicaranya saat di konfirmasi, Minggu (16/11) melalui ponselnya.
“Kalau tidak salah minggu kemaren, besok iya, saya cek akan kembali besok Senin” tambahnya melalui sms WhatsApp yang dialamatkan ke JejakNtb.
Budi Sastrawan menambahkan bahwa TPP di bayar berdasarkan tingkat kehadiran yang bersangkutan dengan presensi berbasis online,” Jadi, jika ada guru yang malas maka alat itu akan mendeteksi dan otomatis berpengaruh bahkan sangat mempengaruhi penghasilannya,” bebernya.
Kadis tetap berkomitmen untuk menuntaskan keluhan para guru bangsa dengan proporsional dan berkeadilan.” Nanti kita cek ulang semuanya baik itu TPP maupun TPG,” tambahnya.
Para guru berharap agar hak mereka sebagai pendidik dapat dibayarkan penuh dan tepat waktu di masa mendatang, mengingat tunjangan tersebut sangat berarti untuk menunjang kesejahteraan mereka.(*)
