Bupati tengah membina ASN nya saat momentum Apel pagi di Halaman Pemkab setempat. Foto Humas.
Kabupaten Bima, JejakNTB | Sejumlah Sekolah di Kabupaten Bima kekosongan kepemimpinan mulai dari tingkat SD/MI hingga SMP/MTs khususnya sekolah negeri, fenomena ini diduga sengaja dibiarkan oleh BKD dan Dikbudpora Kabupaten Bima dalam keadaan kosong tak bertuan sehingga bagaikan ayam tak berinduk.
Pantauan media sejumlah Kecamatan di Bima mengalami kekosongan dan diduga kuat sengaja dikosongkan oleh BKD dan Dikbudpora Kabupaten Bima tanpa alasan yang jelas hingga ber bulan bulan lamanya.
Pantauan media, kekosongan beberapa sekolah mulai tingkat SD/MI hingga SMP/MTs karena sejumlah ASN nya telah memenuhi masa purna bhakti atau di pensiunkan oleh periodisasi berdasarkan kalender negara dan pengabdian.
Pemerhati Pendidikan, Muhammad Iqra, S.Pd. menilai cara BKD dan Dikbudpora Kabupaten Bima serta Baperjakat mengosongkan jabatan fungsional Kepala Sekolah merupakan kecelakaan sejarah dalam pemerintahan IDP – Dahlan 2 Periode.
” Ini kecelakaan sejarah, dan merupakan sebuah pembiaran yang bermuara pada tarik ulur kepentingan, apalagi sebentar lagi momentum Pemilu 2024,” ucapnya pada jejakntb.com, Rabu (1/3).
Pemuda yang akrab disapa Dae Hula itu melihat nya sebagai upaya mengulur-ulur itu sama dengan menciptakan pola untuk mengkondisikan keadaan dan diduga kuat rekrutmen itu sudah tidak sehat lagi. Kalau tidak duit ya politik larinya.
” Jadinya KBM itu berantakan, sebentar lagi anak anak mau ANBK dan mau ulangan semesteran siapa yang akan bertanggungjawab atas administrasi itu semua,” tambahnya.
Dirinya menduga siswa dan sejumlah anak bangsa di Kabupaten Bima bahkan tenaga pendidik sangat merugi akibat ulah BKD dan Dikbudpora serta Baperjakat akibat kebijakan yang salah dan keliru serta tidak tegas.
” Ini semacam pola untuk memainkan keadaan dan membuka peluang menggiring bola menjadi liar dan ATM Berjalan, tidak lagi berdasarkan pada kualitas dan profil terbaik melainkan kedekatan politik dan emosional sebagai penentu yang bersangkutan untuk meraih posisi jabatan fungsional tersebut,” ungkapnya.
Cara Baperjakat menunda dan sengaja membiarkan sejumlah sekolah kosong merupakan kiat memghancurkan dunia pendidikan yang sejatinya melayani dan mencerdaskan anak anak bangsa. Bahkan bisa berkontribusi makin melorotnya kinerja ASN daerah.
Masih Dae Hulla, selaku putra Madapangga dirinya sangat kaget saat berlibur di wilayah kelahirannya masih menemukan tradisi dan pola yang menjadi fakta di lapangan,
” SMPN 1 Madapangga misalnya kenapa hingga hari ini di suruh handle orang dinas untuk menjadi pelaksana tugas kenapa harus dines mengintervensi sekolah, masih banyak guru dan tenaga pendidik untuk diangkat dan dijadikan panutan masah Si itu itu saja yang dipasang lucu sekali Bima ini, terangnya.
Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Suryadin S.S, M.Si dalam
SIARAN PERS nya mewartakan secara terang benderang dan menyoal terkait kinerja yang akhir ini menurun di Kabupaten Bima.
Tingkat kedisiplinan menurun, Bupati Minta Pejabat Terkait Evaluasi ASN (16/2), Adanya tren penurunan disiplin aparatur sipil negara yang mengabdi di sejumlah organisasi perangkat daerah terkait yang ditandai dengan rendahnya tingkat kehadiran pada saat apel pagi menjadi atensi Bupati Bima untuk meminta kepada pejabat terkait mengevaluasi tingkat kehadiran staf.
“Idealnya dengan tingkat kehadiran di atas 70% maka penjabaran kegiatan di masing-masing OPD dapat dilaksanakan dengan baik. Namun dengan tingkat kehadiran rata-rata dibawah 50%, saya minta Asisten terkait untuk mengevaluasi kehadiran staf”.
Demikian ungkap Bupati Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE saat memimpin apel pagi lingkup Sekretariat Daerah Rabu (15/2).
Dirinya berharap tingkat kehadiran staf di semua unit kerja bisa di atas 70 persen agar ritme kerja dan koordinasi antar pejabat struktural dan fungsional dapat berjalan dengan baik. Karena itu, saya minta agar ASN yang tidak disiplin mengikuti apel pagi lebih rajin.
Di samping itu pemerataan jumlah staf bagi unit kerja dan bagian lingkup sekretariat daerah perlu menjadi perhatian dan diminta untuk berkoordinasi dengan BKD agar ditindaklanjuti”. Imbuh Bupati.
Elshanier Alghura SH melihat cara BKD dan Dikpora serta Baperjakat gagal dalam mengarustamakan etos kerja dan kinerja pemerintahan IDP Dahlan.
” Makin dua periode makin kacau pemerintahan IDP Dahlan ini, dan pembiaran ini diduga kuat untuk membuka pola dan ruang main uang dalam rekrutmen sejumlah pejabat eselon empat di Bima. Ini bukan rahasia umum lagi dan tukang benhur pun tau permainan ini,” pungkasnya.
Salah seorang guru sangat senior pada SMPN 4 Madapangga yang enggan diberitakan namanya mengungkapkan kekesalannya terhadap ketidaktegasan Dinas Dikbudpora dan BKD.
” Apa jadinya anak anak yang sebentar lagi mau ANBK gimana data siswa siapa yang tanda tangan serta rapor dan lainnya. Harusnya dinas Dikbudpora tegas bukan melempem,” kesalnya.
Informasi yang dihimpun jejakntb.com acara pelantikan sejumlah kasek di sejumlah Kecamatan di Kabupaten Bima ini sengaja diulur-ulur Bupati Bima bahkan Bupati dua periode itu lebih mengutamakan kegiatan porprov daripada mengurus pendidikan di daerahnya sendiri.
(TIM)
